| Issue Number : 2796

Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (“Permenkeu 244/2015”). Secara umum, Permenkeu 244/2015 mengatur persyaratan bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, serta prosedur untuk mengajukan permohonan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”).[1]
 
Sebelum diterbitkannya Permenkeu 244/2015, hal yang sama diatur dalam Peraturan Menteri No. 16/PMK.03/2011yang telah diamandemen dengan Peraturan Menteri No. 185/PMK.03/2015terkait Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (“Permenkeu 16/2011”).
 
Permenkeu 244/2015 ditujukan kepada seluruh wajib pajak.
 
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 
Wajib pajak yang membayar pajak lebih dari hutang pajaknya dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala KPP di domisilinya.[2] Jenis pajak yang dapat dimohonkan untuk dikembalikan pada Permenkeu 244/2015 ini adalah Pajak Penghasilan (“PPh”), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“PPnBM”), Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”)
Kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan dalam hal dipenuhinya keadaan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (“Permenkeu 244/2015”). Secara umum, Permenkeu 244/2015 mengatur persyaratan bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, serta prosedur untuk mengajukan permohonan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”).[1]
 
Sebelum diterbitkannya Permenkeu 244/2015, hal yang sama diatur dalam Peraturan Menteri No. 16/PMK.03/2011yang telah diamandemen dengan Peraturan Menteri No. 185/PMK.03/2015terkait Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (“Permenkeu 16/2011”).
 
Permenkeu 244/2015 ditujukan kepada seluruh wajib pajak.
 
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 
Wajib pajak yang membayar pajak lebih dari hutang pajaknya dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala KPP di domisilinya.[2] Jenis pajak yang dapat dimohonkan untuk dikembalikan pada Permenkeu 244/2015 ini adalah Pajak Penghasilan (“PPh”), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“PPnBM”), Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”)
Kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan dalam hal dipenuhinya keadaan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info