| Issue Number : 2795

Ketentuan Terbaru tentang Tempat Penimbunan Berikat

Ketentuan Terbaru tentang Tempat Penimbunan Berikat
 
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan No. 85 tahun 2015 (“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan No. 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (“PP 32/2009”).[1] Amandemen ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat distribusi logistik nasional dan internasional yang yang murah dan efisien, serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.
 
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Amandemen mengatur ulang ketentuan tentang kegiatan ekspor-impor, jenis tempat penimbunan berikat, pengecualian pajak/pabean/cukai, serta penjualan bebas bea.
 
Amandemen ini sangat penting untuk pengusaha yang hendak mendirikan tempat penimbunan berikat, atau menyimpan barang impor mereka di tempat penimbunan berikat, serta eksportir dan importir secara umum.
 
Penyimpanan dan Pengeluaran Barang
 
Secara umum, tempat peyimpanan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.[2] Barang dapat ditimbun atau dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat, sepanjang asal dan tujuan barang tersebut adalah salah satu tempat berikut:[3]
 
a.     Luar daerah pabean;
b.     Tempat penimbunan berikat lainnya;
c.     Tempat lain dalam daerah pabean;
d.     Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
e.     Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (secara bersama-sama disebut Kawasan Bebas; dan/atau
f.      Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Sebelumnya PP 32/2009 tidak mengatur tempat-tempat yang disebutkan dalam huruf (e) dan
(f) di atas.
 
Tempat Penimbunan Berikat
 
Amandemen menetapkan tujuh macam tempat penimbunan berikat, yaitu:[4]
 
a.     Gudang berikat;
b.     Kawasan berikat;
c.     Tempat penyelenggaraan pameran berikat;
d.     Toko bebas bea;
e.     Tempat lelang berikat;
f.      Kawasan daur ulang berikat; dan
g.     Pusat logistik berikat.
 
Amandemen ini menambahkan pusat logistik berikat [huruf (f)] sebagai salah satu jenis tempat penimbunan berikat. Pusat logistik berikat adalah tempat penimbunan barang impor atau barang domestik dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali dengan tujuan tertentu (antara lain diekspor, diekspor kembali, dimasukkan ke toko bebas bea, mendukung kegiatan industri, dan lain-lain).[5]
 
Pengecualian kepabeanan dan perpajakan terhadap barang yang disimpan di pusat logistik berikat dijabarkan dalam tabel berikut ini:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ketentuan Terbaru tentang Tempat Penimbunan Berikat
 
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan No. 85 tahun 2015 (“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan No. 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (“PP 32/2009”).[1] Amandemen ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat distribusi logistik nasional dan internasional yang yang murah dan efisien, serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.
 
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Amandemen mengatur ulang ketentuan tentang kegiatan ekspor-impor, jenis tempat penimbunan berikat, pengecualian pajak/pabean/cukai, serta penjualan bebas bea.
 
Amandemen ini sangat penting untuk pengusaha yang hendak mendirikan tempat penimbunan berikat, atau menyimpan barang impor mereka di tempat penimbunan berikat, serta eksportir dan importir secara umum.
 
Penyimpanan dan Pengeluaran Barang
 
Secara umum, tempat peyimpanan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.[2] Barang dapat ditimbun atau dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat, sepanjang asal dan tujuan barang tersebut adalah salah satu tempat berikut:[3]
 
a.     Luar daerah pabean;
b.     Tempat penimbunan berikat lainnya;
c.     Tempat lain dalam daerah pabean;
d.     Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
e.     Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (secara bersama-sama disebut Kawasan Bebas; dan/atau
f.      Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Sebelumnya PP 32/2009 tidak mengatur tempat-tempat yang disebutkan dalam huruf (e) dan
(f) di atas.
 
Tempat Penimbunan Berikat
 
Amandemen menetapkan tujuh macam tempat penimbunan berikat, yaitu:[4]
 
a.     Gudang berikat;
b.     Kawasan berikat;
c.     Tempat penyelenggaraan pameran berikat;
d.     Toko bebas bea;
e.     Tempat lelang berikat;
f.      Kawasan daur ulang berikat; dan
g.     Pusat logistik berikat.
 
Amandemen ini menambahkan pusat logistik berikat [huruf (f)] sebagai salah satu jenis tempat penimbunan berikat. Pusat logistik berikat adalah tempat penimbunan barang impor atau barang domestik dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali dengan tujuan tertentu (antara lain diekspor, diekspor kembali, dimasukkan ke toko bebas bea, mendukung kegiatan industri, dan lain-lain).[5]
 
Pengecualian kepabeanan dan perpajakan terhadap barang yang disimpan di pusat logistik berikat dijabarkan dalam tabel berikut ini:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info