Pemerintah telah menerbitkan Peraturan No. 121 tahun 2015tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (“PP 2015”). PP 2015 ini diterbitkan sebagai implementasi Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan, yang diberlakukan kembali oleh Mahkamah Konstitusi.[1]
Secara umum, PP 2015 ini mendefinisikan kembali ketentuan terkait pengusahaan sumber daya air permukaan dan air tanah. Untuk itu, PP 2015 mengatur ketentuan hal-hal berikut ini:
a. rencana dan alokasi pengusahaan sumber daya air;
b. jenis pengusahaan sumber daya air;
c. prosedur perizinan untuk pengusahaan sumber daya air;
d. kewajiban pemegang izin;
e. pengawasan pengusahaan sumber daya air; dan
f. sanksi.
Karena luasnya lingkup PP 2015, Indonesian Legal Brief pada edisi ini akan membahas terkait poin “b” dan “c” di atas.
Sebelum diterbitkannya PP 2015, terkait hal yang sama diatur pada Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1982tentang Tata Pengaturan Air (“PP 1982”).
PP 2015 ini ditujukan kepada seluruh perusahaan yang telah maupun yang akan bergerak di sektor pengusahaan sumber daya air.
PENGUSAHAAN AIR
Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.[2] Namun, pengusahaan sumber daya air hanya dapat digunakan apabila air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat telah dipenuhi.[3] Disamping itu juga harus memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup[4]
Terdapat dua jenis sumber air yang dapat diusahakan, yaitu sumber daya air permukaan dan air tanah.
Air tanah diusahakan dengan penggalian air dari dalam tanah.[5] Tipe pengusahaan ini dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), Badan Usaha Milik Desa, perusahaan swasta, koperasi, perorangan, atau kerjasama antar badan usaha (secara bersama disebut dengan “Pengusaha”).[6]
Sedangkan, pengusahaan air sumber permukaan hanya dapat dilakukan di lokasi berikut ini:[7]
a. titik atau lokasi tertentu pada sumber air;
b. ruang tertentu pada sumber air;
c. bagian tertentu dari sumber air; atau
d. satu wilayah sungai secara menyeluruh.
Lokasi pada huruf (a), (b), dan (c) diatas hanya dapat dilakukan oleh Pengusaha.[8] Sedangkan pengusahaan air di lokasi pada huruf (d) hanya dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, atau kerjasama antar BUMN (seluruhnya di bidang pengelolaan sumber daya air).[9]
Sebelumnya, PP 1982 tidak mengatur secara spesifik terkait lokasi dan para pihak yang dapat mengusahakan sumber daya air.
PERIZINAN
Sebelum dapat mengusahakan sumber daya air, Pengusaha wajib memiliki dua jenis izin (secara bersama disebut dengan “Izin”) berikut ini:
a. Izin pengusahaan sumber daya air, untuk sumber air di permukaan; atau
b. Izin pengusahaan air tanah, untuk sumber air tanah.
PP 1982 tidak mengatur terkait kedua jenis Izin diatas.
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
Permohonan izin pengusahaan sumber daya air diajukan oleh Pengusaha kepada para pihak (secara bersama disebut dengan “Pejabat”) berikut ini:[10]
a. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“Pupera”), apabila menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
b. gubernur, apabila menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; atau
c. bupati/walikota, apabila menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
Pasal 18 (2) PP 2015 mengatur sejumlah informasi yang wajib dicantumkan dalam permohonan izin pengusahaan sumber daya air, diantaranya: nama dan pekerjaan pemohon, tujuan pengusahaan sumber daya air, jumlah air yang akan diusahakan, jangka waktu pengusahaan, jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan, dan sebagainya.
Setelah dokumen tersebut diterima secara lengkap, Pejabat akan meneruskan permohonan kepada BUMN atau BUMD yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola sumber daya air (“Pengelola Air”). Pengelola Air akan memberikan rekomendasi teknis yang berisi informasi terkait cara pengusahaan/pengambilan air, jumlah pengusahaan/pengambilan air, kondisi sumber air, dan sebagainya.[11]
Berdasarkan rekomendasi teknis tersebut, Pejabat akan menerima, menolak, atau mengembalikan (apabila dokumen tersebut kurang lengkap) permohonan tersebut.[12] Keputusan tersebut harus diberikan maksimal empat bulan setelah dokumen diterima secara lengkap.[13]
Izin pengusahaan sumber daya air berlaku paling lama 10 tahun, dengan memperhatikan ketersediaan air, kondisi sumber air, dan/atau tujuan pengusahaan.[14] Jangka waktu izin dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat paling lambat 3 bulan setelah Izin tersebut berakhir.
Keputusan terkait perpanjangan harus diberikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah dokumen diterima secara lengkap.[15]
Izin Pengusahaan Air Tanah
Tidak seperti pengusahaan sumber daya air, permohonan izin pengusahaan air tanah diajukan oleh Pengusaha kepada Gubernur.[16]
Untuk mengajukan izin pengusahaan air tanah, Pengusaha harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 (3) PP 2015, diantaranya informasi dasar pemohon, lokasi yang diajukan untuk menggali air dari dalam tanah, keterangan terkait ketersediaan air, dan sebagainya.
Perlu diingat bahwa gubernur dapat menerbitkan izin pengusahaan air tanah setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat berikut ini:[17]
a. Menteri Pupera, untuk cekungan air tanah yang berada di lintas negara atau lintas provinsi; atau
b. Dinas provinsi yang membidangi Air Tanah, apabila cekungan air tanah yang berada di wilayah lainnya selain yang terdapat dalan huruf (a) diatas.
Izin pengusahaan air tanah berlaku untuk maksimal tiga tahun dengan memperhatikan ketersediaan air, kondisi sumber air, dan tujuan pengusahaan.[18] Jangka waktu Izin dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada gubernur paling lambat 3 bulan sebelum Izin tersebut berakhir.[19]
KETENTUAN PERALIHAN
Perlu diingat bahwa Izin yang telah diberikan sebelum diterbitkannya PP 2015 ini tetap berlaku hingga jangka waktu Izin tersebut berakhir.[20]
PP 2015 mencabut dan menggantikan PP 1982.
PP 2015 telah berlaku sejak 28 Desember 2015.AP ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
