Direktur Jenderal Bea dan Cukai (“Direktur Jenderal”) telah menerbitkan Peraturan No. PER-24/BC/2015 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai (“Perdirjen 2015”).
Perdirjen 2015 menetapkan prosedur baru yang harus ditempuh oleh produsen dan/atau importir hasil tembakau dan minuman mengandung etil alcohol (“MMEA”)[1] yang akan mengajukan permohonan penyediaan dan pemesanan pita cukai. Sebelumnya, persoalan ini diatur dalam Peraturan No. P-49/BC/2011, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan No. PER-08/BC/2014 (“Perdirjen 2011”).
Perdirjen 2015 ini sangat penting bagi produsen dan importir hasil tembakau maupun MMEA ketika mengajukan permohonan penyediaan dan pemesanan pita cukai untuk produk-produk mereka.
PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI
Pada dasarnya, produsen dan/atau importir hasil tembakau atau MMEA (secara bersama-sama disebut sebagai “Pengusaha”) wajib melunasi cukai sebelum diperbolehkan memasarkan produk-produk mereka di Indonesia. Menurut ketentuan Perdirjen 2015, pengusaha harus melakukan prosedur pembelian pita cukai dari Direktur Jenderal yang terdiri dari dua tahap.
Pertama, pengusaha wajib mengajukan permohonan penyediaan pita cukai ke kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kedua, apabila permohonan penyediaan disetujui, pengusaha kemudian wajib mengajukan permohonan pemesanan pita cukai ke kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pengusaha yang berhak mengajukan penyediaan dan pemesanan pita cukai harus memenuhi persyaratan berikut ini:[2]
a. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (“NPPBKC”) yang tidak dalam keadaan dibekukan;
b. Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
c. Telah melunasi biaya penggantian pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
d. Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai.
Penyediaan Pita Cukai
Untuk mengajukan penyediaan pita cukai, pengusaha wajib menyampaikan permohonan berikut kepada Kepala Kantor Pelayan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (“Kepala Kantor”):[3]
1. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau(“P3C HT”), sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Perdirjen 2015;[4] atau
2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (“P3C MMEA”), sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Perdirjen 2015.[5]
Permohonan dapat diajukan dalam bentuk data elektronik (dalam hal Kantor telah menerapkan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi /SAC-S) atau secara manual.[6]
Pengusaha dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai tambahan apabila jumlah pita cukai awal dalam P3C HT atau P3C MMEA tidak mencukupi.[7] Dalam hal jumlah pita cukai masih belum mencukupi, pengusaha dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai tambahan ulang.[8] Harap diingat bahwa permohonan penyediaan pita cukai tambahan ulang ini hanya berlaku untuk hasil tembakau.
Setiap permohonan hanya dapat diajukan satu kali dalam satu periode persediaan dan harus mematuhi batas waktu dan persyaratan di bawah ini:
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku