Senin, Desember 21, 2015 | Issue Number : 2786

Penyediaan Biodiesel

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 29 tahun 2015tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (“Permen ESDM 2015”).

Permen ESDM 2015 mengatur kembali tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen biodiesel yang ingin memperoleh dana perkebunan kelapa sawit[1] sebagai imbalan kegiatan produksi biodiesel. Hasil produksi biodiesel tersebut akan didistribusikan kepada produsen bahan bakar minyak (“BBM”) untuk dicampur dengan BBM solar konvensional (berbasis bahan bakar fosil).

Sebelum diterbitkannya Permen ESDM 2015, permasalahan yang sama telah diatur dalam PeraturanNo. 26 tahun 2015(“Permen ESDM 26/2015”).

Permen ESDM 2015 sangat penting maknanya bagi produsen biodiesel maupun produsen BBM konvensional.

Kewajiban Pencampuran Biodiesel

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 32 tahun 2008tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain (“Permen ESDM 2008”),[2] Produsen BBM wajib mencampur BBM berbasis fosil mereka dengan biodiesel.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, produsen BBM diwajibkan menunjuk produsen biodiesel untuk memasok biodiesel yang diperlukan.[3] Dana perkebunan kelapa sawit yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (“Badan”) akan digunakan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar BBM solar dengan biodiesel.[4]

Pengadaan biodiesel diselenggarakan setiap enam bulan dengan terlebih dahulu diumumkan kepada publik paling lambat 30 hari sebelum tanggal pelaksanaan.[5]

Persyaratan untuk Produsen Biofuel

Untuk mendapatkan dana perkebunan kelapa sawit, produsen biofuel harus mempunyai surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (“Direktur Jenderal”) dari Kementerian ESDM.[6] Untuk mendapatkan surat keterangan ini, produsen biofuel wajib memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:[7]

a.      Mempunyai dokumen izin usaha niaga biofuel yang masih berlaku;
b.      Menyampaikan hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa biodiesel yang diproduksi/disalurkan telah memenuhi standar kualitas minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.       Menyampaikan laporan berkala kepada Kementerian ESDM melalui Direktur Jenderal mengenai: a) kegiatan produksi dan distribusi (bagi produsen biofuel yang telah beroperasi); atau b) rencana produksi (bagi produsen biofuel yang baru didirikan/beroperasi); dan
d.      Menyampaikan surat pernyataan mengengai jaminan ketersediaan biofuel untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan.

Tata Cara Permohonan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Produsen BBM wajib mengajukan usulan calon produsen biofuel yang akan menyediakan biofuel dan mendapatkan dana perkebunan kelapa sawit.[8] Kementerian ESDM kemudian membentuk tim evaluasi yang akan menilai kemampuan produsen biofuel dalam memenuhi ketentuan pengadaan biofuel.[9]

Setelah proses penilaian selesai, Tim Evaluasi akan menyampaikan hasil rekomendasi kepada Direktur Jenderal. Hasil rekomendasi ini merupakan dasar penetapan produsen biofuel yang berhak mengikuti pengadaan biofuel dan alokasi volume biofuel untuk masing-masing produsen biofuel.[10]

Daftar produsen biofuel tersebut wajib diumumkan kepada publik paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal penetapan.[11] Produsen BBM                                                                                                                                                                                                                                                                        kemudian melakukan penunjukan langsung dan mengadakan perjanjian pengadaan dengan salah satu produsen biofuel yang berhak.[12] Perhatikan bahwa perjanjian tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal.[13]

Sebelumnya, dalam Permen ESDM 26/2015, produsen BBM tidak dapat mengajukan usulan produsen biofuel, karena mereka ditunjuk langsung oleh Direktur Jenderal.[14]

Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Badan akan mengadakan perjanjian dengan produsen biofuel yang telah ditunjuk oleh produsen BBM.[15] Harap dicatat bahwa Badan hanya akan menyalurkan dana tersebut apabila produsen biofuel telah menyalurkan sejumlah biodiesel yang dibutuhkan oleh produsen BBM.[16]

Permohonan penyaluran dana tersebut disampaikan kepada Badan setiap bulan dengan dilengkapi dokumen-dokumen berikut:[17]

a.      Salinan penetapan Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa produsen biofuel yang bersangkutan berhak mengikuti pengadaan biodiesel;
b.      Salinan perjanjian pengadaan biodiesel antara produsen BBM dengan produsen biofuel;
c.       Berita acara serah terima biodiesel dari produsen biofuel kepada produsen BBM; dan[18]
d.      Salinan perjanjian antara Badan dengan produsen biofuel.

Permen ESDM 2015 menetapkan dua tahapan verifikasi terhadap setiap permohonan. Verifikasi tahap pertama dilakukan oleh Badan, sedangkan tahap kedua dilakukan oleh Direktur Jenderal.[19] Pembayaran dana perkebunan kelapa sawit kepada produsen biofuel dilakukan paling lambat setiap satu buan setelah Badan menerima hasil verifikasi dari Direktur Jenderal.[20]

Sanksi Administratif

Produsen BBM yang melanggar ketentuan kewajiban pencampuran biodiesel akan dikenai sanksi administratif berupa:[21]

a.      Denda (Rp 6.000 per liter terhadap volume BBM solar yang wajib dicampur dengan biodiesel); dan/atau
b.      Pencabutan izin usaha.

Selain itu, produsen biodiesel yang tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Permen ESDM 2015^{^[22]} dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Permen ESDM 2008.^{^[23]}

Permen ESDM 2015 mencabut dan menggantikan Permen ESDM 26/2015.

Permen ESDM 2015 berlaku sejak tanggal 11 September 2015. _MS

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda