| Issue Number : 2785

Ketentuan Efek Beragun Aset Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan No. 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah (“POJK 2015”) dalam rangka mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia.[1]
 
POJK 2015 menetapkan sejumlah persyaratan baru atas penerbitan dan pengelolaan efek beragun aset[2] berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, POJK 2015 memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan:
a.       Efek beragun aset syariah berdasarkan kontrak investasi kolektif;[3] dan
b.      Efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi.[4]   
 
Sebelumnya, persoalan yang sama telah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) No. KEP-181/BL/2009dan Peraturan Bapepam No. IX.K.13 sebagai lampirannya (“Peraturan 2009”)
 
POJK 2015 sangat penting maknanya untuk manajer investasi, bank kustodian, dan pemegang efek beragun aset berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
 
Kontrak Investasi Kolektif
POJK 2015 mendefinisikan kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah sebagai kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengikat pemegang efek beragun aset syariah. Berdasarkan kontrak tersebut, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, sedangkan bank kustodian melaksanakan penitipan kolektif.[5] Efek beragun aset syariah jenis ini meliputi portofolio, akad dan cara pengelolaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 
Penerbitan tiap-tiap efek beragun aset syariah berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari:[6]
a.       Dewan Pengawas syariah, yaitu dewan yang wajib dibentuk oleh manajer investasi untuk memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah; atau
b.      Tim ahli syariah, sebuah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.
 
Harap diingat bahwa masing-masing anggota dewan pengawas syariah dan tim ahli syariah wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.[7] Peraturan 2009 tidak memuat ketentuan apa pun mengenai dewan pengawas syariah dan tim ahli syariah.
 
Kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah wajib memuat ketentuan paling sedikit:[8]
a.       Kata “syariah” pada tiap-tiap efek beragun aset yang diterbitkan;
b.      Pernyataan bahwa: (i) manajer investasi dan bank kustodian bertindak mewakili kepentingan para pemegang efek beragun aset syariah; dan (ii) aset yang menjadi portofolio efek beragun aset syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
c.       Informasi yang terkait dengan efek beragun aset syariah yang bersangkutan, antara lain: ringkasan akad syariah yang dilakukan oleh para pihak dan skema transaksi syariah. 
 
Prospektus efek beragun aset syariah wajib pula memuat informasi-informasi di atas disertai dengan informasi mengenai dewan pengawas syariah dari manajer investasi, anggota direksi bank custodian (yang memahami prinsip syariah), dan hasil pemeringkatan efek beragun aset syariah jika ditawarkan melalui penawaran umum.[9]
 
Apabila kontrak investasi kolektif tidak melaksanakan berbagai kewajiban di atas, maka OJK berwenang untuk:[10]
a.       Mengganti manajer investasi; atau
b.      Memerintahkan pembubaran kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah tersebut, yang juga bisa dilakukan oleh OJK apabila manajer investasi dan bank kustodian tidak melaksanakan perintah tersebut.
 
Surat Partisipasi
Efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi adalah efek beragun aset syariah yang akad dan portofolionya berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Surat partisipasi dapat diterbitkan setelah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari dewan pengawas syariah atau tim ahli syariah. Peraturan 2009 tidak mengatur persoalan ini.
 
Apabila penerbit tidak memiliki dewan pengawas syariah, maka direktur atau penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang memadai di bidang keuangan syariah akan bertanggung jawab terhadap pemenuhan prinsip syariah.[11] 
 
Prospesktus untuk efek beragun aset syariah jenis ini wajib mengikuti Peraturan OJK Regulation No. 23/POJK.04/2014 on tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan (“POJK 23/2014”). Selain itu, prospektus tersebut juga wajib memuat informasi tertentu seperti jaminan atas efek, pemenuhan prinsip syariah, akad syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan, serta hasil pemeringkatan efek jika ditawarkan melalui penawaran umum.[12]
 
Kewajiban Pelaporan
Dewan pengawas syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah oleh efek beragun aset syariah. Laporan tersebut memuat informasi yang tercantum dalam Pasal 6 (2) POJK 2015. Laporan ini wajib diserahkan kepada manajer investasi yang akan menyampaikannya kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga.[13]
 
Di samping itu, manajer investasi dan bank kustodian juga wajib menyampaikan laporan-laporan berikut:[14]
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan No. 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah (“POJK 2015”) dalam rangka mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia.[1]
 
POJK 2015 menetapkan sejumlah persyaratan baru atas penerbitan dan pengelolaan efek beragun aset[2] berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, POJK 2015 memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan:
a.       Efek beragun aset syariah berdasarkan kontrak investasi kolektif;[3] dan
b.      Efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi.[4]   
 
Sebelumnya, persoalan yang sama telah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) No. KEP-181/BL/2009dan Peraturan Bapepam No. IX.K.13 sebagai lampirannya (“Peraturan 2009”)
 
POJK 2015 sangat penting maknanya untuk manajer investasi, bank kustodian, dan pemegang efek beragun aset berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
 
Kontrak Investasi Kolektif
POJK 2015 mendefinisikan kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah sebagai kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengikat pemegang efek beragun aset syariah. Berdasarkan kontrak tersebut, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, sedangkan bank kustodian melaksanakan penitipan kolektif.[5] Efek beragun aset syariah jenis ini meliputi portofolio, akad dan cara pengelolaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 
Penerbitan tiap-tiap efek beragun aset syariah berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari:[6]
a.       Dewan Pengawas syariah, yaitu dewan yang wajib dibentuk oleh manajer investasi untuk memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah; atau
b.      Tim ahli syariah, sebuah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.
 
Harap diingat bahwa masing-masing anggota dewan pengawas syariah dan tim ahli syariah wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.[7] Peraturan 2009 tidak memuat ketentuan apa pun mengenai dewan pengawas syariah dan tim ahli syariah.
 
Kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah wajib memuat ketentuan paling sedikit:[8]
a.       Kata “syariah” pada tiap-tiap efek beragun aset yang diterbitkan;
b.      Pernyataan bahwa: (i) manajer investasi dan bank kustodian bertindak mewakili kepentingan para pemegang efek beragun aset syariah; dan (ii) aset yang menjadi portofolio efek beragun aset syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
c.       Informasi yang terkait dengan efek beragun aset syariah yang bersangkutan, antara lain: ringkasan akad syariah yang dilakukan oleh para pihak dan skema transaksi syariah. 
 
Prospektus efek beragun aset syariah wajib pula memuat informasi-informasi di atas disertai dengan informasi mengenai dewan pengawas syariah dari manajer investasi, anggota direksi bank custodian (yang memahami prinsip syariah), dan hasil pemeringkatan efek beragun aset syariah jika ditawarkan melalui penawaran umum.[9]
 
Apabila kontrak investasi kolektif tidak melaksanakan berbagai kewajiban di atas, maka OJK berwenang untuk:[10]
a.       Mengganti manajer investasi; atau
b.      Memerintahkan pembubaran kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah tersebut, yang juga bisa dilakukan oleh OJK apabila manajer investasi dan bank kustodian tidak melaksanakan perintah tersebut.
 
Surat Partisipasi
Efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi adalah efek beragun aset syariah yang akad dan portofolionya berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Surat partisipasi dapat diterbitkan setelah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari dewan pengawas syariah atau tim ahli syariah. Peraturan 2009 tidak mengatur persoalan ini.
 
Apabila penerbit tidak memiliki dewan pengawas syariah, maka direktur atau penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman yang memadai di bidang keuangan syariah akan bertanggung jawab terhadap pemenuhan prinsip syariah.[11] 
 
Prospesktus untuk efek beragun aset syariah jenis ini wajib mengikuti Peraturan OJK Regulation No. 23/POJK.04/2014 on tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan (“POJK 23/2014”). Selain itu, prospektus tersebut juga wajib memuat informasi tertentu seperti jaminan atas efek, pemenuhan prinsip syariah, akad syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan, serta hasil pemeringkatan efek jika ditawarkan melalui penawaran umum.[12]
 
Kewajiban Pelaporan
Dewan pengawas syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah oleh efek beragun aset syariah. Laporan tersebut memuat informasi yang tercantum dalam Pasal 6 (2) POJK 2015. Laporan ini wajib diserahkan kepada manajer investasi yang akan menyampaikannya kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga.[13]
 
Di samping itu, manajer investasi dan bank kustodian juga wajib menyampaikan laporan-laporan berikut:[14]
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info