Rabu, Desember 16, 2015 | Issue Number : 2783

Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 15/POJK.04/2015tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal (“POJK 2015”). POJK 2015 ini memberikan pedoman bagi para pihak di pasar modal yang akan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, POJK 2015 ini mengatur 3 ketentuan inti, yaitu:
1.       Peryaratan untuk menjadi pihak di pasar modal syariah;
2.      Transaksi berdasarkan prinsip syariah; dan
3.      Sanksi.

Sebelum diterbitkannya POJK 2015, terkait hal yang sama telah diatur sebelumnya pada Keputusan Kepala Badan Bengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-181/BL/2009tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah (“Keputusan 2009”).

POJK 2015 ini memiliki relevansi bagi para pihak yang telah maupun yang akan terlibat dalam kegiatan pasar modal syariah.

Para Pihak
Pihak yang akan terlibat dalam kegiatan pasar modal syariah harus memenuhi criteria sebagai berikut:

1.       Pihak yang menyatakan bahwa kegiatan usaha, cara pengelolaan, dan jasa yang diberikan adalah berdasarkan prinsip syariah. Penting untuk diingat bahwa hal tersebut harus dinyatakan dalam anggaran dasar perusahaan. Disamping itu, pihak ini juga harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah.[1]

2.      Pihak yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha, cara pengelolaan, dan jasa yang diberikan adalah berdasarkan prinsip syariah, namun memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
a.      memiliki unit usaha syariah;
b.      merupakan manajer investasi yang melakukan pengelolaan investasi syariah;
c.       merupakan kustodian dari investasi syariah;
d.      sebagian aktifitas operasional usaha dilakukan berdasarkan prinsip syariah (contohnya adalah perusahaan efek yang memberikan jasa online trading syariah); dan/atau
e.      memberikan jasa syariah lainnya.
Manajer investasi pada poin (b) diatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah, sedangkan untuk pihak lainnya (pada poin a,c,d, dan e) harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau paling sedikit 1 direktur atau penanggung jawab yang diberi mandat oleh direksi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan prinsip syariah.[2]

3.      Pihak yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha, cara pengelolaan, dan jasa yang diberikan adalah berdasarkan prinsip syariah, namun menerbitkan efek syariah dan/atau membantu penerbitan efek syariah di pasar modal (contohnya adalah emiten yang menerbitkan obligasi syariah (sukuk).[3]

Para pihak tersebut diatas wajib untuk mematuhi prinsip syariah di pasar modal dengan tidak melakukan kegiatan usaha atau transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, pihak tersebut juga harus menyampaikan laporan terkait pemenuhan prinsip syariah di pasar modal kepada OJK.[4] Laporan tersebut dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau penanggung jawab kegiatan, tergantung dari kriteria para pihak yang bersangkutan.[5]

Keputusan 2009 tidak mengatur terkait ketentuan diatas karena hanya secara khusus mengatur terkait penerbitan efek syariah.

Transaksi Berdasarkan Prinsip Syariah
Pasal 2 POJK 2015 mengatur sejumlah transaksi dan kegiatan di pasar modal yang bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain:
a.      perjudian;
b.      jasa keuangan ribawi;
c.       jua beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar);
d.      barang atau jasa yang haram;
e.      transaksi dengan penawaran/permintaan palsu;
f.        transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
g.      transaksi yang mengandung unsur suap (risywah);
h.     transaksi yang mengandung unsur spekulasi (gharar), penipuan (tadlis), menyembunyikan kecacatan (ghisysy), dan mengandung kebohongan (taghrir).

Secara umum, tidak ada perubahan yang substansial pada POJK 2015 ini dibandingkan dengan Keputusan 2009 sebelumnya.

Sanksi
Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam POJK 2015 ini makan akan dikenakan sanksi administratif berupa:[6]
a.      peringatan tertulis;
b.      denda;
c.       pembatasan kegiatan usaha;
d.      pembekuan kegiatan usaha;
e.      pencabutan izin usaha;
f.        pembatalan persetujuan; dan
g.      pembatalan pendaftaran.

Perlu diingat bahwa OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap pihak yang melangar POJK 2015. Sebagai contohnya adalah OJK dapat menunda dalam memberikan ‘pernyataan efektif’ kepada emiten obligasi syariah.[7] Disamping itu, OJK juga berwenang untuk mengumumkan pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu kepada masyarakat.[8]

POJK 2015 mencabut dan mengganti Lampiran I Keputusan 2009.[9]

POJK 2015 ini telah berlaku sejak 10 November 2015._AP

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda