Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 84/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin (“Permen 2015”). Permen 2015 ini bertujuan untuk memperbaharui prosedur perizinan untuk impor barang berbasis system pendingin.
Sebelum Permen 2015 diterbitkan, terkait hal yang sama telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri No. 55/M-DAG/PER/9/2014yang telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 47/M-DAG/PER/7/2015 (keduanya secara bersama akan disebut dengan “Permen Sebelumnya”).
Barang Berbasis Sistem Pendingin
Barang berbasis sistem pendingin (“Barang”) adalah barang yang menggunakan sistem pendingin atau menggunakan refrigeran sebagai media pendingin.[1] Dalam Permen 2015 ini, yang termasuk Barang adalah mesin pengatur suhu, freezer, dan lain sebagainya.[2]
Barang tersebut diatas sebagian besar menggunakan Hydrochlorofluorocarbon(HCFC), yang merupakan bahan yang dapat merusak ozon,[3] sehingga perlu diatur dalam penggunaannya.[4]
Impor
Barang dapat diimpor oleh pengusaha yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API).[5] Sebelumnya, pengusaha juga harus diakui sebagai Importir Terdaftar sebelum melakukan kegiatan impor.[6] Namun, dokumen tersebut tidak lagi diperlukan dalam Permen 2015 ini.
Selanjutnya, Permen 2015 juga memberikan batasan terhadap Barang yang dapat diimpor.[7] Sebagai contoh, Barang yang menggunakan HCFC-22 tidak dapat diimpor sama sekali, baik dalam keadaan terisi maupun kosong.[8]
Pelabuhan
Barang tersebut diatas hanya dapat diimpor melalui pelabuhan dibawah ini:[9]
a. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi;
b. Pelabuhan laut:
· Belawan, Medan;
· Tanjung Priok, Jakarta;
· Merak, Banten;
· Tanjung Emas, Semarang;
· Tanjung Perak, Surabaya;
· Soekarno Hatta, Makassar; dan
c. Semua bandar udara internasional.
Verifikasi dan Penelusuran Teknis
Permen 2015 mewajibkan seluruh Barang untuk dilakukan verifikasi dan dilakukan penelusuran teknis oleh Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.[10] Verifikasi dan penelusuran teknis tersebut mencakup pemeriksaan terhadap keterangan sebagai berikut:[11]
a. nama dan alamat importir dan eksportir;
b. jenis dan spesifikasi refrigeran;
c. negara asal barang; dan
d. pelabuhan tujuan.
Laporan Realisasi Impor
Setelah melakukan kegiatan impor Barang, pengusaha wajib untuk menyampaikan laporan realisasi impor (“Laporan”) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan.[12] Laporan tersebut wajib disampaikan setiap 3 bulan paling lambat tanggal 15 secara online melalui website http://inatrade.kemendag.go.id.[13]
Sanksi
Pelanggaran terhadap kewajiban dalam kegiatan impor serta proses verifikasi maka akan dikenakan sanksi pencabutan API.[14] Sedangkan apabila tidak menyampaikan Laporan per 3 bulan makan akan dikenakan sanksi penanggguhan impor Barang.[15]
Permen 2015 ini akan mencabut dan mengganti Peraturan Sebelumnya pada tanggal 1 Januari 2016....... Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku