Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 83/M-DAG/PER/10/2015tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (“Permen 2015”). Permen 2015 bertujuan untuk melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor bahan perusak lapisan ozon.[1]
Sebelum Permen 2015 diterbitkan, terkait hal yang sama telah diatur sebelumnya di Peraturan Menteri No. 03/M-DAG/PER/1/2012yang telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 40/M-DAG/PER/7/2014(secara bersama akan disebut dengan “Permen Sebelumnya”).[2]
ImporBPO
Bahan Perusak Lapisan Ozon (“BPO”) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah memiliki:[3]
a. Angka Pengenal Importir (“API”), baik API Umum (“API-U”) maupun API Produsen (“API-P”); dan
b. Persetujuan Impor (“PI”) dari Menteri.
Sebelumnya, perusahaan juga harus mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen BPO (“IP-BPO”) atau penetapan sebagai Importir Terdaftar BPO (“IT-BPO”).[4] Namun saat ini, dokumen-dokumen tersebut tidak lagi dibutuhkan.
Selain itu, Permen 2015 juga mengatur terkait pelabuhan yang dapat digunakan untuk impor BPO, yaitu sebagai berikut:[5]
a. Belawan, Medan;
b. Tanjung Priok, Jakarta;
c. Merak, Cilegon;
d. Tanjung Emas, Semarang;
e. Tanjung Perak, Surabaya;
f. Soekarno Hatta, Makassar; dan
g. Batu Ampar, Batam (hanya untuk perusahaan yang memiliki API-P).[6]
Persetujuan Impor (PI)
Untuk mendapatkan PI, perusahaan harus mengajukan permohonan secara online melalui website http://inatrade.kemendag.go.id.[7] Permohonan tersebut diajukan dengan disertai oleh dokumen berikut ini:[8]
a. API-U (bagi perusahaan yang memperdagangkan BPO) atau API-P (bagi perusahaan yang menggunakan BPO sebagai bahan baku atau bahan penolong);
b. Keputusan Menteri Pertanian mengenai pendaftaran pestisida, untuk impor BPO jenis metil bromida;
c. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
d. rencana distribusi 1 tahun, bagi perusahaan pemilik API-U; dan
e. rencana kebutuhan produksi selama 1 tahun, bagi perusahaan pemiliki API-P.
Setelah permohonan tersebut diterima secara lengkap, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (“Direktur Jenderal”) harus menerbitkan PI paling lama 3 hari kerja.[9] Dalam jangka waktu yang sama, Direktur Jenderal akan menyampaikan penolakan terhadap permohonan yang diajukan secara tidak lengkap dan benar.[10] Setelah diterbitkan, PI akan berlaku selama 1 tahun.[11]
Kewajiban Melapor
Perusahaan wajib menyampaikan laporan terkait realisasi impor BPO kepada Direktur Jenderal melalui website http://inatrade.kemendag.go.id. Laporan tersebut disertai dengan scan Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas bea dan cukai.[12]
Laporan tersebut harus diajukan setiap bulan (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya), dengan tembusan disampaikan kepada:[13]
a. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
b. Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana, Kementerian Pertanian, untuk impor BPO jenis metil bromida.
Verifikasi
Permen 2015 mewajibkan proses verifikasi atau penelusuran teknis impor untuk setiap impor BPO di negara muat barang,[14] yang mana proses tersebut dilakukan oleh Surveyor.[15] Namun, kewajiban tersebut tidak berlaku bagi impor BPO yang dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki API-P.[16]
Verifikasi atau penelusuran teknis impor dilakukan terhadap impor BPO yang meliputi informasi sebagai berikut:[17]
a. nama dan alamat importir dan eksportir;
b. jenis, volume, dan spesifikasi;
c. Pos tarif dan uraian barang;
d. Label yang mencantumkan keterangan “For Quarantine and Pre-Shipment Only”, untuk jenis BPO metil bromida;
e. negara dan pelabuhan muat;
f. waktu pengapalan; dan
g. pelabuhan tujuan.
Surveyor akan membuat hasil verifikasi dan penelusuran teknis impor yang dituangkan dalam Laporan Surveyor. Laporan ini akan digunakan sebagai dokumen pelengkap dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.[18]
Sanksi
PI BPO akan dibekukan apabila Perusahaan:[19]
a. tidak menyampaikan laporan realisasi impor BPO sebanyak 2 kali; dan/atau
b. sedang dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PI BPO.
Selain itu, PI BPO juga dapat dicabut apabila perusahaan:[20]
a. pemilik API-U mendistribusikan BPO kepada selain industri pengguna akhir;
b. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam PI BPO;
c. menyampaikan keterangan tidak benar dalam permohonan PI BPO; dan/atau
d. mengimpor BPO yang tidak sesuai dengan data yang tidak tercantum dalam PI BPO.
Permen 2015 mencabut dan menggantikan Permen Sebelumnya.
Permen 2015 berlaku sejak 1 Januari 2015.AP ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku