| Issue Number : 2779

RUU Merek

Sejalan dengan Program Legislasi Nasional tahun 2015National Legislation Program, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah melakukan pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Merek (“RUU Merek”).[1] Pada pokoknya, RUU Merek bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri , perdagangan, dan investasi dengan cara merevisi ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”) yang sudah tidak lagi memadai.[2]
 
RUU Merek memuat sejumlah ketentuan baru sebagai bagian dari regulasi bidang merek di Indonesia. Regulasi ini terdiri dari 103 pasal yang secara keseluruhan bermaksud mengakomodasi sejumlah perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Mengingat luasnya cakupan regulasi ini, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini membatasi pembahasannya pada bidang-bidang berikut ini:
a.       Ruang lingkup RUU Merek;
b.      Tata cara pendaftaran; dan
c.       Ketentuan pidana.
 
RUU Merek ini sangat penting maknanya bagi perorangan maupun badan yang memiliki kepentingan atas merek dan  indikasi geografis.
 
RUANG LINGKUP RUU MEREK
RUU Merek terdiri dari dua permasalahan utama: merek dan indikasi geografis. Sebagai perbandingan, UU Merek hanya mengatur tentang permasalahan merek, meskipun terdapat juga beberapa ketentuan yang berkaitan dengan indikasi geografis.Sektor indikasi geografis sendiri sudah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis[3] (“PP 51/2007”).[4]
 
Merek
RUU Merek mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedaan komoditas dagang tertentu dari komoditas lain yang sejenis. Tanda tersebut dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, termasuk di dalamnya bentuk tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur-unsur tersebut.[5]
 
Definisi yang termuat dalam RUU Merek ini memuat sejumlah unsur merek non-tradisional. Contohnya adalah logo tiga dimensi, suara, dan hologram yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Merek.[6]
 
Selain itu, RUU Merek juga menambahkan ketentuan baru tentang pendaftaran merek internasional yang merujuk pada pendaftaran merek yang berasal dari Indonesia yang ditujukan ke biro internasional dan sebaliknya. Ketentuan ini dilandasi oleh Protokol Madrid yang sangat membantu para pelaku usaha untuk mendaftarkan merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.[7] 
 
Indikasi Geografis
RUU Merek mendefinisikan indikasi geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis memiliki ciri, karakteristik yang khas dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Faktor geografis tersebut meliputi faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya.[8]
 
Selain memuat definisi resmi indikasi geografis, RUU Merek juga menambahKan sejumlah ketentuan lain dalam regulasi merek secara keseluruhan. RUU tersebut memuat 17 pasal tentang indikasi geografis yang tercantum dalam Bab VIII sampai Bab XI. Pasal-pasal baru tersebut merupakan revisi ketentuan-ketentuan UU Merek sekaligus sejumlah hal yang sebelumnya diatur dalam PP 51/2007.    
 
TATA CARA PENDAFTARAN
Salah satu tujuan utama RUU Merek adalah menetapkan tata cara pendaftaran merek atau indikasi geografis yang lebih efektif.[9] Tujuan ini telah dicapai dengan adanya sejumlah perubahan penting dalam prosedur tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini.
 
Pendaftaran Merek
Tata cara pendaftaran merek yang diatur dalam RUU Merek telah mengalami penyederhanaan dan sekarang memungkinkan permohonan disampaikan secara elektronik maupun manual. Selain itu proses pemeriksaan ulang yang sebelumnya diatur dalam UU Merek kini telah ditiadakan.
 
Saat ini, UU Merek menyatakan bahwa permohonan akan diperiksa ulang apabila terdapat keberatan dalam masa pengumumannya. Tahap pengumuman ini dilakukan setelah suatu permohonan telah lolos tahap pemeriksaan administratif dan materiil.[10]
 
Sistem semacam ini telah direvisi oleh RUU Merek, sehingga permohonan akan diproses dengan cara berikut: penyampaian permohonan, pemeriksaan administratif, pengumuman, pemeriksaan materiil, dan registrasi. Setiap keberatan sekarang hanya dapat diajukan dalam tahap pemeriksaan materiil.[11]
 
Pendaftaran Indikasi Geografis
RUU Merek berusaha menyusun tata cara pendaftaran yang lebih efektif dengan cara mengganti buku persyaratan dengan dokumen yang berkaitan dengan indikasi geografis sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan pendaftaran.
 
Buku persyaratan dan deskripsi indikasi geografis sama-sama memuat informasi yang berkaitan dengan  indikasi geografis. Meskipun RUU Merek merinci jenis-jenis informasi yang harus dimuat dalam deksripsi informasi geografis, Naskah Akademik RUU Merek menjamin bahwa ke depannya informasi-informasi tersebut akan jauh lebih sederhana dibanding sistem buku persyaratan yang saat ini berlaku. Contohnya adalah penghapusan persyaratan peta lokasi produk yang didaftarkan.[12]
 
Ketentuan Pidana
Perubahan lain yang ditetapkan dalam RUU Merek adalah pemberatan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran RUU tersebut. Sanksi untuk tindak pidana merek meliputi:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Sejalan dengan Program Legislasi Nasional tahun 2015National Legislation Program, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah melakukan pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Merek (“RUU Merek”).[1] Pada pokoknya, RUU Merek bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri , perdagangan, dan investasi dengan cara merevisi ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”) yang sudah tidak lagi memadai.[2]
 
RUU Merek memuat sejumlah ketentuan baru sebagai bagian dari regulasi bidang merek di Indonesia. Regulasi ini terdiri dari 103 pasal yang secara keseluruhan bermaksud mengakomodasi sejumlah perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Mengingat luasnya cakupan regulasi ini, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini membatasi pembahasannya pada bidang-bidang berikut ini:
a.       Ruang lingkup RUU Merek;
b.      Tata cara pendaftaran; dan
c.       Ketentuan pidana.
 
RUU Merek ini sangat penting maknanya bagi perorangan maupun badan yang memiliki kepentingan atas merek dan  indikasi geografis.
 
RUANG LINGKUP RUU MEREK
RUU Merek terdiri dari dua permasalahan utama: merek dan indikasi geografis. Sebagai perbandingan, UU Merek hanya mengatur tentang permasalahan merek, meskipun terdapat juga beberapa ketentuan yang berkaitan dengan indikasi geografis.Sektor indikasi geografis sendiri sudah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis[3] (“PP 51/2007”).[4]
 
Merek
RUU Merek mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedaan komoditas dagang tertentu dari komoditas lain yang sejenis. Tanda tersebut dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, termasuk di dalamnya bentuk tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur-unsur tersebut.[5]
 
Definisi yang termuat dalam RUU Merek ini memuat sejumlah unsur merek non-tradisional. Contohnya adalah logo tiga dimensi, suara, dan hologram yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Merek.[6]
 
Selain itu, RUU Merek juga menambahkan ketentuan baru tentang pendaftaran merek internasional yang merujuk pada pendaftaran merek yang berasal dari Indonesia yang ditujukan ke biro internasional dan sebaliknya. Ketentuan ini dilandasi oleh Protokol Madrid yang sangat membantu para pelaku usaha untuk mendaftarkan merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.[7] 
 
Indikasi Geografis
RUU Merek mendefinisikan indikasi geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis memiliki ciri, karakteristik yang khas dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Faktor geografis tersebut meliputi faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya.[8]
 
Selain memuat definisi resmi indikasi geografis, RUU Merek juga menambahKan sejumlah ketentuan lain dalam regulasi merek secara keseluruhan. RUU tersebut memuat 17 pasal tentang indikasi geografis yang tercantum dalam Bab VIII sampai Bab XI. Pasal-pasal baru tersebut merupakan revisi ketentuan-ketentuan UU Merek sekaligus sejumlah hal yang sebelumnya diatur dalam PP 51/2007.    
 
TATA CARA PENDAFTARAN
Salah satu tujuan utama RUU Merek adalah menetapkan tata cara pendaftaran merek atau indikasi geografis yang lebih efektif.[9] Tujuan ini telah dicapai dengan adanya sejumlah perubahan penting dalam prosedur tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini.
 
Pendaftaran Merek
Tata cara pendaftaran merek yang diatur dalam RUU Merek telah mengalami penyederhanaan dan sekarang memungkinkan permohonan disampaikan secara elektronik maupun manual. Selain itu proses pemeriksaan ulang yang sebelumnya diatur dalam UU Merek kini telah ditiadakan.
 
Saat ini, UU Merek menyatakan bahwa permohonan akan diperiksa ulang apabila terdapat keberatan dalam masa pengumumannya. Tahap pengumuman ini dilakukan setelah suatu permohonan telah lolos tahap pemeriksaan administratif dan materiil.[10]
 
Sistem semacam ini telah direvisi oleh RUU Merek, sehingga permohonan akan diproses dengan cara berikut: penyampaian permohonan, pemeriksaan administratif, pengumuman, pemeriksaan materiil, dan registrasi. Setiap keberatan sekarang hanya dapat diajukan dalam tahap pemeriksaan materiil.[11]
 
Pendaftaran Indikasi Geografis
RUU Merek berusaha menyusun tata cara pendaftaran yang lebih efektif dengan cara mengganti buku persyaratan dengan dokumen yang berkaitan dengan indikasi geografis sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan pendaftaran.
 
Buku persyaratan dan deskripsi indikasi geografis sama-sama memuat informasi yang berkaitan dengan  indikasi geografis. Meskipun RUU Merek merinci jenis-jenis informasi yang harus dimuat dalam deksripsi informasi geografis, Naskah Akademik RUU Merek menjamin bahwa ke depannya informasi-informasi tersebut akan jauh lebih sederhana dibanding sistem buku persyaratan yang saat ini berlaku. Contohnya adalah penghapusan persyaratan peta lokasi produk yang didaftarkan.[12]
 
Ketentuan Pidana
Perubahan lain yang ditetapkan dalam RUU Merek adalah pemberatan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran RUU tersebut. Sanksi untuk tindak pidana merek meliputi:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info