Dalam rangka percepatan kesiapan Indonesia untuk bersaing dalam kawasan perdagangan bebas yang akan datang, Menteri Keuangan (“Menteri”) baru saja menerbitkan Peraturan No. 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (“PMK 2015”).
PMK 2015 ini menetapkan sejumlah prosedur yang dapat memastikan Ketentuan Asal Barang tiap-tiap impor barang guna menentukan apakah tarif bea masuk impor khusus (disebut juga “Tarif Preferensi”) dapat diberlakukan berdasarkan ketentuan perjanjian atau kesepakatan internasional.
PMK 2015 menetapkan prosedur verifikasi Ketentuan Asal Barang atas tujuh perjanjian dagang internasional yang diikuti Indonesia (“Perjanjian Dagang International”), meliputi:
a. ASEAN Trade-in-Goods Agreement (ATIGA);
b. ASEAN-China Free-Trade Area (ACFTA);
c. ASEAN-Korea Free-Trade Area (AKFTA);
d. Indonesia-Japan Economic-Partnership Agreement (IJEPA);
e. ASEAN-India Free-Trade Area (AIFTA);
f. ASEAN-Australia-New Zealand Free-Trade Area (AANZFTA); dan
g. Indonesia-Pakistan Preferential-Trade Agreement (IPPTA).
PMK 2015 ini sangat penting artinya bagi importir yang melakukan importasi barang dari negara-negara peserta Perjanjian Dagang Internasional tersebut di atas (“Negara Anggota”).
KETENTUAN ASAL BARANG
Sebagai aturan dasar, impor barang dari Negara-Negara Anggota dapat dikenai Tarif Preferensi.[1] Tetapi, ketentuan ini hanya diterapkan apabila barang yang bersangkutan memenuhi seluruh persyaratan Ketentuan Asal Barang yang telah disepakati dalam Perjanjian Dagang Internasional yang terkait.[2] Ketentuan Asal Barang merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan asal negara sebuah produk.[3]
Menurut ketentuan PMK 2015, terdapat tiga kriteria yang akan diperiksa sebagai bagian dari proses verifikasi Ketentuan Asal Barang, meliputi:[4]
a. Kriteria asal barang;
b. Kriteria pengiriman langsung; dan
c. Ketentuan prosedural.
Instansi pemerintah di negara eksportir wajib memastikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang sebelum suatu barang dapat diekspor. Apabila seluruh kriteria Ketentuan Asal Barang telah terpenuhi, maka instansi tersebut menerbitkan Surat Ketentuan Asal (“SKA”), yang diperlukan oleh pihak yang ingin mengajukan permohonan Tarif Preferensi.[5] Harap diingat bahwa barang dengan nilai Free on Board (FOB) tidak melebihi US$ 200 dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA.[6]
Kriteria terperinci terkait Ketentuan Asal Barang untuk masing-masing Perjanjian Dagang Internasional diatur lebih lanjut dalam Lampiran I – VII PMK 2015.
Kriteria Asal Barang
Sebagaimana dikemukakan di atas, Tarif Preferensi dapat dinikmati oleh barang-barang yang berasal dari Negara-Negara Anggota yang memenuhi salah satu kriteria berikut:[7]
a. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (wholly obtained atau wholly produced);
b. Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan bahan yang berasal (originating) dari satu atau lebih Negara Anggota;
c. Barang yang proses produksinya menggunakan bahan yang tidak berasal (non originating) dari Negara Anggota dengan hasil akhir memiliki: 1) kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah tertentu; atau 2) kandungan bahan non originating yang tidak melebihi nilai tertentu;
d. Barang yang proses produksinya menggunakan bahan non originating yang seluruhnya mengalami perubahan klasifikasi (Changes in Tariff Classification/CTC) yang meliputi: 1) perubahan pada dua digit pertama pada Kode HS;[8] 2) perubahan pada empat digit pertama pada Kode HS;[9] atau 3) perubahan pada enam digit pertama pada Kode HS;[10] atau
e. Barang yang proses produksinya menggunakan bahan non originating yang mengalami perubahan melalui proses tertentu (specific process) sesuai masing-masing Perjanjian Dagang Internasional.
Kriteria Pengiriman Langsung
Dalam rangka mematuhi kriteria pengiriman langsung yang telah ditentukan, persyaratan-persyaratan berikut harus dipenuhi:[11]
a. Barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan; atau
b. Barang impor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit/transshipment), sepanjang barang tersebut tidak mengalami proses pengolahan atau diperjualbelikan selama melakukan transit.
Kriteria Ketentuan Prosedural
Kriteria ketentuan procedural mengacu pada persyaratan-persyaratan formal yang berkaitan dengan penerbitan SKA. Pasal 6 (1) PMK 2015 menjabarkan informasi apa saja yang harus dicantumkan dalam SKA, antara lain: nomor referensi, tanda tangan eksportir, batasan waktu, deskripsi kriteria asal barang, dll.
Di samping kriteria SKA formal, PMK 2015 juga menjabarkan persyaratan yang harus dipenuhi apabila SKA yang diterbitkan berupa SKA Back-to-Back (misalnya jika barang yang bersangkutan akan diekspor kembali)[12] atau or menggunakan Third-Party Invoice/Third-Country Invoice.[13] Persyaratan untuk jenis dokumen ini tercantum dalam tabel berikut:
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku