Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan peraturan No. 16/POJK.04/2015 (“POJK 2015”) tentang Ahli Syariah Pasar Modal. POJK 2015 ini bertujuan untuk mengatur dan memberikan landasan hukum bagi Ahli Syariah Pasar Modal (“ASPM”)[1]
POJK 2015 memiliki relevansi bagi Ahli Syariah, baik perseorangan maupun pengurus badan usaha, yang saat ini telah beroperasi maupun yang akan beroperasi di pasar modal.
Karena luasnya materi yang diatur dalam POJK 2015, maka Indonesian Legal Brief pada edisi ini hanya akan membahas hal-hal berikut ini:
a. Persyaratan;
b. Prosedur Perizinan; dan
c. Sanksi.
Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
ASPM adalah perseorangan maupun pengurus badan usaha yang memili pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang akan memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah, produk dan jasa syariah di pasar modal.[2]
Perysaratan
POJK 2015 mengatur bahwa baik perseorangan maupun pengurus badan usaha dapat menjadi ASPM. Keduanya harus memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi.
Untuk pemohon perseorangan, persyaratan untuk menjadi ASPM dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku