Selasa, Desember 1, 2015 | Issue Number : 2773

Alokasi, Pemanfaatan, dan Penetapan Harga Gas Bumi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 37 tahun 2015tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi (“Permen 2015”). Untuk menjamin ketersediaan gas bumi bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri, Permen 2015 memberikan prioritas bagi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”) untuk mendapatkan dan memanfaatkan gas bumi.[1]

Sebelum Permen 2015 diterbitkan, hal yang sama telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri No. 3 tahun 2010tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (“Permen 2010”).

Permen 2015 memiliki relevansi bagi seluruh perusahaan yang telah bergerak maupun yang akan bergerak di bidang sumber daya gas bumi.

Kebutuhan Dalam Negeri
Menteri akan menunjuk secara langsung BUMN dan BUMD (yang berada di daerah penghasil gas bumi) untuk memanfaatkan gas bumi.[2] Perlu diingat bahwa BUMN dan BUMD tersebut harus memberikan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri di sektor-sektor berikut ini:[3]

a.      program pemerintah untuk penyediaan gas bumi bagi transportasi, rumah tanga, dan pelanggan kecil;
b.      peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional;
c.       industri pupuk;
d.      industri berbahan baku gas bumi;
e.      penyediaan tenaga listrik; dan
f.        industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar.

Apabila sektor-sektor dalam negeri tersebut diatas telah terpenuhi, gas bumi yang belum digunakan dapat dilelang oleh kontraktor gas bumi (“Kontraktor”)[4] kepada perusahaan swasta.[5]

Prosedur untuk Alokasi, Pemanfaatan, dan Penetapan Harga
Kontraktor harus mengajukan permohonan alokasi dan pemanfaatan atau penetapan harga gas bumi kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”). Permohonan tersebut diajukan beserta dokumen berikut ini:

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda