| Issue Number : 2772

Ketentuan Terbaru Ekspor Produk Industri Kehutanan

Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 89/M-DAG/PER/10/2015tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (“Permendag 2015”). Permendag 2015 bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan sebagai eksportir produk industri kehutanan.
 
Sebelum terbitnya Permendag 2015, persoalan yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 97/M-DAG/PER/12/2014yang telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 66/M-DAG/PER/8/2015(“Permendag 2014”).[1]
 
Permendag 2015 sangat relevan bagi perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan eksportir produk kehutanan.
 
Produk Industri Kehutanan
Produk industri kehutanan terdiri dari produk kayu olahan dan turunannya serta barang jadi rotan.[2] Daftar lengkap produk yang dapat diekspor termuat dalam Lampiran I Permendag2015 ini (“Produk Kehutanan”).
 
Eksportir yang Memenuhi Syarat
Perusahaan yang dapat mengekspor Produk Kehutanan adalah:[3]
a.      Perusahaan industri kehutanan yang memiliki Tanda Daftar Industri (TDI)danTanda Daftar Perusahaan (TDP);
b.      Perusahaan industry kehutanan yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan TDP; dan
c.       Perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Kehutanan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)dan TDP.
 
Sebelumnya, Permendag 2014 mewajibkaneksportir Produk Kehutanan untuk mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) atau ETPIK Non-Produsen.[4]
 
Persyaratan Ekspor
Permendag 2015 menggolongkan Produk Kehutanan untuk tujuan ekspor menjadi tiga kelompok: “A”, “B”, dan “C”,[5] masing-masing kelompok ini harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang berbeda. KelompokA harus dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.[6] Kelompok B dapat menggunakan dokumen pernyataan ekspor sebagai pengganti Dokumen V-Legal.[7] Kelompok C tidak perlu dilengkapi dengan Dokumen V-Legal dan atau dokumen pernyataan ekspor.[8]
 
Sebelum diekspor, Produk Kehutanan harus melewati proses verifikasi oleh surveyor independen yang ditetapkan oleh Menteri,[9] dan memenuhi kriteria pemeriksaan teknis yang tercantum dalam Lampiran II Permendag 2015.[10]
 
Verifikasi
Dari tiga kelompok Produk Kehutanan tersebut di atas, hanya kelompok A yang wajib melewati proses verifikasi. Proses verifikasi itu sendiri terdiri dari kegiatan verifikasi administratif (antara lain memeriksa TDI, IUI, SIUP, TDP, serta Dokumen V-Legal) dan kegiatan verifikasi fisik (antara lain kemasan, jenis kayu, dan seterusnya).[11]
 
Hasil verifikasi akan dituangkan dalam sebuah Laporan Surveyor dan disampaikan melalui portal http://inatrade.kemendag.go.id(“Inatrade”).[12] Laporan tersebut juga The same digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.[13]Surveyor juga wajib menyampaikan setiap verifikasi yang dilakukannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya pada tanggal 15bulan berikutnya dengan tembusan kepada lembaga-lembaga yang terkait.[14]
 
Kewajiban
Perusahaan wajib menyampaikan rencana tahunan dan realisasi ekspor setiap bulan Februari.[15] Khusus untuk perusahaan industri Produk Kehutanan, mereka juga wajib menyampaikan laporan tambahan seperti rencana produksi tahunan dan realisasi produk. Semua laporan ini harus disampaikan secara elektronik melalui portal Inatrade.[16]
 
Perkecualian
Permendag 2015 tidak berlaku untuk kegiatan ekspor berikut ini:
a.      Produk Kehutanan yang merupakan barang contoh, bahan penelitian, dan barang keperluan pameran setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal dan rekomendasi dari kementerian teknis (antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lain-lain);[17] dan
b.      Produk Pulp (bubur kayu) dan kertas yang terbuat dari kertas bekas dan bahan bukan kayu yang termasuk Produk Kehutanan kelompok “A” setelah mendapat rekomendari dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.[18]
 
Sanksi
Perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan Permendag 2015 akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.[19] Selain itu, surveyor yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hat menerima honorarium atau penetapan sebagai surveyor.[20]
 
Permendag 2015 mencabut dan menggantikan:
a.      Permendag 2014; dan
b.      Ketentuan mengenai ETPIK yang termuat dalam Peraturan Menteri No. 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan.
 
Permendag 2015 mulai berlaku sejak tanggal 19 November 2015. MS
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 89/M-DAG/PER/10/2015tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (“Permendag 2015”). Permendag 2015 bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan sebagai eksportir produk industri kehutanan.
 
Sebelum terbitnya Permendag 2015, persoalan yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 97/M-DAG/PER/12/2014yang telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 66/M-DAG/PER/8/2015(“Permendag 2014”).[1]
 
Permendag 2015 sangat relevan bagi perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan eksportir produk kehutanan.
 
Produk Industri Kehutanan
Produk industri kehutanan terdiri dari produk kayu olahan dan turunannya serta barang jadi rotan.[2] Daftar lengkap produk yang dapat diekspor termuat dalam Lampiran I Permendag2015 ini (“Produk Kehutanan”).
 
Eksportir yang Memenuhi Syarat
Perusahaan yang dapat mengekspor Produk Kehutanan adalah:[3]
a.      Perusahaan industri kehutanan yang memiliki Tanda Daftar Industri (TDI)danTanda Daftar Perusahaan (TDP);
b.      Perusahaan industry kehutanan yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan TDP; dan
c.       Perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Kehutanan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)dan TDP.
 
Sebelumnya, Permendag 2014 mewajibkaneksportir Produk Kehutanan untuk mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) atau ETPIK Non-Produsen.[4]
 
Persyaratan Ekspor
Permendag 2015 menggolongkan Produk Kehutanan untuk tujuan ekspor menjadi tiga kelompok: “A”, “B”, dan “C”,[5] masing-masing kelompok ini harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang berbeda. KelompokA harus dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.[6] Kelompok B dapat menggunakan dokumen pernyataan ekspor sebagai pengganti Dokumen V-Legal.[7] Kelompok C tidak perlu dilengkapi dengan Dokumen V-Legal dan atau dokumen pernyataan ekspor.[8]
 
Sebelum diekspor, Produk Kehutanan harus melewati proses verifikasi oleh surveyor independen yang ditetapkan oleh Menteri,[9] dan memenuhi kriteria pemeriksaan teknis yang tercantum dalam Lampiran II Permendag 2015.[10]
 
Verifikasi
Dari tiga kelompok Produk Kehutanan tersebut di atas, hanya kelompok A yang wajib melewati proses verifikasi. Proses verifikasi itu sendiri terdiri dari kegiatan verifikasi administratif (antara lain memeriksa TDI, IUI, SIUP, TDP, serta Dokumen V-Legal) dan kegiatan verifikasi fisik (antara lain kemasan, jenis kayu, dan seterusnya).[11]
 
Hasil verifikasi akan dituangkan dalam sebuah Laporan Surveyor dan disampaikan melalui portal http://inatrade.kemendag.go.id(“Inatrade”).[12] Laporan tersebut juga The same digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.[13]Surveyor juga wajib menyampaikan setiap verifikasi yang dilakukannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya pada tanggal 15bulan berikutnya dengan tembusan kepada lembaga-lembaga yang terkait.[14]
 
Kewajiban
Perusahaan wajib menyampaikan rencana tahunan dan realisasi ekspor setiap bulan Februari.[15] Khusus untuk perusahaan industri Produk Kehutanan, mereka juga wajib menyampaikan laporan tambahan seperti rencana produksi tahunan dan realisasi produk. Semua laporan ini harus disampaikan secara elektronik melalui portal Inatrade.[16]
 
Perkecualian
Permendag 2015 tidak berlaku untuk kegiatan ekspor berikut ini:
a.      Produk Kehutanan yang merupakan barang contoh, bahan penelitian, dan barang keperluan pameran setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal dan rekomendasi dari kementerian teknis (antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lain-lain);[17] dan
b.      Produk Pulp (bubur kayu) dan kertas yang terbuat dari kertas bekas dan bahan bukan kayu yang termasuk Produk Kehutanan kelompok “A” setelah mendapat rekomendari dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.[18]
 
Sanksi
Perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan Permendag 2015 akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.[19] Selain itu, surveyor yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hat menerima honorarium atau penetapan sebagai surveyor.[20]
 
Permendag 2015 mencabut dan menggantikan:
a.      Permendag 2014; dan
b.      Ketentuan mengenai ETPIK yang termuat dalam Peraturan Menteri No. 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan.
 
Permendag 2015 mulai berlaku sejak tanggal 19 November 2015. MS
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info