| Issue Number : 2770

Permohonan Fasilitas PPh Untuk Investasi Tertentu

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah menerbitkatn Peraturan No. 18 tahun 2015(“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan No. 8 tahun 2015tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu(“Perka BKPM 2015”). Amandement ini dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur untuk memperoleh fasilitas pajak penghasilan (“Fasilitas PPh”) bagi investor domestik maupun asing.
 
Amandemen ini sangat penting maknanya bagi badan usaha penanam modal (“Badan Usaha”) yang ingin mendapatkan fasilitas PPh.
 
Fasilitas PPh
Badan usaha berhak mendapatkan empat macam fasilitas PPh berikut ini: (i) pengurangan PPh; (ii) penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tidak berwujud; (iii) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap; dan (iv) kompensasi kerugian.[1]
 
Badan Usaha yang Berhak
Fasilitas PPh dapat diberikan kepada badan usaha yang bermaksud untuk menanamkan modalnya dalam sektor-sektor kegiatan ekonomi tertentu, termasuk pertanian, pertambangan, dan bidang lain yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Fasilitas PPh juga dapat diberikan kepada badan usaha yang bersedia menanamkan modalnya di daerah-daerah tertentu yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan seperti Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.[2]
 
Untuk dapat menikmati fasilitas PPh, sebuah badan usaha harus memperoleh izin prinsip yang diterbitkan oleh BKPM,[3] atau izin penanaman modal yang diterbitkan oleh instansi lain yang berwenang.[4] Amandemen ini juga menggolongkan izin investasi[5] sebagai bagian dari izin prinsip, sebuah ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam Perka BKPM 2015.
 
Tata Cara
Badan Usaha yang berhak dapat mengajukan surat permohonan fasilitas PPh dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan (rekaman izin prinsip, rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP)kepada front officers Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM (“PTSP Pusat”) untuk diverifikasi.[6]
 
Front officerPTSP Pusat kemudian membuat sebuah laporan yang berisi hasil proses verifikasi.[7] Laporan ini akan menjadi landasan penerbitan surat keterangan tentang pemenuhan persyaratan kuantitatif yang diatur dalam peraturan pelaksana PP 18/2015.[8] Dokumen ini wajib diterbitkan paling lama lima hari kerja sejak laporan verifikasi diterima di PTSP Pusat BKPM, apabila setelah melewati periode lima hari kerja surat tersebut belum juga terbit, artinya permohonan telah ditolak.[9]
 
Apabila permohonan sudah dianggap lengkap dan benar, maka front officers akan mengeluarkan tanda terima permohonan.[10] Permohonan tersebut kemudian akan disampaikan dalam rapat trilateral yang dihadiri oleh perwakilan BKPM, Menteri Keuangan, dan sejumlah kementerian teknis yang terkait.[11] Para pihak yang menghadiri rapat trilateral diberi waktu 15 hari kerja setelah dikeluarkannya laporan verifikasi untuk membuat keputusan, baik menyetujui, menolak, atau menunda karena belum dapat mengambil keputusan.[12]
 
Kepala BKPM mempunyai paling lambat tiga hari kerja setelah berakhirnya rapat trilateral untuk menerbitkan rekomendasi fasilitas PPh kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak (apabila permohonan disetujui)[13] atau menerbitkan surat penolakan kepada pemohon.[14] Khusus untuk penundaan, rapat trilateral lanjutan akan diselenggarakan untuk membahas permohonan lebih lanjut hingga dapat menhasilkan keputurasn berupa menyetujui atau menolak permohonan.[15]
 
Aturan Peralihan
Permohonan yang telah diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2007[16]dapat diajukan dalam rapat trilateral dengan mengacu pada ketentuan dalam Amandemen ini untuk memperoleh keputusan.
 
Badan usaha yang sedang mengajukan permohonan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010dapat memilih untuk mendapatkan fasilitas PPh sebagaimana diatur dalam Perka BKPM 2015 dan Amandemen ini sebagai alternatif, sepanjang permohonan yang diajukan memenuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perka BKPM 2015 dan Amandemen ini.
 
Amandemen ini berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2015. MS
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah menerbitkatn Peraturan No. 18 tahun 2015(“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan No. 8 tahun 2015tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu(“Perka BKPM 2015”). Amandement ini dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur untuk memperoleh fasilitas pajak penghasilan (“Fasilitas PPh”) bagi investor domestik maupun asing.
 
Amandemen ini sangat penting maknanya bagi badan usaha penanam modal (“Badan Usaha”) yang ingin mendapatkan fasilitas PPh.
 
Fasilitas PPh
Badan usaha berhak mendapatkan empat macam fasilitas PPh berikut ini: (i) pengurangan PPh; (ii) penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tidak berwujud; (iii) pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap; dan (iv) kompensasi kerugian.[1]
 
Badan Usaha yang Berhak
Fasilitas PPh dapat diberikan kepada badan usaha yang bermaksud untuk menanamkan modalnya dalam sektor-sektor kegiatan ekonomi tertentu, termasuk pertanian, pertambangan, dan bidang lain yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Fasilitas PPh juga dapat diberikan kepada badan usaha yang bersedia menanamkan modalnya di daerah-daerah tertentu yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan seperti Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.[2]
 
Untuk dapat menikmati fasilitas PPh, sebuah badan usaha harus memperoleh izin prinsip yang diterbitkan oleh BKPM,[3] atau izin penanaman modal yang diterbitkan oleh instansi lain yang berwenang.[4] Amandemen ini juga menggolongkan izin investasi[5] sebagai bagian dari izin prinsip, sebuah ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam Perka BKPM 2015.
 
Tata Cara
Badan Usaha yang berhak dapat mengajukan surat permohonan fasilitas PPh dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan (rekaman izin prinsip, rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP)kepada front officers Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM (“PTSP Pusat”) untuk diverifikasi.[6]
 
Front officerPTSP Pusat kemudian membuat sebuah laporan yang berisi hasil proses verifikasi.[7] Laporan ini akan menjadi landasan penerbitan surat keterangan tentang pemenuhan persyaratan kuantitatif yang diatur dalam peraturan pelaksana PP 18/2015.[8] Dokumen ini wajib diterbitkan paling lama lima hari kerja sejak laporan verifikasi diterima di PTSP Pusat BKPM, apabila setelah melewati periode lima hari kerja surat tersebut belum juga terbit, artinya permohonan telah ditolak.[9]
 
Apabila permohonan sudah dianggap lengkap dan benar, maka front officers akan mengeluarkan tanda terima permohonan.[10] Permohonan tersebut kemudian akan disampaikan dalam rapat trilateral yang dihadiri oleh perwakilan BKPM, Menteri Keuangan, dan sejumlah kementerian teknis yang terkait.[11] Para pihak yang menghadiri rapat trilateral diberi waktu 15 hari kerja setelah dikeluarkannya laporan verifikasi untuk membuat keputusan, baik menyetujui, menolak, atau menunda karena belum dapat mengambil keputusan.[12]
 
Kepala BKPM mempunyai paling lambat tiga hari kerja setelah berakhirnya rapat trilateral untuk menerbitkan rekomendasi fasilitas PPh kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak (apabila permohonan disetujui)[13] atau menerbitkan surat penolakan kepada pemohon.[14] Khusus untuk penundaan, rapat trilateral lanjutan akan diselenggarakan untuk membahas permohonan lebih lanjut hingga dapat menhasilkan keputurasn berupa menyetujui atau menolak permohonan.[15]
 
Aturan Peralihan
Permohonan yang telah diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2007[16]dapat diajukan dalam rapat trilateral dengan mengacu pada ketentuan dalam Amandemen ini untuk memperoleh keputusan.
 
Badan usaha yang sedang mengajukan permohonan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010dapat memilih untuk mendapatkan fasilitas PPh sebagaimana diatur dalam Perka BKPM 2015 dan Amandemen ini sebagai alternatif, sepanjang permohonan yang diajukan memenuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perka BKPM 2015 dan Amandemen ini.
 
Amandemen ini berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2015. MS
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info