Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 38 tahun 2015tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional (“Permen 2015”). Dengan tujuan untuk mempercepat pengembangan pengusahaan minyak dan gas bumi non konvensioal, Permen 2015 mengatur skema kontrak kerja sama baru untuk usaha minyak dan gas bumi.[1]
Permen 2015 memiliki relevansi bagi perusahaan minyak dan gas bumi yang telah beroperasi maupun yang baru akan beroperasi di bidang minyak dan gas bumi non konvensional.
Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional
Minyak dan gas bumi non konvensional adalah minyak dan gas bumi yang didapat dari reservoir dengan permeabilitas yang rendah, antara lain shale oil, shale gas, tight sand gas, gas metana batubara dan methane-hydrate.[2] Selanjutnya International Energy Agency juga memasukan jenis minyak dan gas bumi non konvensional lainnya, seperti extra-heavy oil, oil sands, minyak kerogen, gas-to-liquids, coal-to-liquids, serta bahan tambahan lainnya.[3] Tipe-tipe minyak dan gas bumi tersebut diatas diproses dengan menggunakan teknologi tertentu seperti fracturing.[4]
Skema Kontrak Baru
Permen 2015 mengatur dua skema kontrak kerja sama baru untuk pengembangan minyak dan gas bumi non konvensional, yaitu:
a. Kontrak Bagi Hasil Sliding Scale;[5] dan
b. Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale.[6]
Dua skema kontrak kerja sama baru diatas merupakan penambahan terhadap skema kontrak minyak dan gas bumi sebelumnya, yaitu Kontrak Bagi Hasil.
Prosedur
Pertama, Menteri telah memberikan mandat kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (“Dirjen Migas”) untuk menentukan Wilayah Kerja untuk minyak dan gas bumi non konvensional (“Wilayah Kerja”). Selanjtnya Dirjen Migas akan menawarkan Wilayah Kerja kepada calon kontraktor yang berminat, dan pemenang Wilayah Kerja tersebut dapat memilih salah satu dari skema kerja sama diatas.
Perjanjian kerja sama selanjutnya ditandatangani oleh pemenang Wilayah Kerja (“Kontraktor”)[7]dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi(“SKK Migas”).
Dirjen Migas akan menentukan ketentuan-ketentuan pokok (terms and conditions) perjanjian kerja sama, dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian untuk masing-masing Wilayah Kerja.[8] Kontrak kerja sama wajib emuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok terkait penerimaan negara, penyelesaian perselisihan, jangka waktu kontrak, perpanjangan kontrak, dan sebagainya.[9] Jangka waktu kontrak kerja sama adalah 30 tahun (maksimal) dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun.[10] Ketentuan tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang No. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Setelah kontrak kerja sama ditandatangani, Kontraktor wajib menyediakan dana yang ditempatkan dalam rekening bersama, dengan jumlah sebagai berikut:[11]
a. 10% dari total komitmen pasti eksplorasi atau 1.500.000 USD; atau
b. 10% dari jumlah anggaran seluruh komitmen rencana kerja 2 tahun pertama masa eksploitasi atau 1.000.000 USD.
Setelah menemukan cadangan minyak dan gas bumi yang dapat dikomersialkan, Kontraktor harus menyusun pengembangan lapangan (Plan of Development – “POD”).[12] POD tersebut ditujukan kepada SKK Migas untuk dievaluasi, yang mana setelah itu SKK Migas akan memberikan rekomendasi terkait POD kepada Menteri untuk dapat diterima ataupun ditolak.
Perlu diingat bahwa Kontraktor dapat menjual hasil produksi minyak dan gas bumi non konvensional (“Hasil Produksi”) sebelum POD pertama diterima. Hal tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Kepalas SKK Migas.[13] Hasil penjualan dari Hasil Produksi tersebut akan dibagi berdasarkan:[14]
a. untuk kontrak bagi hasil dan kontrak bagi hasil sliding scale, hasil penjualan akan dibagi berdasarkan bagi hasil tanpa memperhitungkan jatah pemerintah pada awal produksi(first tranche petroleum) dan pengembalian biaya operasi; dan
b. untuk kontrak bagi hasil gross split sliding scale, hasil penjualan dibagi berdasarkan bagi hasil sesuai kontrak kerja sama.
Permen 2015 telah berlaku sejak 2 November 2015.AP ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
