Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 191/PMK.010/2015tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016 (“Permen 2015”).
Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang kelima, Permen 2015 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak penghasilan.[1] Untuk itu, Permen 2015 mengatur tentang penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap,[2] dengan memberikan insentif pajak penghasilan kepada wajib pajak yang sedang melakukan revaluasi aktiva tetap.
Sebelum diatur di Permen 2015, terkait revaluasi aktiva tetap telah diatur sebelumnya di Peraturan Menteri No. 79/PMK.03/2008tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan (“Permen 2008”).
Permen 2015 memiliki relevansi bagi seluruh wajib pajak.
Wajib Pajak dan Aset
Wajib pajak yang berhak untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan adalah Badan Usaha Milik Negara, badan usaha tetap, dan wajib pajak orang pribadi. Termasuk juga wajib pajak yang melakukan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat[3] dan wajib pajak yang belum melewati jangka waktu lima tahun sejak revaluasi aktiva tetap terakhir berdasarkan Permen 2008 (secara bersama akan disebut sebagai (“Wajib Pajak”).[4]
Wajib Pajak tersebut diatas wajib untuk direvaluasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) atau ahli penilai.[5] Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali terhadap aset miliknya sendiri, namun hal tersebut hanya akan dikategorikan sebagai perkiraan dan bukan merupakan hasil akhir.[6]
Selanjutnya, aset yang dapat direvaluasi adalah aktiva tetap berwujud yang berada di Indonesia.[7] Namun harus diingat bahwa aktiva tetap tidak dapat direvaluasi kembali sebelum lewat jangka waktu lima tahun terhitung sejak revaluasi aktiva tetap berdasarkan Permen 2015 ini.[8]
Insentif dan Jangka Waktu
Insentif pajak penghasilan berdasarkan Permen 2015 ini akan dikenakan terhadap selisih lebih dari aktiva tetap setelah proses revaluasi oleh KJPP/ahli penilai atau berdasarkan perkiraan nilai revaluasi dari Wajib Pajak itu sendiri.[9] Besaran insentif pajak penghasilan yang diberikan adalah sebagai berikut:[10]
a. 3% untuk permohonan yang diajukan pada 20 Oktober 2015 – 31 Desember 2015;
b. 4% untuk permohonan yang diajukan pada 1 Januari 2016 – 30 Juni 2016; dan
c. 6%, untuk permohonan yang diajukan pada 1 Juli 2016 – 31 Desember 2016.
Wajib diingat bahwa meskipun Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan berdasarkan nilai perkiraan revaluasi yang dilakukan oleh mereka sendiri, namun aset tersebut tetap wajib untuk direvaluasi oleh KJPP atau ahli penilai. Proses revaluasi tersebut harus dilakukan sebelum:[11]
a. 31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan pada 20 Oktober 2015 – 31 Desember 2015;
b. 31 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan pada 1 Januari 2016 – 30 Juni 2016; dan
c. 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan pada 1 Juli 2016 – 31 Desember 2016.
Prosedur
Untuk mendapatkan insentif tersebut diatas, Wajib Pajak harus mengajukan formulir permohonan ke Kantor Wilayah Dirjen Pajak(“Kanwil DJP”). Dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku