Bank Indonesia (“BI”) telah mengeluarkan Peraturan No. 17/16/PBI/2015(“Amandemen Ketiga”)¸ yang mana peraturan tersebut menggantikan Peraturan BI No. 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing (“PBI 2014”).[1]
BI menerbitkan Amandemen Ketiga untuk meningkatkan cadangan devisa mata uang asing di pasar valuta asing dalam negeri. Hal tersebut diharakan dapat memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Amandemen Ketiga ini juga memiliki tujuan sebagai upaya peningkatan stabilitas nilai tukar dan penguatan daya tahan pasar keuangan domestik.
Sebelum digantikan oleh Amandemen Ketiga, PBI 2014 sebelumnya juga telah digantikan dengan PBI No. 17/7/PBI/2015dan PBI No. 17/14/PBI/2015.[2]
Amandemen Ketiga ini memiliki relevansi bagi bank dan pihak asing yang berniat untuk melakukan transaksi jual beli mata uang US Dollar (“USD”).
Ketentuan Baru
Amandemen Ketiga telah mengatur ketentuan baru dalam kegiatan transaksi valuta asing terhadap rupiah, diantaranya adalah pedoman internal tertulis, memenuhi ketentuan otoritas perbankan, manajemen resiko, self-assessment, kegiatan market-to market, dan kewajiban terkait dengan penggunaan mata uang rupiah.[3] Sebaliknya, PBI 2014 hanya mewajibkan untuk memiliki pedoman internal tertulis dalam melakukan kegiatan transaksi valuta asing terhadap rupiah.[4]
Threshold Baru untuk Transaksi Forward
Amandemen Ketiga juga mengatur terkait jumlah tertentu (threshold) untuk penjualan valuta asing melalui transaski forward, yaitu 5 juta USD atau ekuivalennya per transaksi per pihak asing.[5] Sebelumnya PBI 2014 tidak mengatur terkait threshold untuk transaksi forward. Selanjutnya, threshold untuk transaksi valuta asing melalui transaksi spot adalah 25 ribu USD pernasabah dan untuk transaksi derivative yaitu 1 juta USD per nasabah.[6]
Underlying Transaksi
Secara umum, underlying transaksi (perdagangan di dalam negeri; perdagangan di luar negeri; investasi; perkiraan pendapatan dan biaya) dibutuhkan apabila pihak asing berniat untuk menjual ataupun membeli valuta asing diatasthreshold yang telah ditentukan sebelumnya.[7]
Namun, terdapat beberapa transaksi yang tidak termasuk kedalam underlying transaksi. Diantaranya adalah penggunaan sertifikat BI untuk transaksi derivative dan penempatan dana pada bank (vostro account).
Amandemen Ketiga saat ini mengatur terkait standby loan dan undisbursed loan yang mana saat ini termasuk kedalam underlying transaksi.[8] Amandemen Ketiga juga mengatur bahwa dokumen tagihan (invoice) dalam valuta asing tidak lagi menjadi dokumen underlying transaksi.[9]
Penyelesaian Transaksi
Penyelesaian transaksi forward dengan nominal transaksi dibawah threshold wajib dilakukan pemindahan dana secara penuh.[10] Cara pemindahan dana secara penuh tersebut juga berlaku untuk transaksi forward yang menggunakan underlying transaksi.[11]
Amandemen Ketiga ini telah berlaku sejak 7 Oktober 2015.AP ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
