| Issue Number : 2765

Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah menerbitkan Peraturan No. 17 tahun 2015(“Perka 2015”) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Perka 2015 bertujuan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dengan menyempurnakan ketentuan terkait pengendalian penanaman modal.[1] Sebelum diterbitkannya Perka 2015, hal serupa telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Kepala BKPM No. 3 tahun 2012 (“Perka 2012”).

Perka 2015 memiliki relevansi bagi penanam modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu(“PTSP”) di BKPM, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas(“KPBPB”), dan di Kawasan Ekonomi Khusus(“KEK”).

Dikarenakan luasnya materi yang diatur dalam Perka 2015, Indonesian Legal Brief pada edisi ini akan membahas tentang:
a.      Kewajiban Penanam Modal;
b.      Pengendalian Penanaman Modal (Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan); dan
c.       Sanksi.
 
Kewajiban Penanam Modal
Dalam ketentuan pengendalian penanaman modal, perusahaan yang telah memiliki izin-izin yang diperlukan wajib untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”).[2] Sebelumnya di dalam Perka 2012, tidak ada ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tersebut.

LKPM tersebut harus disampaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I dalam Perka 2015 dengan ketentuan waktu sebagai berikut:[3]
a.      Perusahaan pada tahap konstruksi: wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan; dan
b.      Perusahaan dalam tahap produksi/operasi komersial: wajib menyampaikan LKPM setiap 6 bulan.

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (“KPPA”) memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatannya pada setiap akhir tahun.[4] Selain itu, Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (“KP3A”) juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 bulan.[5] Kedua laporan tersebut diatas wajib untuk disampaikan kepada BKPM.

LKPM serta laporan lainnya harus disampaikan secara online melalui website https://online-spipise.bkpm.go.id/. Apabila dalam hal belum dimungkinkan untuk disampaikan secara online, maka laporan tersebut dapat disampaikan secara manual.[6]
 
Pengendalian Penanaman Modal
Pengendalian penanaman modal terdiri dari kegiatan pemantauan,[7] pembinaan,[8] dan pengawasan.[9] Kegiatan tersebut dilakukan terhadap kewajiban dan tanggung jawab perusahaan penanam modal. Kegiatan pengendalian tersebut dilakukan oleh PTSP di BKPM, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, di KPBPB, dan di KEK.[10]

Sebelumnya, kegiatan pengendalian penanaman modal juga dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal.[11] Perangkat tersebut diatas tidak lagi memiliki kapabilitas untuk melakukan kegiatan pengendalian penanaman modal berdasarkan Perka 2015.

Perusahaan penanam modal tidak akan dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian tersebut.[12] Biaya pengendalian akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk kegiatan yang dilakukan oleh BKPM; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk kegiatan pengendalian yang dilakukan selain oleh BKPM.[13]
 
Pemantauan
Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal oleh perusahaan yang telah memiliki Perizinan Penanaman Modal.[14] Pemantauan dilakukan terhadap penanaman modal baik pada tahap konstruksi maupun pada tahap produksi/operasi komersial.[15]

Pemantauan tersebut dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi yang dicantumkan dalam LKPM . Data realisasi tersebut meliputi keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan yang dimiliki, penggunaan tenaga kerja, produksi dan pemasaran, dan lain sebagainya.[16]
 
Pembinaan
Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.[17] Perka 2015 mengatur bahwa kegiatan pembinaan dilaksanakan dengan workshop, pemberian konsultasi, dan fasilitas penyelesaian masalah.[18]

Apabila perusahaan menghadapi permasalahan dalam merealisasikan investasinya, maka perusahaan tersebut dapat menyampaikan laporan permasalahannya yang dicantumkan dalam LKPM dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.[19]

Pejabat yang berwenang tersebut selanjutnya akan memfasilitasi penyelesaian masalah melalui proses identifikasi, koordinasi dengan instansi berwenang, dan akan mengkomunikasikan hasil penyelesaian masalah tersebut pada pihak yang terkait.[20]
 
Pengawasan
Pengawasan adalah upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal.[21] Kegiatan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan ke lokasi penanaman modal. Pejabat yang melakukan pemeriksaan akan mengevaluasi perizinan yang dibutuhkan dan memeriksa apabila ada indikasi penyimpangan terhadap ketentuan penanaman modal. Termasuk didalamnya adalah pemeriksaan fasilitas bea masuk dan terkait penggunaan tenaga kerja.[22] Perusahaan penanam modal harus diberitahukan terlebih dahulu paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan.[23]
 
Sanksi
Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Perka 2015,[24] diantaranya adalah tidak mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, akan dikenakan sanksi administrasi antara lain:[25]
a.      peringatan secara tertulis dan/atau secara online;
b.      pembatasan kegiatan usaha;
c.       pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d.      Pencanbutan perizinan penanaman modal.
 
Perka 2015 mencabut dan mengganti Perka 2012.

Perka 2015 berlaku sejak tanggal berikut ini:
1.       26 Oktober 2015 bagi PTSP di BKPM; dan
2.      8 Januari 2016 bagi PTSP di di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, di KPBPB, dan di KEK.AP
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah menerbitkan Peraturan No. 17 tahun 2015(“Perka 2015”) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Perka 2015 bertujuan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dengan menyempurnakan ketentuan terkait pengendalian penanaman modal.[1] Sebelum diterbitkannya Perka 2015, hal serupa telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Kepala BKPM No. 3 tahun 2012 (“Perka 2012”).

Perka 2015 memiliki relevansi bagi penanam modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu(“PTSP”) di BKPM, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas(“KPBPB”), dan di Kawasan Ekonomi Khusus(“KEK”).

Dikarenakan luasnya materi yang diatur dalam Perka 2015, Indonesian Legal Brief pada edisi ini akan membahas tentang:
a.      Kewajiban Penanam Modal;
b.      Pengendalian Penanaman Modal (Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan); dan
c.       Sanksi.
 
Kewajiban Penanam Modal
Dalam ketentuan pengendalian penanaman modal, perusahaan yang telah memiliki izin-izin yang diperlukan wajib untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”).[2] Sebelumnya di dalam Perka 2012, tidak ada ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tersebut.

LKPM tersebut harus disampaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I dalam Perka 2015 dengan ketentuan waktu sebagai berikut:[3]
a.      Perusahaan pada tahap konstruksi: wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan; dan
b.      Perusahaan dalam tahap produksi/operasi komersial: wajib menyampaikan LKPM setiap 6 bulan.

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (“KPPA”) memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatannya pada setiap akhir tahun.[4] Selain itu, Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (“KP3A”) juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 bulan.[5] Kedua laporan tersebut diatas wajib untuk disampaikan kepada BKPM.

LKPM serta laporan lainnya harus disampaikan secara online melalui website https://online-spipise.bkpm.go.id/. Apabila dalam hal belum dimungkinkan untuk disampaikan secara online, maka laporan tersebut dapat disampaikan secara manual.[6]
 
Pengendalian Penanaman Modal
Pengendalian penanaman modal terdiri dari kegiatan pemantauan,[7] pembinaan,[8] dan pengawasan.[9] Kegiatan tersebut dilakukan terhadap kewajiban dan tanggung jawab perusahaan penanam modal. Kegiatan pengendalian tersebut dilakukan oleh PTSP di BKPM, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, di KPBPB, dan di KEK.[10]

Sebelumnya, kegiatan pengendalian penanaman modal juga dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal.[11] Perangkat tersebut diatas tidak lagi memiliki kapabilitas untuk melakukan kegiatan pengendalian penanaman modal berdasarkan Perka 2015.

Perusahaan penanam modal tidak akan dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian tersebut.[12] Biaya pengendalian akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk kegiatan yang dilakukan oleh BKPM; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk kegiatan pengendalian yang dilakukan selain oleh BKPM.[13]
 
Pemantauan
Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal oleh perusahaan yang telah memiliki Perizinan Penanaman Modal.[14] Pemantauan dilakukan terhadap penanaman modal baik pada tahap konstruksi maupun pada tahap produksi/operasi komersial.[15]

Pemantauan tersebut dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi yang dicantumkan dalam LKPM . Data realisasi tersebut meliputi keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan yang dimiliki, penggunaan tenaga kerja, produksi dan pemasaran, dan lain sebagainya.[16]
 
Pembinaan
Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.[17] Perka 2015 mengatur bahwa kegiatan pembinaan dilaksanakan dengan workshop, pemberian konsultasi, dan fasilitas penyelesaian masalah.[18]

Apabila perusahaan menghadapi permasalahan dalam merealisasikan investasinya, maka perusahaan tersebut dapat menyampaikan laporan permasalahannya yang dicantumkan dalam LKPM dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.[19]

Pejabat yang berwenang tersebut selanjutnya akan memfasilitasi penyelesaian masalah melalui proses identifikasi, koordinasi dengan instansi berwenang, dan akan mengkomunikasikan hasil penyelesaian masalah tersebut pada pihak yang terkait.[20]
 
Pengawasan
Pengawasan adalah upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal.[21] Kegiatan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan ke lokasi penanaman modal. Pejabat yang melakukan pemeriksaan akan mengevaluasi perizinan yang dibutuhkan dan memeriksa apabila ada indikasi penyimpangan terhadap ketentuan penanaman modal. Termasuk didalamnya adalah pemeriksaan fasilitas bea masuk dan terkait penggunaan tenaga kerja.[22] Perusahaan penanam modal harus diberitahukan terlebih dahulu paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan.[23]
 
Sanksi
Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Perka 2015,[24] diantaranya adalah tidak mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, akan dikenakan sanksi administrasi antara lain:[25]
a.      peringatan secara tertulis dan/atau secara online;
b.      pembatasan kegiatan usaha;
c.       pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d.      Pencanbutan perizinan penanaman modal.
 
Perka 2015 mencabut dan mengganti Perka 2012.

Perka 2015 berlaku sejak tanggal berikut ini:
1.       26 Oktober 2015 bagi PTSP di BKPM; dan
2.      8 Januari 2016 bagi PTSP di di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, di KPBPB, dan di KEK.AP
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info