Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM 146 tahun 2015 (“Amandemen Kedua”) untuk mengubah Peraturan No. PM 74 tahun 2015tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi(“Peraturan 2015”).[1] Peraturan 2015 sebelumnya sudah pernah diubah dengan Peraturan No. PM 78 tahun 2015(“Amandemen Pertama”).
Amandemen Kedua ini bertujuan untuk menyempurnakan manajemen usaha jasa pengurusan transportasi dengan cara menjamin kepastian hukum dan memperbaiki proses penerbitan izin usahanya.[2]
Amandemen Kedua ini sangat penting maknanya bagi perusahaan jasa pengurusan transportasi (“Perusahaan”).
Izin usaha
Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah serta badan usaha swasta dapat melakukan kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi. Untuk itu, Perusahaan-perusahaan tersebut wajib memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi (“Izin Usaha”) sebelum memulai kegiatan usaha tersebut.
Izin usaha dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada lembaga negara berikut:[3]
a. Gubernur provinsi setempat untuk perusahaan berbentuk penanaman modal dalam negeri (“PMDN”);
b. Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) untuk perusahaan berbentuk joint venture dan penanaman modal asing (“PMA”).[4]
Di samping permohonan yang lengkap, perusahaan juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan administratif di bawah ini:
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Professional Solutions
University Solutions
Pro
My Workspace
Pro AI
Terfavorit
Allex QnA
Pro Compliance
