| Issue Number : 2762

Ketentuan Terbaru Kapal Wisata (Yacht) Asing

Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan No. 105 tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia (“PP 2015”). Untuk meningkatkan kunjungan turis asing yang menggunakan yacht ke Indonesia, PP 2015 memberikan fasilitas bagi yacht asing[1] dalam hal pengurusan dokumen untuk memasuki wilayah Indonesia.[2]
 
Sebelumnya, terkait hal yang sama juga telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 79 tahun 2011, yang telah diamandemen oleh Peraturan Presiden No. 180 tahun 2014(“PP 2011”)
 
PP 2015 memiliki relevansi bagi warga negara asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia dengan mengguakan yacht.
 
Penghapusan CAIT
PP 2015 telah menghapuskan ketentuan yang mewajibkan pemilik yacht asing untuk memiliki Clearance Approval for Indonesian Territory (“CAIT”). Saat ini, pemilik yacht asing dapat memasuki wilayah Indonesia tanpa CAIT dan dapat melakukan pengurusan dokumen yang diperlukan saja (visa, keimigrasian, dan sebagainya) saat memasuki wilayah territorial Indonesia.
 
Sebelumnya, CAIT merupakan dokumen yang wajib dimiliki sebelum melakukan perjalanan ke Indonesia.[3] Pemilik yacht asing harus mengajukan permohonan yang disertai dengan surat permohonan perusahaan, sertifikat pendaftaran kapal, sertifikat keselamatan kapal, crew list, dan sebagainya.[4]
 
 
Fasilitas
Fasilitas yang diberikan kepada pemilik yacht asing terkait dengan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan kepelabuhanan.[5] Disamping itu, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah juga dapat memberikan fasilitas tambahan untuk member kemudahan kepada pemilik yacht asing, antara lain:[6]
 
a.      penyiapan alur pelayaran yacht asing;
b.      kemudahan dalam pembangunan marina atau terminal khusus yacht asing; dan
c.       kemudahan untuk fasilitas perawatan dan perbaikan yacht.
 
Fasilitas tersebut diatas akan dilakukan secara terpadu di 18 pelabuhan laut yang telah ditentukan,[7] antara lain:[8]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan No. 105 tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia (“PP 2015”). Untuk meningkatkan kunjungan turis asing yang menggunakan yacht ke Indonesia, PP 2015 memberikan fasilitas bagi yacht asing[1] dalam hal pengurusan dokumen untuk memasuki wilayah Indonesia.[2]
 
Sebelumnya, terkait hal yang sama juga telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 79 tahun 2011, yang telah diamandemen oleh Peraturan Presiden No. 180 tahun 2014(“PP 2011”)
 
PP 2015 memiliki relevansi bagi warga negara asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia dengan mengguakan yacht.
 
Penghapusan CAIT
PP 2015 telah menghapuskan ketentuan yang mewajibkan pemilik yacht asing untuk memiliki Clearance Approval for Indonesian Territory (“CAIT”). Saat ini, pemilik yacht asing dapat memasuki wilayah Indonesia tanpa CAIT dan dapat melakukan pengurusan dokumen yang diperlukan saja (visa, keimigrasian, dan sebagainya) saat memasuki wilayah territorial Indonesia.
 
Sebelumnya, CAIT merupakan dokumen yang wajib dimiliki sebelum melakukan perjalanan ke Indonesia.[3] Pemilik yacht asing harus mengajukan permohonan yang disertai dengan surat permohonan perusahaan, sertifikat pendaftaran kapal, sertifikat keselamatan kapal, crew list, dan sebagainya.[4]
 
 
Fasilitas
Fasilitas yang diberikan kepada pemilik yacht asing terkait dengan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan kepelabuhanan.[5] Disamping itu, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah juga dapat memberikan fasilitas tambahan untuk member kemudahan kepada pemilik yacht asing, antara lain:[6]
 
a.      penyiapan alur pelayaran yacht asing;
b.      kemudahan dalam pembangunan marina atau terminal khusus yacht asing; dan
c.       kemudahan untuk fasilitas perawatan dan perbaikan yacht.
 
Fasilitas tersebut diatas akan dilakukan secara terpadu di 18 pelabuhan laut yang telah ditentukan,[7] antara lain:[8]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info