Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah menerbitkan Peraturan No. 16 tahun 2015tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (“Perka 2015”). Perka 2015 menyediakan informasi dan pedoman untuk mendapatkan fasilitas bea masuk dan pembebasan atas pajak pertambahan nilai untuk mesin dan barang yang digunakan dalam aktivitas pertambangan batu bara.[1]
Dikarenakan luasnya ruang lingkup yang diatur dalam Perka 2015, Indonesian Legal Brief pada edisi ini akan membahas tentang fasilitas bea masuk untuk impor mesin, barang, dan bahan.
Perka 2015 memiliki relevansi bagi importir mesin dan perusahan tambang di Indonesia.[2]
Pembebasan Bea Masuk untuk Impor Mesin
Pembebasan bea masuk untuk impor mesin akan diberikan kepada investor yang telah memiliki Izin Prinsip, Izin Investasi, atau Izin Prinsip Perluasan.[3] Disamping itu, perusahaan tersebut harus terlibat dalam proyek pembangunan dan perluasan.[4]
Pembebasan bea masuk untuk impor mesin akan diberikan sepanjang mesin tersebut:[5]
a. belum diproduksi dalam negeri;
b. sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
c. sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
Apabila kondisi tersebut diatas tidak terpenuhi, pembebasan bea masuk untuk impor mesin tetap dapat diberikan atas rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.[6] Dalam hal ini, investor dapat melakukan impor terhadap mesin baru maupun mesin bukan baru (second hand).[7]
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk diajukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) di BKPM, dengan menyertakan dokumen yang diperlukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Perka 2015, antara lain formulir permohonan (Lampiran I Perka 2015), salinan Anggaran Dasar perusahaan, salinan Izin Prinip, salinan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan sebagainya.
Pedoman terkait pembebasan bea masuk ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009, yang belum lama ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.010/2015.
Apabila prosedur tersebut telah selesai, fasilitas pembebasan bea masuk akan diterbitkan dan berlaku untuk dua tahun.[8] Fasilitas tersebut dapat diperpanjang yang mana pengajuannya harus diajukan paling lambat 30 hari sebelum jangka waktu fasilitas pembebasan bea masuk tersebut habis masa berlakunya.[9]
Pembebasan Bea Masuk untuk Impor Barang dan Bahan
Fasilitas ini akan diberikan untuk dua kondisi. Pertama, untuk perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha atau Izin Perluasan, dan akan menggunakan barang dan bahan tersebut untuk produksi dalam jangka waktu dua tahun. Permohonan fasilitas bea masuk tersebut harus diajukan paling lambat dua tahun setelah izin tersebut diterbitkan.[10] Terkait hal ini, fasilitas bea masuk akan diberikan untuk jangka waktu dua tahun dan dapat diperpanjang.[11]
Kedua, fasilitas bea masuk akan diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha dan menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri paling sedikit 30 persen. Untuk perusahaan dalam kondisi kedua ini, fasilitas bea masuk akan diberikan dalam jangka waktu empat tahun dan dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.[12]
Permohonan untuk mendapatkan fasilitas bea masuk untuk impor barang dan bahan ini diajukan kepada PTSP di BKPM, dengan menyertakan dokumen yang diperlukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Perka 2015, antara lain formulir permohonan (Lampiran V Perka 2015), salinan Izin Usaha, salinan Angka Pengenal Importir Produsen,[13] dan sebagainya.
Pedoman terkait pembebasan bea masuk ini juga mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009, yang belum lama ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.010/2015.
Perka 2015 mencabut dan mengganti Peraturan Kepala BKPM No. 5 tahun 2013tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 tahun 2013.
Perka 2015 telah berlaku sejak 26 Oktober 2015.AP ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku