| Issue Number : 2759

BKPM Percepat Proses Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah menerbitkan peraturan No. 19 tahun 2015(“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan Kepala BKPM No. 13 tahun 2015tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (“Peraturan 2015”).[1]
 
Sebelum Amandemen ini, Peraturan 2015 menetapkan tata cara permohonan bagi  calon investor yang ingin menikmati fasilitas pengurangan pajak atau “Tax Holiday”. Dalam rangka merangsang perusahaan untuk menggunakan fasilitas tersebut, Amandemen ini menambahkan dua perubahan dalam Peraturan 2015, yaitu: 1) jenis-jenis dokumen yang harus disampaikan; dan 2) jangka waktu pemrosesan di BKPM.
 
Amandemen ini sangat penting bagi seluruh investor yang berhak menerima Tax Holiday.
 
Fasilitas Tax-Holiday
Peraturan 2015 menawarkan fasilitas tax-holiday untuk investor baru yang berniat menanamkan modal dalam sejumlah industri pionir yang memperkenalkan teknologi baru, termasuk:[2]
a.      Industri logam hulu;
b.      Industri pengilangan minyak bumi;
c.       Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan;
d.      Industri telekomunikasi informasi dan komunikasi;
e.      Industri transportasi kelautan;
f.        Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”).
 
Tata Cara Permohonan
Untuk memperoleh fasilitas tax holiday, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Front Officer kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terletak di BKPM (“Front Office”) dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti:[3]
a.       Surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan 2015;
b.      Izin prinsip atau izin investasi dan perubahannya;
c.       Rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya;
d.      Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) Badan;
e.       Kajian pemenuhan kriteria industri pionir;
f.        Penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan dan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal.
 
Amandemen ini membuat perubahan kecil pada dokumen pendukung yang harus disampaikan pihak pemohon. Dalam huruf (b) di atas, Amandemen ini menetapkan bahwa selain izin prinsip, pemilikan “izin investasi”merupakan persyaratan utama bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan fasilitas tax holiday. Sebelumnya, Peraturan 2015 hanya menetapkan “izin prinsip” yang diperlukan.
 
Izin investasi diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 14 tahun 2015tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (“Peraturan 14/2015”).[4]
 
Izin investasi diberikan dalam rangka percepatan realisasi proyek-proyek tertentu dengan: a) nilai investasi paling sedikit 100 miliar rupiah; dan/atau b) penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 orang.[5]
 
Setelah menerima sebuah permohonan, Front Office akan menyelenggarakan rapat klarifikasi yang wajib dihadiri pihak pemohon. Front Office kemudian akan menerbitkan tanda terima permohonan jika semua persyaratan dokumen telah dilampirkan secara lengkap dalam permohonan yang bersangkutan.[6]
 
Dalam tahapan akhir proses permohonan, BKPM akan menyelenggarakan Rapat Klarifikasi Teknis untuk memverifikasi permohonan tersebut. Rapat ini akan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan dan kementerian teknis yang berkaitan dengan suatu permohonan, serta tenaga ahli, akademisi dan asosiasi bidang industri yang relevan. Rapat Klarifikasi Teknis inilah yang menentukan apakah seorang pemohon dapat diberikan fasilitas tax-holiday.[7]
 
Apabila Rapat Klarifikasi Teknis menyatakan permohonan diterima, maka Kepala BKPM membuat usulan pemberian fasilitas tax holiday. Seluruh proses permohonan harus selesai dalam waktu 25 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya tanda terima permohonan. Jangka waktu ini jauh lebih singkat dibandingkan Peraturan 2015 yang menetapkan waktu pemrosesan selama 65 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya tanda terima permohonan.[8]
 
Amandemen ini berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2015. RFS
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah menerbitkan peraturan No. 19 tahun 2015(“Amandemen”) untuk mengubah Peraturan Kepala BKPM No. 13 tahun 2015tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (“Peraturan 2015”).[1]
 
Sebelum Amandemen ini, Peraturan 2015 menetapkan tata cara permohonan bagi  calon investor yang ingin menikmati fasilitas pengurangan pajak atau “Tax Holiday”. Dalam rangka merangsang perusahaan untuk menggunakan fasilitas tersebut, Amandemen ini menambahkan dua perubahan dalam Peraturan 2015, yaitu: 1) jenis-jenis dokumen yang harus disampaikan; dan 2) jangka waktu pemrosesan di BKPM.
 
Amandemen ini sangat penting bagi seluruh investor yang berhak menerima Tax Holiday.
 
Fasilitas Tax-Holiday
Peraturan 2015 menawarkan fasilitas tax-holiday untuk investor baru yang berniat menanamkan modal dalam sejumlah industri pionir yang memperkenalkan teknologi baru, termasuk:[2]
a.      Industri logam hulu;
b.      Industri pengilangan minyak bumi;
c.       Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan;
d.      Industri telekomunikasi informasi dan komunikasi;
e.      Industri transportasi kelautan;
f.        Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”).
 
Tata Cara Permohonan
Untuk memperoleh fasilitas tax holiday, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Front Officer kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terletak di BKPM (“Front Office”) dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti:[3]
a.       Surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan 2015;
b.      Izin prinsip atau izin investasi dan perubahannya;
c.       Rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya;
d.      Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) Badan;
e.       Kajian pemenuhan kriteria industri pionir;
f.        Penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan dan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal.
 
Amandemen ini membuat perubahan kecil pada dokumen pendukung yang harus disampaikan pihak pemohon. Dalam huruf (b) di atas, Amandemen ini menetapkan bahwa selain izin prinsip, pemilikan “izin investasi”merupakan persyaratan utama bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan fasilitas tax holiday. Sebelumnya, Peraturan 2015 hanya menetapkan “izin prinsip” yang diperlukan.
 
Izin investasi diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 14 tahun 2015tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (“Peraturan 14/2015”).[4]
 
Izin investasi diberikan dalam rangka percepatan realisasi proyek-proyek tertentu dengan: a) nilai investasi paling sedikit 100 miliar rupiah; dan/atau b) penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 orang.[5]
 
Setelah menerima sebuah permohonan, Front Office akan menyelenggarakan rapat klarifikasi yang wajib dihadiri pihak pemohon. Front Office kemudian akan menerbitkan tanda terima permohonan jika semua persyaratan dokumen telah dilampirkan secara lengkap dalam permohonan yang bersangkutan.[6]
 
Dalam tahapan akhir proses permohonan, BKPM akan menyelenggarakan Rapat Klarifikasi Teknis untuk memverifikasi permohonan tersebut. Rapat ini akan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan dan kementerian teknis yang berkaitan dengan suatu permohonan, serta tenaga ahli, akademisi dan asosiasi bidang industri yang relevan. Rapat Klarifikasi Teknis inilah yang menentukan apakah seorang pemohon dapat diberikan fasilitas tax-holiday.[7]
 
Apabila Rapat Klarifikasi Teknis menyatakan permohonan diterima, maka Kepala BKPM membuat usulan pemberian fasilitas tax holiday. Seluruh proses permohonan harus selesai dalam waktu 25 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya tanda terima permohonan. Jangka waktu ini jauh lebih singkat dibandingkan Peraturan 2015 yang menetapkan waktu pemrosesan selama 65 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya tanda terima permohonan.[8]
 
Amandemen ini berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2015. RFS
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info