Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah mengeluarkan Peraturan No. 73/M-DAG/PER/9/2015tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang (“Peraturan 2015”), untuk mengganti peraturan sebelumnya yang juga mengatur terkait pencantuman label dalam Bahasa Indonesia.
Sebelumnya, hal yang serupa telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 67/M-DAG/PER/11/2013yang belum lama ini telah digantikan dengan Peraturan Menteri No. 10/M-DAG/PER/1/2014(untuk selanjutnya secara bersama akan disebut dengan “Peraturan 2013”).[1]
Peraturan 2015 memiliki relevansi bagi seluruh perusahaan yang bergerak di bidang impor, ekspor, dan distribusi barang di Indonesia.
Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia
Pelaku usaha yang memproduksi dan mengimpor barang untuk diperdagangkan di Indonesia wajib untuk mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.[2] Pencantuman label tersebut dapat berupa emboss, ditempel, atau dimasukan kedalam barang atau kemasan.[3] Keterangan dalam label tersebut harus memuat informasi berikut ini:[4]
a. identitas pelaku usaha;
b. informasi terkait keselamatan, keamanan, dan kesehatan
c. informasi terkait cara penggunaan; dan
d. simbol bahaya dan tanda peringatan (apabila ada)
Peraturan 2015 mewajibkan pencantuman nama dan alamat perusahaan bagi produsen, importir, maupun pedagang pengumpul terkait dengan identitas pelaku usaha sebagaimana yang telah disebutkan diatas,[5] Sebelumnya, Peraturan 2013 tidak mewajibkan identitas pedagang pengumpul untuk dicantumkan pada label.
Selanjutnya, perlu diingat bahwa Peraturan 2015 tidak lagi mengatur terkait Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia (“SKPLBI”) yang sebelumnya diatur di Peraturan 2013.[6] Untuk itu, SKLBI tidak lagi diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan 2015.
Jenis Barang
Label dalam Bahasa Indonesia wajib dicantumkan pada jenis barang di bawah ini:
a. barang elektronika keperluan rumah tangga;
b. bahan bangunan;
c. suku cadang kendaraan bermotor;
d. tekstil; dan
e. barang lainnya.[7]
Namun, ketentuan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia tersebut tidak berlaku untuk barang curah yang diperdagangkan secara langsung di hadapan konsumen atau barang yang diproduksi oleh Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Kecil.[8]
Sanksi Administratif
Apabila pelaku usaha lalai mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia disertai dengan keterangan yang cukup, maka pelaku usaha tersebut wajib menarik barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan barang tersebut hingga telah memenuhi kewajibannya kembali sesuai dengan Peraturan 2015.[9]
Selanjutnya, untuk pelanggaran lainnya, seperti lalai mencantumkan label atau memberikan keterangan yang menyesatkan, makan akan dikenakan sanksi administratitif sebagai berikut:
a. pencabutan Angka Pengenal Importir;
b. pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan; dan
c. pencabutan izin usaha lainnya.[10]
Penyesuaian
Pelaku usaha dan pedagang pengumpul wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan 2015 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan 2015 ini berlaku.[11]
Peraturan 2015 mencabut dan mengganti Peraturan 2013.
Peraturan 2015 telah berlaku sejak 1 Oktober 2015.AP ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku