| Issue Number : 2755

Pemerintah Perbarui Ketentuan Impor Tekstil

Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (“Peraturan 2015”) untuk meningkatkan daya saing sektor perdagangan Indonesia.[1]
 
Berdasarkan tujuan tersebut, Peraturan 2015 menyederhanakan tata cara perizinan impor tekstil dan produk tekstil (“TPT”). Sebelumnya, bidang impor ini termuat dalam peraturan-peraturan berikut (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan Terdahulu”):
a.       Peraturan Menteri No. 23/M-DAG/PER/6/2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 02/M-DAG/PER/1/2010(“Peraturan 2009”); dan
b.      Peraturan Menteri No. 52/M-DAG/PER/7/2015(“Permen 52/2015”).[2]
 
Peraturan 2015 sangat penting bagi seluruh perusahaan yang berniat melakukan impor TPT.
 
Impor TPT
Peraturan 2015 membatasi jenis-jenis TPT yang dapat diimpor dalam Lampiran peraturan ini (“Lampiran”). Pembatasan ini juga dilengkapi dengan persyaratan tertentu; contohnya, TPT yang diimpor hanya dapat digunakan dalam proses produksi, dan tidak dapat dipindahtangankan pada pihak lain.[3]
 
Selain itu, TPT nomor 1 sampai 274 yang tercantum dalam Lampiran hanya dapar diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat dokumen-dokumen berikut:[4]
a.       Angka pengenal importir produsen(“API-P”);[5] dan
b.      Persetujuan impor dari Koordinator Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I (“UPTP I”).
 
Sebelumnya, TPT hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen dari Menteri.[6]
 
Mendapatkan Persetujuan Impor
Untuk mendapatkan persetujuan impor, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan:[7]
 
a.       Izin Usaha Industri,Tanda Daftar Industri, atau izin usaha lain yang sejenis;
b.      API-P; dan
c.       Rencana impor selama satu tahun.
 
Koordinator Pelaksana UPTP I mempunayi waktu tiga hari untuk menerbitkan persetujuan impor setelah menerima permohonan yang lengkap dan benar.[8] Persetujuan ini memuat sejumlah keterangan seperti pos tarif/HS, jenis, volume, negara asal dan pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan masa berlaku persetujuan impor (persetujuan impor berlaku selama satu tahun sejak tanggal penerbitan).[9]
 
Pelu dicatat bahwa importir harus mengajukan permohonan untuk setiap perubahan yang terkait dengan:
a.       Data yang tercantum dalam izin usaha dan/atau API-P importir; atau
b.      Perubahan pos tarif/HS, jenis, volume TPT sesuai kapasitas industry importir, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor.
 
Untuk memperoleh perubahan persetujuan impor, importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinatior Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan: (i) dokumen yang mengalami perubahan; dan/atau (ii) persetujuan impor. Koordinator Pelaksana UPTP I kemudian menerbitkan perubahan persetujuan impor paling lambat tiga hari setelah menerima permohonan yang lengkap dan benar.[10]
 
Semua permohonan elektronik harus diajukan melalui http://inatrade.kemendag.go.id(“portal INATRADE”). Apabila portal tersebut tidak berfungsi, maka pengajuan secara manual dapat dilaksanakan sebagai gantinya.[11]
 
Verifikasi
Setiap impor TPT harus melewati proses verifikasi di pelabuhan muat,[12] dengan catatan pelabuhan muat tersebut haruslah pelabuhan yang paling dekat dengan pabrik importir sebagaimana tercantum dalam izin usaha importir. Proses verifikasi akan dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri untuk memeriksa informasi berikut ini:[13]
 
a.       Nama dan alamat importir; dan
b.      Informasi teknis TPT seperti pos tarif/HS, spesifikasi, jenis, volume, negara asal dan pelabuhan muat, waktu pengapalan dan pelabuhan tujuan.
 
Surveyor kemudian menuangkan hasil verifikasi dalam Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap penyelesaian kepabeanan impor. Laporan tersebut harus memuat pernyataan bahwa kebenaran hasil verifikasi menjadi tanggung jawab penuh surveyor.[14]
 
Kewajiban Pelaporan
Importir wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan impor TPT setiap tiga bulan, paling lambat tanggal 15 bulan pertama triwulan berikutnya melalui portal INATRADE. Laporan ini ditujukan kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dan Direktur. Salinan Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas bea dan cukai juga harus dilampirkan dalam laporan tersebut.[15]
 
Persetujuan impor dapat dibekukan apabila importir tidak melaksanakan kewajiban pelaporan dan/atau kewajiban perubahan persetujuan impor sebagaimana dijabarkan sebelumnya. Importir mempunyai waktu paling lama dua bulan untuk mengaktifkan kembali persetujuan impor miliknya, atau persetujuan impor tersebut akan dicabut.[16]
 
Perkecualian
Peraturan 2015 tidak berlaku untuk impor TPT:
a.       Ke kawasan berikat dan gudang berikat, kecuali TPT tersebut dikeluarkan ke tempat lain setelahnya;[17] atau
b.      Merupakan TPT untuk tujuan tertentu yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan 2015 (contoh: barang keperluan pemerintah, organisasi internasional, atau perwakilan negara asing; atau impor TPT untuk keperluan pameran).
 
Peraturan 2015 mencabut dan menggantikan Peraturan Terdahulu.
 
Peraturan 2015 mulai berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2015.CD
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (“Peraturan 2015”) untuk meningkatkan daya saing sektor perdagangan Indonesia.[1]
 
Berdasarkan tujuan tersebut, Peraturan 2015 menyederhanakan tata cara perizinan impor tekstil dan produk tekstil (“TPT”). Sebelumnya, bidang impor ini termuat dalam peraturan-peraturan berikut (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan Terdahulu”):
a.       Peraturan Menteri No. 23/M-DAG/PER/6/2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 02/M-DAG/PER/1/2010(“Peraturan 2009”); dan
b.      Peraturan Menteri No. 52/M-DAG/PER/7/2015(“Permen 52/2015”).[2]
 
Peraturan 2015 sangat penting bagi seluruh perusahaan yang berniat melakukan impor TPT.
 
Impor TPT
Peraturan 2015 membatasi jenis-jenis TPT yang dapat diimpor dalam Lampiran peraturan ini (“Lampiran”). Pembatasan ini juga dilengkapi dengan persyaratan tertentu; contohnya, TPT yang diimpor hanya dapat digunakan dalam proses produksi, dan tidak dapat dipindahtangankan pada pihak lain.[3]
 
Selain itu, TPT nomor 1 sampai 274 yang tercantum dalam Lampiran hanya dapar diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat dokumen-dokumen berikut:[4]
a.       Angka pengenal importir produsen(“API-P”);[5] dan
b.      Persetujuan impor dari Koordinator Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I (“UPTP I”).
 
Sebelumnya, TPT hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen dari Menteri.[6]
 
Mendapatkan Persetujuan Impor
Untuk mendapatkan persetujuan impor, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan:[7]
 
a.       Izin Usaha Industri,Tanda Daftar Industri, atau izin usaha lain yang sejenis;
b.      API-P; dan
c.       Rencana impor selama satu tahun.
 
Koordinator Pelaksana UPTP I mempunayi waktu tiga hari untuk menerbitkan persetujuan impor setelah menerima permohonan yang lengkap dan benar.[8] Persetujuan ini memuat sejumlah keterangan seperti pos tarif/HS, jenis, volume, negara asal dan pelabuhan muat, pelabuhan tujuan impor, dan masa berlaku persetujuan impor (persetujuan impor berlaku selama satu tahun sejak tanggal penerbitan).[9]
 
Pelu dicatat bahwa importir harus mengajukan permohonan untuk setiap perubahan yang terkait dengan:
a.       Data yang tercantum dalam izin usaha dan/atau API-P importir; atau
b.      Perubahan pos tarif/HS, jenis, volume TPT sesuai kapasitas industry importir, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor.
 
Untuk memperoleh perubahan persetujuan impor, importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinatior Pelaksana UPTP I, dengan melampirkan: (i) dokumen yang mengalami perubahan; dan/atau (ii) persetujuan impor. Koordinator Pelaksana UPTP I kemudian menerbitkan perubahan persetujuan impor paling lambat tiga hari setelah menerima permohonan yang lengkap dan benar.[10]
 
Semua permohonan elektronik harus diajukan melalui http://inatrade.kemendag.go.id(“portal INATRADE”). Apabila portal tersebut tidak berfungsi, maka pengajuan secara manual dapat dilaksanakan sebagai gantinya.[11]
 
Verifikasi
Setiap impor TPT harus melewati proses verifikasi di pelabuhan muat,[12] dengan catatan pelabuhan muat tersebut haruslah pelabuhan yang paling dekat dengan pabrik importir sebagaimana tercantum dalam izin usaha importir. Proses verifikasi akan dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri untuk memeriksa informasi berikut ini:[13]
 
a.       Nama dan alamat importir; dan
b.      Informasi teknis TPT seperti pos tarif/HS, spesifikasi, jenis, volume, negara asal dan pelabuhan muat, waktu pengapalan dan pelabuhan tujuan.
 
Surveyor kemudian menuangkan hasil verifikasi dalam Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap penyelesaian kepabeanan impor. Laporan tersebut harus memuat pernyataan bahwa kebenaran hasil verifikasi menjadi tanggung jawab penuh surveyor.[14]
 
Kewajiban Pelaporan
Importir wajib menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan impor TPT setiap tiga bulan, paling lambat tanggal 15 bulan pertama triwulan berikutnya melalui portal INATRADE. Laporan ini ditujukan kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dan Direktur. Salinan Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas bea dan cukai juga harus dilampirkan dalam laporan tersebut.[15]
 
Persetujuan impor dapat dibekukan apabila importir tidak melaksanakan kewajiban pelaporan dan/atau kewajiban perubahan persetujuan impor sebagaimana dijabarkan sebelumnya. Importir mempunyai waktu paling lama dua bulan untuk mengaktifkan kembali persetujuan impor miliknya, atau persetujuan impor tersebut akan dicabut.[16]
 
Perkecualian
Peraturan 2015 tidak berlaku untuk impor TPT:
a.       Ke kawasan berikat dan gudang berikat, kecuali TPT tersebut dikeluarkan ke tempat lain setelahnya;[17] atau
b.      Merupakan TPT untuk tujuan tertentu yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan 2015 (contoh: barang keperluan pemerintah, organisasi internasional, atau perwakilan negara asing; atau impor TPT untuk keperluan pameran).
 
Peraturan 2015 mencabut dan menggantikan Peraturan Terdahulu.
 
Peraturan 2015 mulai berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2015.CD
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info