| Issue Number : 2754

Perizinan dan Nonperizinan Untuk Investasi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah mengeluarkan Peraturan No. 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (“Perka 2015”). Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah, Perka 2015 bertujuan untuk menyederhanakan proses terkait perizinan dan nonperizinan dalam rangka investasi.
 
Sebelumnya, materi yang sama juga telah diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 5 tahun 2013tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2013(keduanya secara bersama untuk selanjutnya akan disebut dengan “Perka Sebelumnya”).[1]
 
Perka 2015 berlaku bagi perusahaan penanaman modal asing dan domestik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“KPBPB”), dan Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”).[2]
 
Dikarenakan luasnya ruang lingkup Perka 2015, pembahasan dalam edisi Indonesian Legal Brief saat ini akan dibatasi mengenai:
a.      Jenis Perizinan dan Nonperizinan;
b.      Tata cara untuk mendapatkan Izin Usaha; dan
c.       Sanksi.
 
Jenis Perizinan dan Nonperizinan
Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi terbaru, pemerintah berharap dapat meningkatkan pelaksanaan PTSP, termasuk pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan oleh PTSP di setiap tingkatnya.[3] Jenis perizinan yang diatur dalam Perka 2015 adalah sebagai berikut:[4]
a.      Izin Usaha;
b.      Izin Usaha Perluasan;
c.       Izin Usaha untuk Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
d.      Izin Usaha Perubahan;
e.      Izin Kantor Perwakilan; dan
f.        Izin Operasional.
 
Sedangkan untuk tipe nonperizinan yang termasuk di dalam ruang lingkup Perka 2015 adalah:[5]
a.      Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
b.      Angka Pengenal Importir;[6] dan
c.       Rekomendasi teknis berbagai sektor usaha.
 
Perka Sebelumnya mencantumkan tipe perizinan lain, seperti Izin Pembukaan Kantor Cabang, Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, dan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.[7] Sedangkan untuk nonperizinan, Perka Sebelumnya mengatur tentang fasilitas bea masuk atas impor mesin, fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh), dan rekomendasi visa untuk bekerja. Pengaturan terkait tipe perizinan dan nonperizinan yang disebutkan diatas saat ini telah dihapuskan.[8]
 
Pengaturan secara rinci terkait jenis perizinan dan nonperizinan akan diatur lebih lanjut oleh kementerian dan lembaga yang terkait.[9] Sebagai contoh, perizinan yang diperlukan untuk kegiatan pertambangan akan diatur di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di samping itu tata cara untuk perizinan dan nonperizinan yang tidak diatur dalam Perka 2015 akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan yang terkait.[10]
 
Prosedur Mendapatkan Izin Usaha
Perusahaan membutuhkan Izin Usaha untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Perlu diingat bahwa Izin Usaha dapat diberikan apabila perusahaan tersebut telah mimiliki Izin Prinsip.[11] Selanjutnya permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha dapat diajukan ke PTSP yang terkait, sesuai dengan jenis usahanya.[12]
 
Dokumen yang harus disertakan dalam permohonan antara lain sebagai berikut:[13]
a.      Izin Prinsip;
b.      Anggaran Dasar perusahaan;
c.       NPWP perusahaan;
d.      Sertifikat Hak Atas Tanah yang terkait;
e.      Izin lokasi; dan
f.        Rekaman Izin Gangguan.
 
Permohonan tersebut diajukan secara online melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang mana dapat diakses di https://online-spipise.bkpm.go.id/.[14] Dalam hal PTSP yang terkait belum dapat memenuhi pengajuan secara online, maka permohonan tersebut dapat diajukan secara manual, dengan menggunakan formulir yang disediakan dalam Lampiran II Perka 2015.[15]
 
Izin Usaha harus diterbitkan dalam jangka waktu 6 (enam) hari setelah permohonan dan dokumen yang diperlukan diterima dan dinyatakan oleh PTSP terkait.[16] Namun apabila permohonan tersebut ditolak, PTSP terkait harus mengeluarkan Surat Penolakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah permohonan tersebut diterima.
 
Perlu diingat bahwa tata cara diatas berlaku untuk semua perizinan, meskipun formulir yang digunakan serta dokumen yang diperlukan berbeda-beda sebagaimana dibawah ini:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) telah mengeluarkan Peraturan No. 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (“Perka 2015”). Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah, Perka 2015 bertujuan untuk menyederhanakan proses terkait perizinan dan nonperizinan dalam rangka investasi.
 
Sebelumnya, materi yang sama juga telah diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 5 tahun 2013tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2013(keduanya secara bersama untuk selanjutnya akan disebut dengan “Perka Sebelumnya”).[1]
 
Perka 2015 berlaku bagi perusahaan penanaman modal asing dan domestik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“KPBPB”), dan Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”).[2]
 
Dikarenakan luasnya ruang lingkup Perka 2015, pembahasan dalam edisi Indonesian Legal Brief saat ini akan dibatasi mengenai:
a.      Jenis Perizinan dan Nonperizinan;
b.      Tata cara untuk mendapatkan Izin Usaha; dan
c.       Sanksi.
 
Jenis Perizinan dan Nonperizinan
Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi terbaru, pemerintah berharap dapat meningkatkan pelaksanaan PTSP, termasuk pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan oleh PTSP di setiap tingkatnya.[3] Jenis perizinan yang diatur dalam Perka 2015 adalah sebagai berikut:[4]
a.      Izin Usaha;
b.      Izin Usaha Perluasan;
c.       Izin Usaha untuk Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
d.      Izin Usaha Perubahan;
e.      Izin Kantor Perwakilan; dan
f.        Izin Operasional.
 
Sedangkan untuk tipe nonperizinan yang termasuk di dalam ruang lingkup Perka 2015 adalah:[5]
a.      Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
b.      Angka Pengenal Importir;[6] dan
c.       Rekomendasi teknis berbagai sektor usaha.
 
Perka Sebelumnya mencantumkan tipe perizinan lain, seperti Izin Pembukaan Kantor Cabang, Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, dan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.[7] Sedangkan untuk nonperizinan, Perka Sebelumnya mengatur tentang fasilitas bea masuk atas impor mesin, fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh), dan rekomendasi visa untuk bekerja. Pengaturan terkait tipe perizinan dan nonperizinan yang disebutkan diatas saat ini telah dihapuskan.[8]
 
Pengaturan secara rinci terkait jenis perizinan dan nonperizinan akan diatur lebih lanjut oleh kementerian dan lembaga yang terkait.[9] Sebagai contoh, perizinan yang diperlukan untuk kegiatan pertambangan akan diatur di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di samping itu tata cara untuk perizinan dan nonperizinan yang tidak diatur dalam Perka 2015 akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan yang terkait.[10]
 
Prosedur Mendapatkan Izin Usaha
Perusahaan membutuhkan Izin Usaha untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Perlu diingat bahwa Izin Usaha dapat diberikan apabila perusahaan tersebut telah mimiliki Izin Prinsip.[11] Selanjutnya permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha dapat diajukan ke PTSP yang terkait, sesuai dengan jenis usahanya.[12]
 
Dokumen yang harus disertakan dalam permohonan antara lain sebagai berikut:[13]
a.      Izin Prinsip;
b.      Anggaran Dasar perusahaan;
c.       NPWP perusahaan;
d.      Sertifikat Hak Atas Tanah yang terkait;
e.      Izin lokasi; dan
f.        Rekaman Izin Gangguan.
 
Permohonan tersebut diajukan secara online melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang mana dapat diakses di https://online-spipise.bkpm.go.id/.[14] Dalam hal PTSP yang terkait belum dapat memenuhi pengajuan secara online, maka permohonan tersebut dapat diajukan secara manual, dengan menggunakan formulir yang disediakan dalam Lampiran II Perka 2015.[15]
 
Izin Usaha harus diterbitkan dalam jangka waktu 6 (enam) hari setelah permohonan dan dokumen yang diperlukan diterima dan dinyatakan oleh PTSP terkait.[16] Namun apabila permohonan tersebut ditolak, PTSP terkait harus mengeluarkan Surat Penolakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah permohonan tersebut diterima.
 
Perlu diingat bahwa tata cara diatas berlaku untuk semua perizinan, meskipun formulir yang digunakan serta dokumen yang diperlukan berbeda-beda sebagaimana dibawah ini:
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info