Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak, Menteri Keuangan telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (“
RUU”) untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“
DPR”). Pada pokoknya, RUU ini memperbarui ketentuan-ketentuan lama tentang penerimaan negara bukan pajak (“
PNBP”), yang hingga saat ini masih diatur dalam Undang-Undang
No. 20 tahun 1997tentang PNBP (“
UU 1997”).
RUU ini sangat erat kaitannya bagi semua pihak yang merupakan subyek PNBP, serta seluruh lembaga pemerintahan yang mengenakan PNBP untuk setiap pelayanan mereka.
Subyek, Obyek, dan Tarif PNBP
Secara umum, PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat di luar perpajakan dan hibah.
[1] Obyek PNBP terdiri dari seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda yang meliputi:
[2]
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang-bidang berikut: pelayanan umum, pertahanan, keamanan dan ketertiban, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial;
[3]
b. Penggunaan APBN;
c. Pengelolaan kekayaan negara; dan/atau
d. Penetapan peraturan perundang-undangan.
Obyek PNBP dibagi lagi menjadi dua kelompok: pelayanan dan kegiatan tertentu.
[4] Selain itu, obyek-obyek tersebut dapat dikelompokkan lagi berdasarkan jenis dan sub-jenisnya. Pemerintah kemudian menetapkan trif spesifik atau tarif
ad valorem[5] setelah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
[6]
a. Biaya penyediaan dan kegiatan tertentu;
b. Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya;
c. Aspek keadilan; dan/atau
d. Kebijakan pemerintah.
Tarif tersebut akan dibebankan pada pihak dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kaitan dengan obyek PNBP. Pihak-pihak tersebut menjadi subyek PNBP yang merupakan wajib bayar apabila memiliki kewajiban membayar PNBP.
[7]
Perlu dicatat bahwa pendapatan yang diperoleh badan layanan umum juga merupakan PNBP. Tarif dan pagu penggunaan yang berlaku untuk badan-badan ini akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait badan layanan umum.
[8]
Pengelolaan
PNBP dikelola oleh instansi pemerintah terkait (“
Instansi”) yang menyediakan pelayanan dan kegiatan yang termasuk dalam kategori obyek PNBP, beserta Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi sebagai bendahara umum negara.
[9] Pengelolaan PNBP meiputi tahapan-tahapan berikut: perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengelolaan dan pengawasan departemen internal oleh masing-masing instansi PNPB.
[10]
Setiap instansi wajib menyusun rencana PNBP berupa target dan pagu penggunaan. Rencana tersebut wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan (“
Menteri”) untuk dituangkan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan periode berikutnya.
[11]
Dalam tahap pelaksanaan, instansi harus melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:
a. Menentukan jumlah PNBP terutang bekerja sama dengan mitra instansi dan wajib bayar;
b. Memungut PNBP berdasarkan jenis dan tarif yang telah ditetapkan, kemudian menyetorkannya ke kas negara; dan
c. Mencatat PNBP terutang yang belum dibayarkan wajib bayar sebagai piutang PNBP dan menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan PNBP dan/atau surat ketetapan PNBP kurang bayar kepada wajib bayar yang bersangkutan.
Dalam tahap pertanggungjawaban, instansi harus menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan PNBP dalam bahasa Indonesia dan mata uang rupiah, atau bahasa asing dan mata uang asing dengan izin Menteri.
[12] Di samping itu, instansi juga harus menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang secara tertulis kepada Menteri.
[13]
Kewajiban di atas juga berlaku untuk wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutangnya. Para wajib bayar tersebut harus menyusun sendiri proses PNBP mereka sekaligus menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang secara tertulis kepada instansi.
[14]
Pengembalian dan Keringanan
Wajib bayar memiliki hak-hak berikut:
[15]
a. Hak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP karena: (i) terjadinya keadaan kahar (
force majeure); (ii) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; (iii) permasalahan likuiditas;
[16]
b. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran PNBP;
c. Mengajukan keberatan kepada instansi atas penerbitan surat ketetapan PNBP kurang bayar, surat ketetapan PNBP nihi), atau surat keterangan PNBP lebih bayar.
Sanksi
Wajib bayar yang mengabaikan kewajiban mereka dengan sengaja dapat dijatuhi pidana berupa penjara paling lama satu tahun atau denda sebesar empat kali jumlah PNBP terutang. Sanksi pidana dalam peraturan terdahulu hanya berupa enam bulan penjara atau denda sebesar dua kali jumlah PNBP terutang, yang dapat digandakan apabila wajib bayar melakukan pelanggaran kedua dalam waktu satu tahun setelah menunaikan sanksi tersebut.
[17]
Di tambah lagi, setiap orang dapat dijatuhi sanksi pidana berupa denda sebesar 10 juta rupiah atau penjara selama enam bulan apabila dengan sengaja tidak memberikan dokumen atau informasi yang seharusnya disampaikan kepada instansi, atau memberikan dokumen atau informasi yang isinya tidak benar. Sanksi dalam peraturan terdahulu hanya berupa denda sebesar 5 juta rupiah atau penjara selama satu tahun.
[18]
RUU ini akan mencabut dan menggantikan UU 1997 apabila resmi diberlakukan.
RUU ini masih dalam pembahasan di DPR.
CD......