Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (“Peraturan 2015”).Peraturan 2015 ini menyederhanakan tata cara perolehan izin prinsip dalam rangka investasi sebagai salah satu bagian dari paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo.
Sehubungan dengan luasnya pokok bahasan Peraturan 2015, edisi Indonesian Legal Brief kali ini membatasi pembahasannya pada persoalan-persoalan berikut:
a. Izin prinsip penanaman modal;
b. Tata cara pengajuan permohonan;
c. Kewajiban divestasi.
Sebelum berlakunya Peraturan 2015, tata cara perolehan izin prinsip telah diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 5 tahun 2013tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 12 tahun 2013(“Peraturan 2013”).[1]
Peraturan 2015 ini sangat erat kaitannya dengan perusahaan penamanan modal dalam negeri maupun asing (“Perusahaan”), dan juga pejabat pemerintah yang mengawasi tata cara penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) dalam rangka penerbitan izin prinsip di semua tingkatan dan kawasan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta kawasan ekonomi khusus).[2]
Izin Prinsip
Izin prinsip merupakan sebuah dokumen wajib bagi perusahaan yang bermaksud memulai usaha baru baik dalam rangka penanaman modal asing (“PMA”) maupun penanaman modal dalam negeri (“PMDN”). Dokumen ini juga bersifat wajib bagi perusahaan yang bermaksud mengubah status usahanya menjadi PMA atau PMDN.[3]Bidang-bidang usaha yang wajib memiliki izin prinsip tersebut meliputi sektor pertanian, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan seterusnya.[4]
Sebagai dokumen wajib, izin prinsip menjadi syarat untuk memperoleh berbagai perizinan berupa izin dan nonperizinan dari pemerintah pusat maupun daerah. Perizinan-perizinan lain tersebut meliputi pertimbangan teknis pertanahan, izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing(RPTKA), dan izin lingkungan.[5]
Izin prinsip kemudian dibagi lagi menjadi lima jenis izin berikut:[6]
a. Izin prinsip;
b. Izin prinsip perluasan;
c. Izin prinsip perubahan;
d. Izin prinsip penggabungan perusahaan; dan
e. Izin investasi.[7]
Tata Cara
Sebelum memperoleh izin prinsip, perusahaan PMDN harus didirikan dalam bentuk perseroan terbatas (“PT”), CV (commanditaire vennootschap), firma, koperasi, yayasan, atau badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD).[8] Khusus untuk perusahaan PMA, hanya dapat didirikan dalam bentuk PT.[9]
Ditambah lagi, perusahaan PMA juga harus memenuhi batas minimal penanaman modal berikut ini: nilai minimum penanaman modal ditetapkan sebesar 10 miliar rupiah (di liar tanah dan bangunan); modal disetornya paling sedikit sebesar 2,5 miliar rupiah; sedangkan nilai saham yang diterbitkan paling sedikit sebesar 10 juta rupiah.[10] Harap diingat bahwa perusahaan PMDN tidak lagi dikenai batas minimal penanaman modal, sedangkan Peraturan 2013 menetapkan batas minimal sebesar 500 juta rupiah.[11]
Setelah memenuhi seluruh kewajiban status hukum dan pesyaratan modal minimal, suatu perusahaan dapat mengajukan permohonan izin prinsip kepada PTSP Pusat di BKPM, PTSP Propinsi, atau PTSP Kabupaten/Kota, bergantung pada jenis dan karakteristik masing-masing usaha yang bersangkutan.[12] Permohonan selanjutnya disampaikan sesusa format yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan 2015.[13] Harap diingat bahwa format yang tercantum dalam Lampiran II tersebut juga memuat dokumen persyaratan tambahan yang harus dilampirkan bersama setiap permohonan, contohnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), rencana investasi, salinan anggaran dasar perusahaan, dan seterusnya.
Lembaga PTSP yang bersangkutan harus menerbitkan izin prinsip sesuai format dalam Lampiran III dan IV Peraturan 2015 ini selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak menerima permohonan yang lengkap dan benar. Apabila sebuah permohonan ditolak, maka PTSP yang bersangkutan diharuskan membuat surat penolakan yang menyebutkan alasan-alasan penolakan.
Harap diingat bahwa tata cara yang dijabarkan di atas berlaku untuk semua jenis izin prinsip, meskipun format yang digunakan berbeda-beda untuk masing-masing jenis.[14]
Kewajiban Divestasi
Perusahaan PMA yang telah ditetapkan kewajiban divestasinya sebelum berlakunya Peraturan 2015 harus melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan izin prinsip miliknya, baik melalui penjualan langsung atau melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).[15] Harap dicatat bahwa Peraturan 2015 menetapkan besaran divestasi minimal sebesar 10 juta rupiah.[16]
Di samping itu, perusahaan PMA yang belum melaksanakan kewajiban divestasinya pada tanggal yang telah ditetapkan dapat mengajukan perpanjangan selama dua tahun kepada PTSP yang menerbitkan izin prinsipnya.
Peraturan 2015 ini mencabut dan menggantikan Peraturan 2013.
Peraturan 2015 ini mulai berlaku pada tanggal berikut:
a. 26 Oktober 2015 untuk PTSP Pusat di BKPM; dan
8 Desember 2015 untuk PTSP tingkat provinsi, kabupaten/kota, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta kawasan ekonomi khusus. MLS ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku