Tarif Batas Atas dan Bawah Penerbangan Ekonomi

Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM.126 tahun 2015tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. (“Peraturan 2015”).
 
Peraturan 2015 bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen penerbangan kelas ekonomi dan maskapai penerbangan dari persaingan usaha yang tidak sehat.[1] Berdasarkan tujuan tersebut, Peraturan 2015 menetapkan pedoman menyeluruh tentang formulasi dan mekanisme yang dipergunakan dalam perhitungan tarif penerbangan kelas ekonomi.
 
Peraturan 2015 berkaitan erat dengan seluruh maskapai penerbangan dan penumpang kelas ekonomi.
 
Komponen Tarif
Tarif penerbangan terdiri dari komponen-komponen berikut:[2]
a.      Tarif jarak;
b.      Pajak;
c.       Iuran wajib asuransi; dan
d.      Biaya tuslah/tambahan (surcharge).
 
Tarif jarak merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak serta dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat.[3] Besaran tarif dasar sendiri berbeda-beda untuk setiap rute penerbangan, bergantung pada jarak tempuh, jenis pesawat (jet atau propeller), dan kapasitas tempat duduk.[4]
 
Penetapan Besaran Tarif
Menteri menetapkan besaran tarif penerbangan berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara (“Direktur Jenderal”) yang telah berkoordinasi dengan asosiasi penerbangan sipil nasional (Indonesian National Air-Carriers Association – INACA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (“YLKI”).[5] Setelah tarif ditetapkan, Menteri dan maskapai penerbangan terkait harus mengumumkan tarif tersebut paling lambat 15 hari sebelum tarif diberlakukan melalui media cetak dan elektronik.[6]
 
Tarif akan dievaluasi satu kali setiap tahun atau apabila terjadi perubahan signifikan sebagai berikut:[7]
a.      Harga avtur mencapai lebih dari Rp 12.000 selama tiga bulan berturut-turut; atau
b.      Perubahan nilai tukar rupiah dan harga komponen biaya lainnnya yang menyebabkan peningkatan biaya operasi pesawat udara paling sedikit 10% (minimum) selama tiga bulan berturut-turut.
 
Apabila terjadi perubahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka pemerintah akan mengevaluasi besaran tarif atau menerapkan tuslah/surcharge.[8]
 
Tarif Batas Atas dan Batas Bawah
Maskapai penerbangan dapat menetapkan harga tiket penerbangan kelas ekonomi sepanjang tidak melebihi tarif batas atas yang sudah ditetapkan.[9] Besaran tariff batas atas ditetapkan sebagai berikut (angka-angka yang tercantum mewakili tarif per kilometer dalam rupiah):[10]