Pemerintah baru-baru ini mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (“RUU”) yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”). RUU ini merupakan bagian dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2016[1] dan, jika berhasil lolos, akan menjadi undang-undang pertama di Indonesia yang khusus mengatur permasalahan privasi data pribadi.
Pada pokoknya, RUU ini bertujuan menjamin perlindungan atas data dan informasi pribadi dengan menetapkan standar pengelolaan dan transfer data-data tersebut. Untuk tujuan itu, RUU ini menetapkan sejumlah ketentuan yang berhubungan dengan:
a. Jenis data pribadi;
b. Pengelolaan data pribadi oleh penyelenggara data pribadi;
c. Penggunaan alat-alat pengolah data visual/CCTV;
d. Peranan Komisi Informasi Pusat dalam melindungi data pribadi; dan
e. Transfer data pribadi.
RUU ini sangat erat kaitannya dengan setiap orang maupun perusahaan yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data pribadi.
Jenis Data Pribadi
RUU ini membagi data pribadi menjadi dua: data pribadi sensitif dan data pribadi normal. Data pribadi sensitif (“Data Sensitif”) didefinisikan sebagai data pribadi yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan seterusnya.[2] Di lain pihak, data pribadi normal (“Data Pribadi”) berkaitan dengan data yang memungkinkan seseorang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.[3]
Data Sensitif hanya dapat digunakan untuk tujuan atau sebab berikut ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemilik data yang bersangkutan:[4]
a. Perlindungan keselamatan subjek data;
b. Persoalan ketenagakerjaan;
c. Tujuan medis;
d. Proses penegakan hukumFor law-enforcement purposes;
e. Pelaksanaan fungsi berbagai pihak berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
f. Data tersebut berada dalam domain publik karena perbuatan yang dilakukan oleh pemilik data tersebut.
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Data Pribadi
RUU ini menetapkan sejumlah persyaratan dan tata cara yang harus dipatuhi oleh orang-perseorangan, perusahaan, lembaga negara, atau lembaga lainnya (secara bersama-sama disebut sebagai “Pengelola”) terkait dengan penyelenggaraan dan perawatan data pibadi seseorang.[5]
Sebelum menyelenggarakan Data Pribadi, Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik Data Pribadi yang bersangkutan (“Pemilik”) dan juga harus memberikan informasi mengenai:[6]
a. Legalitas dari penyelenggara data pribadi;
b. Tujuan penyelenggaraan data pribadi;
c. Jenis-jenis data pribadi yang akan dikelola;
d. Periode retensi dokumen yang memuat data pribadi;
e. Rincian mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan;
f. Jangka waktu penyelenggaraan dan pemusnahan data pribadi oleh Penyelenggara; dan
g. Hak dari Pemilik untuk menolak memberikan persetujuan.
Akan tetapi, persyaratan memperoleh persetujuan dari Pemilik dapat dikesampingkan apabila penyelenggaraan data pribadi tersebut: 1) diharuskan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; 2) diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian dengan Pemilik; atau 3) diperlukan untuk menjamin perlindungan, keselamatan atau keuntungan ekonomi si Pemilik.
Terlebih lagi, selama Pengelolal mengelola data pribadinya, Pemilik berhak untuk mengakses data miliknya tersebut.[7] Selain itu, Pemilik juga berhak mengubah, memperbaharui, atau melengkapi data yang bersangkutan, serta menarik kembali persetujuan yang telah diberikan kepada penyelenggara data.[8]
Selama mengelola data pribadi, Pengelola harus menerapkan langkah-langkah teknis operasional (standard operating procedures – “SOP”) terkait dengan:[9]
a. Langkah-langkah yang tepat untuk melindungi data pribadi dari kerusakan, pengubahan, pengungkapan, serta pemrosesan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku; dan
b. Tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dari data yang harus dilindungi.
Transfer Data Pribadi
Penyelenggara dapat melakukan transfer data pribadi kepada pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri. Tindakan tersebut dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Pemilik.[10] Jika data pribadi akan ditransfer ke luar wilayah Indonesia, maka negara tujuannya harus memiliki paling sedikit standar yang sama dengan perlindungan data pribadi dengan Indonesia, kecuali:[11]
a. Terdapat kontrak antara Penyelenggara dan penerima data di luar wilayah Indonesia; atau
b. Terdapat perjanjian internasional antar negara.
Harap dicatat bahwa pihak ketiga di Indonesia yang menerima data pribadi dari Penyelenggara harus memperoleh persetujuan dari Pemilik sebelum menggunakan data tersebut. Akan tetapi, RUU ini tidak mewajibkan ketentuan yang serupa untuk pihak ketiga yang berada di luar negeri.[12]
Alat-Alat Pengolah Data Visual/CCTV
RUU ini melarang penggunaan alat-alat pengolah data visual/CCTV di fasilitas umum yang mengancam hak privasi individu, kecuali:[13]
a. Diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. Diperlukan untuk pencegahan dan investigasi tindak pidana;
c. Diperlukan untuk keamanan fasilitas dan pencegahan kebakaran;
d. Diperlukan untuk keperluan pengelolaan lalu lintas.
Operator alat pengolah data visual/CCTV juga diharuskan untuk menginformasikan telah dipasangnya alat pengolah data visual di dalam atau di sekitar fasilitas umum yang bersangkutan.[14]
DPR masih belum memulai pembahasan RUU ini, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantumd alam RUU masih bisa mengalami perubahan lebih lanjut.RFS
......