| Issue Number : 2745

Ketentuan API Diperbaharui

Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (“Peraturan 2015”) sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi pertama Presiden Joko Widodo.
 
Peraturan 2015 menetapkan pedoman umum untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir (“API”) untuk para pihak yang berniat mengimpor barang ke Indonesia. Sebelumnya, permasalahan yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 27/M-DAG/PER/5/2012,[1] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 59/MDAG/PER/9/2012 dan Peraturan Menteri No. 84/M-DAG/PER/12/2012 (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan 2012”).
 
Angka Pengenal Importir
Angka Pengenal Importir(“API”) merupakan dokumen wajib bagi perusahaan yang berniat mengimpor berbagai jenis barang ke Indonesia. Terdapat dua macam API, yaitu:[2]
a.       API Umum (“API-U”) untuk importir yang mengimpor barang untuk tujuan diperdagangkan;[3] dan
b.      API Produsen (“API-P”) untuk importer yang mengimpor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.[4]
 
Seorang importer hanya dapat memiliki satu jenis API yang berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia. API hanya dapat dimiliki oleh kantor pusat importir tetapi dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang pemilik API apabila memiliki kegiatan usaha sejenis.[5]
 
Perlu dicatat bahwa API tidak diwajibkan untuk importir yang bermaksud melakukan impor barang yang termasuk dalam barang-barang berikut ini:[6]
a.       Barang impor sementara atau barang yang diekspor kembali karena ekspornya ditolak atau untuk keperluan perbaikan dan pengujian;
b.      Barang promosi atau contoh;
c.       Barang untuk keperluan: (i) sosial, kebudayaan atau keagamaan; atau (ii) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
d.      Obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;
e.      Barang yang diimpor untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara asing atau lembaga internasional yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud; dan
f.        Barang pindahan dan barang kiriman.
 
Penerbitan API
Menteri Perdagangan bertanggung jawab untuk menerbitkan API. Perhatikan bahwa kewenangan ini dapat didelegasikan oleh Menteri kepada beberapa pejabat berwenang berikut ini:[7]
a.       Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk perusahaan penanaman modal yang izin usahanya diterbitkan oleh BKPM;
b.      Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (“Direktur Jenderal”) untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral seta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan pemerintah;
c.       Kepala Dinas Provinsi untuk: (i) perusahaan penanaman modal dalam negeri yang izin usahanya tidak diterbitkan oleh BKPM; atau (ii) perusahaan selain badan usaha atau kontraktor sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas; atau
d.      Kepala Badan Pengusahaan[8] untuk perusahaan, badan usaha atau kontraktor yang didirikan dan bedomisili di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
 
Tata Cara
Setiap pihak yang bermaksud memperoleh API wajib menyampaikan permohonan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung antara lain akta pendirian perusahaan, nomor pokok wajib pajak, tanda daftar perusahaan, dan seterusnya.[9] Permohonan dapat disampaikan : (i) secara online melalui http://inatrade.kemendag.go.id;[10] (ii) melalui jasa pengiriman; atau (ii) secara langsung kepada pejabat yang bersangkutan.[11]
 
Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi akan menerbitkan API yang diminta paling lambat 5 hari setelah menerima pemohonan yang lengkap dan benar.[12] Sementar itu, tata cara penerbitan API oleh Kepala BKPM atau Kepala Badan Pengusahaan diatur sendiri-sendiri dalam peraturan lembaga yang bersangkutan.[13]
 
Setelah diterbitkan, API berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang:
a.       Pemilik API masih menjalankan kegiatan usahanya;[14] atau
b.      API tersebut tidak dicabut karena alasan-alasan tertentu (dijelaskan di bawah).
 
Perlu digarisbawahi bahwa setiap API yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan 2015 dapat tetap berlaku sepanjang API tersebut disesuaikan dengan ketentuan Peraturan 2015 paling lambat 30 Juni 2016.[15]
 
Kewajiban
Dalam melakukan impor barang, pemilik API wajib menaati larangan impor yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, mengimpor barang baru,[16] dan menaati ketentuan-ketentuan pengujian dan verifikasi teknis.[17]
 
Lebih jauh lagi, setiap pemilik API juga wajib:
a.       Melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap lima tahun , selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal penerbitan;[18]
b.      Menyampaikan laporan realisasi impor setiap tiga bulan kepada instansi penerbit terkait melalui http://api.kemendag.go.id;[19] dan
c.       Melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan data API selambat-lambatnya 30 hari sejak terjadi perubahan kepada instansi penerbit, dengan tembusan kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lokasi perusahaan berdomisili.[20]
 
API dapat dibekukan apabila pemiliknya tidak mematuhi kewajiban-kewajiban di atas. API tersebut akan diaktifkan kembali apabila pemilik tersebut telah memenuhi kewajiban-kewajiban mereka.[21]
 
Sementara itu, API akan dicabut apabila telah dua kali dibekukan atau pemiliknya melakukan salah satu hal berikut:[22]
a.       Tidak melaksanakan kewajiban mereka paling lama 30 days sejak tanggal pembekuan API;
b.      Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
c.       Tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor; atau
d.      Fails to comply with applicable laws and regulations relating to import;
e.      Menyalahgunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan impor; dan/atau
f.        Dinyatakan bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan API.
 
Peraturan 2015 akan mencabut dan menggantikan Peraturan 2012 saat mulai berlaku.
 
Peraturan 2015 mulai berlaku tanggal by 1 Januari 2016.CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (“Peraturan 2015”) sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi pertama Presiden Joko Widodo.
 
Peraturan 2015 menetapkan pedoman umum untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir (“API”) untuk para pihak yang berniat mengimpor barang ke Indonesia. Sebelumnya, permasalahan yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 27/M-DAG/PER/5/2012,[1] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 59/MDAG/PER/9/2012 dan Peraturan Menteri No. 84/M-DAG/PER/12/2012 (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan 2012”).
 
Angka Pengenal Importir
Angka Pengenal Importir(“API”) merupakan dokumen wajib bagi perusahaan yang berniat mengimpor berbagai jenis barang ke Indonesia. Terdapat dua macam API, yaitu:[2]
a.       API Umum (“API-U”) untuk importir yang mengimpor barang untuk tujuan diperdagangkan;[3] dan
b.      API Produsen (“API-P”) untuk importer yang mengimpor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.[4]
 
Seorang importer hanya dapat memiliki satu jenis API yang berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia. API hanya dapat dimiliki oleh kantor pusat importir tetapi dapat digunakan oleh seluruh kantor cabang pemilik API apabila memiliki kegiatan usaha sejenis.[5]
 
Perlu dicatat bahwa API tidak diwajibkan untuk importir yang bermaksud melakukan impor barang yang termasuk dalam barang-barang berikut ini:[6]
a.       Barang impor sementara atau barang yang diekspor kembali karena ekspornya ditolak atau untuk keperluan perbaikan dan pengujian;
b.      Barang promosi atau contoh;
c.       Barang untuk keperluan: (i) sosial, kebudayaan atau keagamaan; atau (ii) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
d.      Obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;
e.      Barang yang diimpor untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara asing atau lembaga internasional yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud; dan
f.        Barang pindahan dan barang kiriman.
 
Penerbitan API
Menteri Perdagangan bertanggung jawab untuk menerbitkan API. Perhatikan bahwa kewenangan ini dapat didelegasikan oleh Menteri kepada beberapa pejabat berwenang berikut ini:[7]
a.       Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk perusahaan penanaman modal yang izin usahanya diterbitkan oleh BKPM;
b.      Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (“Direktur Jenderal”) untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral seta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan pemerintah;
c.       Kepala Dinas Provinsi untuk: (i) perusahaan penanaman modal dalam negeri yang izin usahanya tidak diterbitkan oleh BKPM; atau (ii) perusahaan selain badan usaha atau kontraktor sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas; atau
d.      Kepala Badan Pengusahaan[8] untuk perusahaan, badan usaha atau kontraktor yang didirikan dan bedomisili di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
 
Tata Cara
Setiap pihak yang bermaksud memperoleh API wajib menyampaikan permohonan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung antara lain akta pendirian perusahaan, nomor pokok wajib pajak, tanda daftar perusahaan, dan seterusnya.[9] Permohonan dapat disampaikan : (i) secara online melalui http://inatrade.kemendag.go.id;[10] (ii) melalui jasa pengiriman; atau (ii) secara langsung kepada pejabat yang bersangkutan.[11]
 
Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi akan menerbitkan API yang diminta paling lambat 5 hari setelah menerima pemohonan yang lengkap dan benar.[12] Sementar itu, tata cara penerbitan API oleh Kepala BKPM atau Kepala Badan Pengusahaan diatur sendiri-sendiri dalam peraturan lembaga yang bersangkutan.[13]
 
Setelah diterbitkan, API berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang:
a.       Pemilik API masih menjalankan kegiatan usahanya;[14] atau
b.      API tersebut tidak dicabut karena alasan-alasan tertentu (dijelaskan di bawah).
 
Perlu digarisbawahi bahwa setiap API yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan 2015 dapat tetap berlaku sepanjang API tersebut disesuaikan dengan ketentuan Peraturan 2015 paling lambat 30 Juni 2016.[15]
 
Kewajiban
Dalam melakukan impor barang, pemilik API wajib menaati larangan impor yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, mengimpor barang baru,[16] dan menaati ketentuan-ketentuan pengujian dan verifikasi teknis.[17]
 
Lebih jauh lagi, setiap pemilik API juga wajib:
a.       Melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit setiap lima tahun , selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal penerbitan;[18]
b.      Menyampaikan laporan realisasi impor setiap tiga bulan kepada instansi penerbit terkait melalui http://api.kemendag.go.id;[19] dan
c.       Melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan data API selambat-lambatnya 30 hari sejak terjadi perubahan kepada instansi penerbit, dengan tembusan kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lokasi perusahaan berdomisili.[20]
 
API dapat dibekukan apabila pemiliknya tidak mematuhi kewajiban-kewajiban di atas. API tersebut akan diaktifkan kembali apabila pemilik tersebut telah memenuhi kewajiban-kewajiban mereka.[21]
 
Sementara itu, API akan dicabut apabila telah dua kali dibekukan atau pemiliknya melakukan salah satu hal berikut:[22]
a.       Tidak melaksanakan kewajiban mereka paling lama 30 days sejak tanggal pembekuan API;
b.      Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
c.       Tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor; atau
d.      Fails to comply with applicable laws and regulations relating to import;
e.      Menyalahgunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan impor; dan/atau
f.        Dinyatakan bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan API.
 
Peraturan 2015 akan mencabut dan menggantikan Peraturan 2012 saat mulai berlaku.
 
Peraturan 2015 mulai berlaku tanggal by 1 Januari 2016.CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info