Dalam rangka mengajak masyarakat untuk melunasi kewajiban pajaknya, DPR berinisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Nasional (“RUU”) untuk dibahas bersama pemerintah.
Pada pokoknya, RUU tersebut dapat memberikan penghapusan pajak terhadap wajib pajak perseorangan dan badan yang pajak terutangnya sudah jatuh tempo, dengan cara membayar sebagian tagihan saja tanpa harus membayar penuh, untuk memperoleh pengampunan atas kewajiban pajak masing-masing. Untuk tujuan tersebut, RUU ini menetapkan sejumlah aturan berikut ini:
a. Pembentukan Satuan Tugas Pengampunan Nasional;
b. Tata cara mengajukan permohonan pengampunan nasional;
c. Tarif pengampunan nasional; dan
d. Fasilitas pengampunan nasional.
RUU ini memiliki makna yang penting bagi setiap wajib pajak perorangan maupun badan (“Wajib Pajak”).
Pajak Terutang yang Sudah Jatuh Tempo
Naskah terbaru RUU ini tidak menjelaskan secara rinci jenis pajak apa yang dapat dihapuskan oleh mekanisme pengampunan nasional. Harap diingat bahwa Pasal 1 (1) RUU mendefinisikan pengampunan nasional sebagai penghapusan pajak terutang yang sudah jatuh tempo dan juga sanksi-sanksi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pengampunan nasional berlaku untuk semua jenis pajak terutang yang sudah jatuh tempo, termasuk pajak penghasilan(“PPh”), pajak pertambahan nilai (“PPN”), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (”PPnBM”) yang belum dibayarkan kepada negara.
Wajib Pajak yang berhasil mengumpulkan harta tetapi jumlahnya tidak cukup untuk melunasi pajak terutang yang sudah jatuh tempo dapat mengajukan permohonan pengampunan nasional ke Satuan Tugas.[1] Pengampunan nasional meliputi seluruh harta yang dilaporkan baik yang berada di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri.[2]
Program pengampunan nasional ini tidak berlaku untuk Wajib Pajak yang sedang dalam proses penuntutan, atau sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan, terorisme, narkoba, dan perdagangan manusia.[3] Selain itu, pengampunan nasional tidak berlaku untuk harta yang diperoleh setelah tanggal berlakunya RUU ini.[4]
Penting untuk diingat bahwa, meskipun program pengampunan nasional akan menghapus setiap pajak terhutang yang sudah jatuh tempo dan sanksi-sanksi yang mengikutinya, Wajib Pajak masih tetap harus membayar utang pajak masing-masing dan membayar biaya pendaftaran.[5]
Satuan Tugas Pengampunan Nasional
RUU ini menugaskan presiden untuk membentuk sebuah Satuan Tugas Pengampuna Nasional (“Satuan Tugas”) untuk menyelenggarakan dan mengawasi program pengampunan nasional. Satuan Tugas ini diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keberaran permohonan pengampunan nasional serta memutuskan apakah pengampunan akan diberikan atau tidak.[6]
Tarif Pengampunan Nasional
Wajib Pajak harus membayar sebagian tagihan pajak supaya bisa mendapatkan pengampunan. RUU ini menetapkan tiga macam tarif berdasarkan jenis permohonan yang diminta dan jangka waktu pengampunan berikut ini:[7]
......