Rekening Migas

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 178/PMK.02/2015tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi (“Amandemen Kedua”). Peraturan tersebut mengamandemen Peraturan Menteri No. 113/PMK.02/2009, yang berkaitan dengan Rekening Minyak dan Gas Bumi(“Peraturan 2009”).[1]
 
Amandemen Kedua menerapkan efisiensi terhadap pengelolaan rekening minyak dan gas bumi, melalui penghapusan sejumlah transaksi yang sebelumnya merupakan bagian dari arus keluar-masuknya dana dalam rekening tersebut.
 
Amandemen Kedua berlaku untuk perusahaan minyak dan gas bumi serta pemerintah.
 
Rekening Minyak dan Gas Bumi
Peraturan 2009 membuka sebuah rekening di Bank Indonesia (“Rekening”), yang berada di bawah kewenangan Menteri selaku Bendahara Umum Negara. Rekening ini, yang menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, menampung penyetoran dan penerimaan dari hasil kegiatan usaha hulu migas dan juga membayarkan pengeluaran-pengeluaran terkait, sebagaimana telah disepakati dalam skema kontrak karya production sharing.[2]
 
Pengelolaan yang Efisien
Rekening ini mengelola pendapatan dan pengeluaran negara dalam sektor minyak dan gas bumi, yang terdiri dari: