Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan Kepala BKPM No. 13 tahun 2015tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (“Peraturan 2015”).[1]
Intinya, Peraturan 2015 menjabarkan prosedur apa saja yang wajib dipenuhi dalam rangka memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (lazim dikenal sebagai “Tax Holiday”)[2]. Tax holiday tersebut dapat diberikan kepada wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal dalam bidang industri pionir di Indonesia.[3]
Peraturan 2015 erat kaitannya dengan wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal di bidang industry pionir dan pemerintah.
Wajib Pajak Badan yang Memenuhi Persyaratan
Wajib pajak badan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tax holiday haruslah menanamkan modal di sektor-sektor berikut:[4]
a. Industri logam hulu;
b. Industri pengilangan minyak bumi;
c. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
d. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri;
e. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan;
f. Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi;
g. Industri transportasi kelautan;
h. Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”); dan/atau
i. Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (“KPBU”)
Selain itu, wajib pajak badan juga diwajibkan memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:[5]
a. Merupakan wajib pajak baru;
b. Mempunyai rencara penanaman modal baru paling sedikit sebesar satu triliun rupiah;
c. Harap diingat bahwa industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi dapat memperoleh tax holiday hanya dengan memiliki rencana investasi paling sedikit sebesar lima ratus miliar rupiah yang mampu memperkenalkan teknologi tinggi (high-tech);
d. Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencara penanaman modal. Dana tersebut tidak dapat ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal;
e. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011;
f. Dalam hal wajib pajak badan dimiliki langsung oleh wajib pajak dalam negeri dan/atau wajib pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap, maka wajib pajak badan tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Tata Cara
Guna memperoleh tax holiday, wajib pajak badan wajib menyampaikan permohonan kepada Front Officer Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (“PTSP Pusat”) di BKPM.[6] Permohonan tersebut wajib melampirkan persyaratan-persyaratan berikut:[7]
a. Surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh pengurus wajib pajak badan. Format surat tersebut mengikuti contoh yang termuat dalam Lampiran II;
b. Izin prinsip serta izin prinsip perubahannya;
c. Rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahnnya;
d. Rekamana Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) Badan;
e. Kajian pemenuhan kriteria industri pionir;
f. Asli surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dijabarkan di atas;
g. Surat keterangan fiskal (untuk wajib pajak berupa badan hukum tetap);
h. Penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan;
i. Penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal; dan
j. Surat kuasa bermeterai cukup (untuk pengurusan permohonan yang diwakilkan).[8]
Setelah menerima permohonan dan persyaratan yang diperlukan, Front Office akan melakukan rapat klarifikasi yang harus dihadiri pemohon.[9] Apabila permohonan dinyatakan lengkap, maka diterbitkanlah tanda terima permohonan, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Klarifikasi Teknis. Rapat ini harus dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan dan kementerian teknis yang terkait, tenaga ahli, akademisi dan asosiasi sesuai bidang usaha yang dimohonkan fasilitasnya.[10]
Setelah melewati tahap Rapat Klarifikasi Teknis, tahap terakhir yang harus ditempuh adalah Rapat Pengambilan Keputusan, yang akan menentukan apakah pemohon yang bersangkutan mendapat tax holiday atau tidak.[11] Kepala BKPM kemudian membuat usulan pemberian tax holiday untuk permohonan yang diterima, atau surat penolakan jika permohonan ditolak.[12] Keseluruah proses ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 65 hari kerja setelah diterbitkannya tanda terima permohonan.[13]
Peraturan 2015 berlaku sejak tanggal 7 September 2015.MLS ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku