Menteri Perhubungan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. PM.133 tahun 2015tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (“Peraturan 2015”). Peraturan 2015 Regulation menetapkan tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor umum, mobil bus, dan mobil barang dalam rangka menjamin keselamatan teknis kendaraan-kendaraan tersebut dan mengurangi pencemaran lingkungan.[1]
Sebelum terbitnya Peraturan 2015, persoalan yang sama telah di atur dalam Keputusan Menteri No. KM 71 tahun 1993 (“Keputusan 1993”).
Peraturan 2015 sangat erat kaitannya untuk pelaku usaha angkutan umum dan angkutan barang.
Tata Cara
Peraturan 2015 mewajibkan kendaraan bermotor umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan (“Kendaraan Bermotor”) untuk memperoleh tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor (“Sertifikat”).[2] Sertifikat ini akan diberikan kepada kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan.[3]
Untuk memperoleh sertifikat, pemilik kendaraan bermotor wajib mendaftarkan setiap kendaraan baru yang mereka miliki pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili masing-masing.[4] Pendaftaran ini dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (“STNK”) untuk kendaraan bermotor yang bersangkutan.[5]
Unit Pelaksana Uji Berkala kemudian akan mencatat identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan bermotor, memberikan nomor uji kendaraan bermotor, sekaligus membuatkan kartu induk uji berkala kendaraan bermotor.[6] Setelah proses didaftarkan, prosesnya dilanjutkan dengan pelaksanaan uji berkala untuk pertama kali selambat-lambatnya satu tahun sejak diterbitkannya STNK.[7]
Kendaraan bermotor yang lulus pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan akan memperoleh sertifikat yang berlaku selama enam bulan. Selanjutnya, setiap kendaraan bermotor diwajibkan untuk menempuh uji berkala perpanjangan secara rutin selambat-lambatnya enam bulan sekali.[8]
Harap diingat bahwa persyaratan uji berkala ini juga berlaku untuk kendaraan bermotor asing yang digunakan di Indonesia.[9] Peraturan 2015, sayangnya, tidak menjelaskan apakah prosedur uji berkala kendaraan bermotor juga dapat diterapkan untuk kendaraan bermotor asing. Sebelumnya Keputusan 1993 tidak memuat ketentuan mengenai kendaraan bermotor asing.
Pemeriksaan Persyaratan Teknis
Pemeriksaan persyaratan teknis merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses uji berkala yang melibatkan pemeriksaan komponen dan kelengkapan kendaraan bermotor, terutama aspek-aspek berikut:[10]
a. Susunan;
b. Perlengkapan;
c. Ukuran;
d. Rumah-rumah;
e. Rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukkannya, dan
f. Berat kendaraan.
Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor umum, mobil bus, dan mobil barang secara lengkap meliputi:[11]
...... Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku