Kamis, Oktober 8, 2015 | Issue Number : 2736

Menteri ESDM Delegasikan Perizinan Tambang ke BKPM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 25 tahun 2015tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (“Peraturan 2015”).

Peraturan 2015 diterbitkan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, yang mewajibkan semua proses perizinan usaha pertambangan dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (“PTSP”) dan akan diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”).[1] Untuk tujuan tersebut, Peraturan 2015 menjadi landasan hukum bagi Kepala BKPM untuk menerbitkan izin usaha pertambangan atas nama Menteri.[2]

Sebelum diterbitkannya Peraturan 2015, persoalan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 5 tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“Peraturan 2010”).[3]

Peraturan 2015 sangat erat kaitannya dengan perusahaan domestik maupun asing yang telah memegang atau berniat mendapatkan izin usaha pertambangan.

Pendelegasian Kewenangan
Menteri telah mendelegasikan kewenangannya untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) dan izin lain (secara bersama-sama disebut sebagai “Izin”) di bawah ini kepada Kepala BKPM:[4]
a.      IUP Eksplorasi;
b.      IUP Operasi Produksi dan perpanjangannya;
c.       IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
d.      IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, serta perpanjangannya;
e.      IUP Operasi Produksi untuk penjualan;
f.        Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
g.      Pengakhiran IUP karena pengembalian;
h.      Izin Prinsip pengolahan dan pemurnian; dan
i.        Izin Usaha Jasa Pertambangan;

Sebelumnya, Menteri hanya mendelegasikan kewenangan penerbitan izin berikut ini:
a.      Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas;
b.      Surat Persetujuan Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan;
c.       Persetujuan perubahan penanaman modal;
d.      Persetujuan perubahan pemegang saham;
e.      Persetujuan perubahan investasi dan pembiayaan;
f.        Persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan; dan
g.      Persetujuan perubahan direksi dan komisaris.

Apabila izin memerlukan rekomendasi teknis, maka Menteri menunjuk dan menugaskan pejabat/pegawainya untuk memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan.[5] Harap dicatat bahwa Kepala BKPM menerbitkan izin dengan memperhatikan Daftar Negatif Investasi.[6]

Aturan Peralihan
Permohonan perizinan yang telah diajukan kepada Menteri atau Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (“Direktur Jenderal”) sebelum berlakunya Peraturan 2015 tetap diproses penyelesaiannya oleh Menteri atau Direktur Jenderal.[7] Selain itu, izin yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan 2015 dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.[8]

Peraturan 2015 mencabut dan menggantikan ketentuan-ketentuan Peraturan 2010 yang secara khusus mengatur IUP.[9]

Peraturan 2015 berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2015._MLS

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda