Rancangan Perpres tentang Tata Kelola Gas Bumi

Pemerintah tengah membahas Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Gas Bumi (“Rancangan Perpres”) yang bertujuan memenuhi kebutuhan gas alam domestik. Rancangan Perpres ini juga bertujuan mempercepat pengembangan infrastruktur compressed natural gas (CNG) dan liquefied natural gas (LNG).
 
Guna mencapai sasaran-sasaran tersebut, Rancangan Perpres ini menetapkan sejumlah ketentuan terkait persoalan berikut:
a.       Rencana tata kelola gas bumi nasional;
b.      Badan pengatur dan pengelola gas bumi;
c.       Pelaksanaan kegiatan usaha gas bumi; dan
d.      Harga gas bumi.
 
Rancangan Perpres ini sangat erat kaitannya bagi perusahaan gas bumi, baik di hulu maupun hilir.
 
RENCANA TATA KELOLA GAS BUMI NASIONAL
Rancangan Perpres menetapkan dua jenis rencana tata kelola gas bumi dengan maksud meningkatkan distribusi dan pemanfaatan gasn bumi, yaitu: 1) Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (“Rencana Induk”), dan 2) Rencana Agregasi.
 
Rencana Induk
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) menetapkan Rencana Induk dan Neraca Gas Bumi. Rencana Induk ini akan memuat garis besar informasi gas bumi yang meliputi ruas transmisi, wilayah jaringan distribusi, serta infrastruktur CNG dan LNG.[1]
 
Neraca Gas Bumi merupakan landasan guna menetapkan klasterisasi industri yang memanfaatkan gas bumi. Neraca tersebut juga akan dijadikan pedoman penetapan ruas transmisi tertentu dan/atau wilayah jaringan distribusi tertentu untuk dilelang kepada perusahaan hilir gas bumi.[2]
 
Rencana Agregasi
Menteri juga bertanggung jawab untuk menetapkan Rencana Agregasi pemanfaatan gas bumi. Rencana Agregasi ini bertujuan menyediakan informasi alokasi gas bumi untuk masing-masing wilayah Indonesia secara adil dan proporsional.
 
Untuk itu, Rencana Agregasi membagi wilayah Indonesia berdasarkan kondisi konsumen pengguna gas bumi (baik yang sudah ada maupun yang akan ada).[3] Di samping itu, pemerintah juga menggunakan Rencana Agregasi dalam memutuskan apakah akan mengimpor atau mengekspor gas bumi seandainya terjadi kekurangan atau kelebihan pasokan gas bumi.[4]
 
BADAN PENGATUR DAN PENGELOLA GAS BUMI
Rancangan Perpres membentuk dua badan yang bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengelolaan hulu gas bumi: Badan Pengatur Gas Bumi dan Badan Usaha Penyangga Gas Bumi.
 
Badan Pengatur Gas Bumi
Badan Pengatur Gas Bumi (Badan Pengatur) adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan, pendistribusian, dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.[5] Menurut Rancangan Perpres, Badan Pengatur berwenang untuk menetapkan ruas transmisi tertentu atau wilayah jaringan distribusi tertentu yang dapat dilelang kepada perusahaan-perusahaan gas bumi,sekaligus juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelelangan. Ditambah lagi, Badan Pengatur juga berwenang memberikan Hak Khusus kepada industri hilir gas bumi untuk melakukan pengangkutan gas bumi melalui pipa.[6]
 
Badan Usaha Penyangga Gas Bumi
Rancangan Perpres menugaskan Menteri untuk menunjuk BUMN sebagai Badan Usaha Penyangga Gas Bumi (Badan Usaha Penyangga).[7] Tugas Badan Usaha Penyangga adalah:[8]
a.       Membeli alokasi gas bumi yang dihasilkan oleh perusahaan hulu gas bumi;
b.      Melakukan impor gas bumi;
c.       Melakukan agregasi terhadap harga pasokan gas bumi dan biaya pengangkutan di tiap-tiap wilayah agregasi;
d.      Melakukan perhitungan harga jual gas bumi untuk masing-masing kelompok konsumen berdasarkan Rencana Agregasi;
e.       Mengusulkan harga jual gas bumi untuk masing-masing kelompok konsumen kepada Menteri;
f.        Menjual gas bumi kepada konsumen atau badan usaha niaga sesuai penetapan alokasi;
g.       Membangun infrastruktur transmisi dan distribusi gas bumi;
h.      Menjamin keekonomian badan usaha yang memiliki dan/atau menguasai ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi melalui pemesanan kapasitas (reserve capacity) pipa gas bumi;
i.         Mengambil alih perjanjian jual beli yang telah ada antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha Niaga Gas Bumi atau dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
 
KEGIATAN USAHA GAS BUMI
Rancangan Perpres membagi kegiatan usaha gas bumi dalam tiga jenis, yaitu: 1) Kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa (“Industri Pipa Pengangkutan Gas”); 2) Kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa (“Industri Pipa Gas Niaga”); dan 3) Kegiatan usaha CNG and LNG.[9]
 
Industri Pipa Pengangkutan Gas
Industri Pipa Pengangkutan Gas memungkinkan perusahaan untuk mengangkut gas bumi melalui ruas transmisi atau wilayah jaringan distribusi.[10] Badan Pengatur lah yang menyelenggarakan pelelangan ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi berdasarkan Rencana Induk yang ditetapkan oleh Menteri.[11]
 
Pelelangan ini dapat diikuti oleh Badan Usaha Penyangga dan perusahaan hilir gas bumi. Badan Usaha Penyangga atau perusahaan hilir gas bumi pemenang lelang harus mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Hak Khusus dari Badan Pengatur.[12]
 
Harap diingat bahwa Hak Khusus dapat diperoleh melalui lelang atau penawaran langsung dari Badan Pengatur.[13] Dengan kata lain, Badan Usaha Penyangga dan perusahaan hilir gas bumi harus menempuh dua tahap lelang yang diselenggarakan Badan Pengatur; tahap pertama untuk memperoleh ruas transmisi atau wilayah jaringan distribusi untuk melakukan pengangkutan, dan tahap kedua untuk memperoleh Hak Khusus.
 
Industri Pipa Gas Niaga
Industri Pipa Gas Niaga memungkinkan perusahaan untuk menjual gas bumi melalui pipa. Kegiatan usaha semacam ini dapat dilakukan oleh: a) Badan Usaha Penyangga; dan b) Badan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa pada wilayah jaringan distribusi.[14]
 
Kegiatan Usaha CNG dan LNG
Kegiatan usaha CNG and LNG dapat dilakukan oleh perusahaan hilir gas bumi yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri. Kegiatan usaha CNG and LNG itu sendiri meliputi kegiatan-kegiatan berikut:[15]
a.       Pengolahan LNG;
b.      Pengangkutan LNG atau CNG;
c.       Penyimpanan LNG atau CNG; dan
d.      Kegiatan usaha niaga LNG atau CNG.
 
Ketentuan Peralihan
Dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun setelah Menteri menunjuk BUMN sebagai Badan Usaha Penyangga, hal-hal berikut ini harus sudah terlaksana:[16]
 
a.       Badan Usaha Penyangga mengambil alih perjanjian jual beli yang telah ada antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha Niaga Gas Bumi atau dengan PLN;
b.      Badan usaha dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama wajib mengalihkan perjanjian jual beli gas kepada Badan Usaha Penyangga;
c.       Badan Usaha Penyangga mengambil alih fasilitas yang dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa, melaksanakan pemanfaatan bersama fasilitas tersebut melalui skema membayar biaya pengangkutan (toll fee), atau menunjuk sebuah Badan Usaha Niaga Melalui Pipa sebagai Badan Usaha yang mengelola pipa pada suatu wilayah jaringan distribusi.
 
Rancangan Perpres ini sedang dalam pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah sehingga masih mungkin mengalami perubahan. _RFS