| Issue Number : 2725

Perbandingan Utang dan Modal untuk Perhitungan PPh

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (“Peraturan”). Peraturan ini melaksanakan Pasal 18 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.[1]
 
Peraturan ini mengatur perbandingan utang dan modal bagi wajib pajak badan agar pajak penghasilannya di tahun 2016 dapat dihitung.[2] Sebelumnya, hal ini diatur dalam (secara bersama disebut sebagai “Peraturan Sebelumnya”):
a.       Keputusan Menteri No. 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan (“Keputusan 1984”); dan
b.      Keputusan Menteri No. 254/KMK.01/1985 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan 1984.
 
Peraturan ini penting bagi seluruh wajib pajak badan (“Wajib Pajak”) yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.[3]
 
Rasio Utang dan Modal
Rasio utang dan modal suatu perusahaan dihitung dari perbandingan rata-rata saldo utang[4] dan modalnya[5] selama satu tahun pajak.[6] Peraturan ini menetapkan rasio 4:1.[7] Jika rasio tersebut dilampaui, Wajib Pajak dapat mengurangkan utangnya dari penghitungan pajak penghasilannya. Utang tersebut termasuk:[8]
a.       Bunga pinjaman;
b.      Diskonto dan premium terkait dengan pinjaman;
c.       Biaya tambahan terkait dengan perolehan pinjaman (borrowing arrangements);
d.      Biaya keuangan dalam sewa pembiayaan;
e.      Biaya imbalan untuk pengembalian utang;
f.        Selisih kurs yang terkait dengan pinjaman bermata uang asing, dengan ketentuan bahwa selisih tersebut timbul dari penyesuaian unsur pada huruf (a) ke (e) di atas.
 
Keputusan 1984 menetapkan rasio 3:1.[9] Jika rasio tersebut terlampaui, penghitungan pajak penghasilan dapat mengurangkan bunga sebagai biaya utang, dengan ketentuan bahwa jumlah akhir sesuai dengan rasio 3:1.[10]
 
Pengecualian
Rasio utang dan modal di atas tidak berlaku bagi Wajib Pajak berikut:[11]
a.       Bank, termasuk Bank Indonesia;
b.      Perusahaan pembiayaan;
c.       Perusahaan asuransi dan reasuransi;
d.      Badan usaha di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang mengatur batas rasio utang dan modal;
e.      Badan usaha dengan penghitungan pajak pengasilan final; dan
f.        Badan usaha di bidang infrastruktur.
 
Rasio utang dan modal badan usaha pada huruf (d) hanya berlaku selama perjanjian atau kontrak yang mendasarinya berlaku. Setelah kontak/perjanjian itu berakhir, badan usaha tersebut tunduk pada batas rasio 4:1, dengan ketentuan bahwa kontrak atau perjanjian yang mengikatnya tidak mengatur batas rasio utang dan modal tersendiri.[12]
 
Sebelumnya, Keputusan 1984 tidak mengatur mengenai pihak yang dikecualikan dari rasio perbandingan utang dan modal.
 
Kewajiban Pelaporan
Wajib Pajak harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai jumlah pinjaman luar negeri mereka. Jika tidak dilakukan, Wajib Pajak tidak dapat memasukkan biaya pinjaman luar negerinya sebagai pengurangan pada penghitungan pajak penghasilannya.[13]
 
Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Sebelumnya.
 
Peraturan ini telah berlaku sejak 9 September 2015.CD
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (“Peraturan”). Peraturan ini melaksanakan Pasal 18 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.[1]
 
Peraturan ini mengatur perbandingan utang dan modal bagi wajib pajak badan agar pajak penghasilannya di tahun 2016 dapat dihitung.[2] Sebelumnya, hal ini diatur dalam (secara bersama disebut sebagai “Peraturan Sebelumnya”):
a.       Keputusan Menteri No. 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan (“Keputusan 1984”); dan
b.      Keputusan Menteri No. 254/KMK.01/1985 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan 1984.
 
Peraturan ini penting bagi seluruh wajib pajak badan (“Wajib Pajak”) yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.[3]
 
Rasio Utang dan Modal
Rasio utang dan modal suatu perusahaan dihitung dari perbandingan rata-rata saldo utang[4] dan modalnya[5] selama satu tahun pajak.[6] Peraturan ini menetapkan rasio 4:1.[7] Jika rasio tersebut dilampaui, Wajib Pajak dapat mengurangkan utangnya dari penghitungan pajak penghasilannya. Utang tersebut termasuk:[8]
a.       Bunga pinjaman;
b.      Diskonto dan premium terkait dengan pinjaman;
c.       Biaya tambahan terkait dengan perolehan pinjaman (borrowing arrangements);
d.      Biaya keuangan dalam sewa pembiayaan;
e.      Biaya imbalan untuk pengembalian utang;
f.        Selisih kurs yang terkait dengan pinjaman bermata uang asing, dengan ketentuan bahwa selisih tersebut timbul dari penyesuaian unsur pada huruf (a) ke (e) di atas.
 
Keputusan 1984 menetapkan rasio 3:1.[9] Jika rasio tersebut terlampaui, penghitungan pajak penghasilan dapat mengurangkan bunga sebagai biaya utang, dengan ketentuan bahwa jumlah akhir sesuai dengan rasio 3:1.[10]
 
Pengecualian
Rasio utang dan modal di atas tidak berlaku bagi Wajib Pajak berikut:[11]
a.       Bank, termasuk Bank Indonesia;
b.      Perusahaan pembiayaan;
c.       Perusahaan asuransi dan reasuransi;
d.      Badan usaha di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang mengatur batas rasio utang dan modal;
e.      Badan usaha dengan penghitungan pajak pengasilan final; dan
f.        Badan usaha di bidang infrastruktur.
 
Rasio utang dan modal badan usaha pada huruf (d) hanya berlaku selama perjanjian atau kontrak yang mendasarinya berlaku. Setelah kontak/perjanjian itu berakhir, badan usaha tersebut tunduk pada batas rasio 4:1, dengan ketentuan bahwa kontrak atau perjanjian yang mengikatnya tidak mengatur batas rasio utang dan modal tersendiri.[12]
 
Sebelumnya, Keputusan 1984 tidak mengatur mengenai pihak yang dikecualikan dari rasio perbandingan utang dan modal.
 
Kewajiban Pelaporan
Wajib Pajak harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai jumlah pinjaman luar negeri mereka. Jika tidak dilakukan, Wajib Pajak tidak dapat memasukkan biaya pinjaman luar negerinya sebagai pengurangan pada penghitungan pajak penghasilannya.[13]
 
Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Sebelumnya.
 
Peraturan ini telah berlaku sejak 9 September 2015.CD
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info