Hukum Acara Peradilan TUN Memeriksa Penyalahgunaan Wewenang Pejabat TUN

Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 4 tahun 2015tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (“Peraturan 2015”).

Peraturan 2015 menetapkan prosedur-prosedur yang berlaku dalam proses persidangan sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan), terutama dalam hal para pihaknya (baik pemohon maupun termohon) adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, atau merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.

Peraturan 2015 menjamin kepastian hukum terkait status penyelidikan yang sedang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dicurigai mengandung unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan.

Peraturan 2015 menetapkan prosedur yang sedikit berbeda dari sengketa-sengketa TUN biasa untuk sengketa TUN yang melibatkan satu orang – sebagai pemohon – yang memperkarakan keputusan TUN terlepas dari ada-tidaknya hasil pemrosesan laporan masyarakat semacam itu.

Para pihak yang terlibat dengan Perjanjian 2015 meliputi Lembaga Pemerintahan, Pejabat Negara, Pengadilan serta para majelis hakim yang berada di bawahnya.
 
Wewenang Mengadili
Pengadilan hanya diperbolehkan memproses sengketa TUN sesuai prosedur yang termuat dalam Peraturan 2015 sepanjang sengketa tersebut belum diproses secara pidana, serta telah ada hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.[1]
 
Yurisdiksi Pengadilan
Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan. Dalam hal Pemohon berkedudukan atau berada di luar negeri, Permohonan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.[2]
 
Pendaftaran Permohonan
Permohonan diakukan kepada Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan dilengkapi alat bukti pendahuluan, antara lain bukti yang berkaitan dengan identitas pemohon (fotokopi KTP atau identitas diri lain), fotokopi keputusan yang disengketakan, daftar calon saksi dan/atau ahli, serta bukti lain seperti dokumen elektronik, bila diperlukan. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima dengan memberikan Tanda Terima Berkas setelah membayar panjar biaya perkara.

Apabila permohonan dianggap belum lengkap, maka Panitera memberitahukan kepada Pemohon serta memberi waktu tujuh hari kerja guna melengkapi persyaratan dokumen dan mengajukan permohonan baru.[3]
Dalam jangka waktu dua hari kerja setelah tanggal pendaftaran perkara, Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk memproses perkara tersebut. Majelis hakim kemudian melaksanakan sidang pertama paling lambat tiga hari kerja sejak berkas perkara diterima oleh majelis.[4]
 
Proses Persidangan
Proses persidangan dilakukan oleh majelis tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan.[5] Sebaliknya Majelis melaksanakan tahapan-tahapan pemeriksaan berikut ini:[6]
a.      Pemeriksaan pokok Permohonan;
b.      Pemeriksaan bukti surat atau tulisan;
c.       Mendengarkan keterangan saksi dan ahli;
d.      Pemeriksaan alat-alat bukti lain berupa informasi atau dokumen elektronik.

Pengadilan wajib memutus Permohonan paling lambat 21 hari kerja sejak sidang pertama dilakukan.[7]

Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.[8]
 
Banding
Pemohon dapat mengajukan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN). Permohonan banding diajukan paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal putusan diucapkan. PT-TUN wajib memutus Permohonan banding paling lambat 21 hari kerja. Penting untuk diingat bahwa Putusan banding yang diterbitkan oleh PT-TUN bersifat final dan mengikat.[9]

Peraturan 2015 telah berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2015._MLS