Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah mengeluarkan peraturan No. 62/M-DAG/PER/8/2015 tentang Ketentuan untuk Nitrocellulose (“Permendag 62/2015”).
Tujuan diterbitkannya Permendag 62/2015 ini adalah untuk menjaga ketersediaan nitrocellulose sebagai bahan baku industri di Indonesia. Nitrocellulose adalah senyawa kimia yang digunakan dalam produksi bahan peledak atau bahan baku penolong industri tertentu. Untuk tujuan ini Permendag 62/2015 mengatur ulang hal-hal berikut:
a. Prosedur yang harus dipatuhi pelaku bisnis sebagai importir terdaftar Nitrocellulose;
b. Prosedur mengimpor Nitrocellulose;
c. Pemeriksaan dan prosedur impor mengenai penunjukan pemeriksa bahan impor; dan
d. Sanksi atas pelanggaran.
Sebelum Peraturan 2015, hal tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/KEP/6/2003 tentang Ketentuan Mengimpor Nitrocellulose, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 662/MPP/KEP/10/2003 (“Kepmendag 418/2003”).
Permendag 62/2015 ini berlaku untuk importir nitrocellulose dan pelaku bisnis yang menggunakan nitrocellulose dalam kegiatan produksi mereka.
Registrasi Importir Nitrocellulose
Untuk mengimpor nitrocellulose, pelaku bisnis pertama harus diakui sebagai Importir Produsen Nitrocellulose/”IP-NC”) atau Importir Terdaftar Nitrocellulose/”IT-NC”).[1]
IP-NC diperlukan oleh pelaku bisnis yang bermaksud untuk mengimpor nitrocellulose untuk tujuan produksi sendiri, sementara IT-NC diperlukan untuk mengimpor nitrocellulose untuk didistribusikan kepada industri-industri lain yang adalah pengguna akhir.[2]
Pengajuan IP-NC dan IT-NC harus disampaikan ke Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (“Dirjen PerLu”) di Kementerian dan harus menyertakan dokumen-dokumen berikut:[3]
a. Salinan akta pendirian perusahaan;
b. Izin usaha (untuk IP-NC) atau Izin Usaha Bisnis-Perdagangan (untuk IT-NC);
c. Tanda Daftar Perusahaan;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
f. Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan;
g. Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka di Kementerian Perindustrian;
h. API-P à Nomor Identitas Importir Produsen (bagi IP-NC) atau API-U àNomor Identitas Importir Umum (bagi IT-NC); dan[4]
i. Bukti kepemilikan fasilitas gudang untuk keamanan penyimpanan nitrocellulose (bagi IT-NC).
Dirjen PerLu akan mengeluarkan dokumen IP-NC or IT-NC terkait dalam waktu lima hari setelah menerima semua kelengkapan dokumen permohonan. IP-NC dan IT-NC berlaku selama satu tahun sejak tanggal dikeluarkannya dokumen tersebut.[5]
Secara substansial, Permendag 62/2015 tidak berbeda dari Kepmendag 418/2003 sehubungan dengan impor nitrocellulose. Namun demikian, di dalam Kepmendag 418/2003 pemohon IP-NC diminta untuk melampirkan rencana produksi dengan semua dokumen di atas sebelum dikirim ke Dirjen PerLu.[6]
Prosedur Impor Nitrocellulose
Nitrocellulose hanya dapat diimpor untuk tujuan pertahanan dan keamanan. Namun Permendag 62/2015 juga memperbolehkan industri-industri tertentu mengimpor nitrocellulosedalam batasan yang ketat seperti yang tercantum dalam Lampiran Permendag 62/2015.[7]
Pemegang IT-NC yang ingin mengimpor nitrocellulose harus terlebih dahulu mendapat persetujuan impor dari Dirjen PerLu. Untuk mendapatkan persetujuan ini, importir harus menyerahkan permohonan ke Dirjen PerLu dan melampirkan dokumen-dokumen berikut:[8]
a. Salinan dokumen IT-NC;
b. Kontrak ditanda-tangani oleh pemegang IT-NC dan produsen industri atau pengguna akhir nitrocellulose;
c. Rekomendasi dari Kepala Badan Intelijen Strategis untuk Tentara Nasional Indonesia; dan
d. Rekomendasi dari Kepala Badan Intelijen Keamanan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dirjen PerLu akan mengeluarkan persetujuan impor selambat-lambatnya lima hari setelah menerima dokumen permohonan yang lengkap. Persetujuan ini berlaku untuk enam bulan sejak terbit.[9]
Setelah melaksanakan impor, pemegang IP-NC dan IT-NC wajib menyerahkan laporan realisasi impor setiap tiga bulan, paling lambat hari ke 15 pada bulan berikutnya, kepada pihak otoritas berikut:[10]
a. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan lainnya di Kementerian Perindustrian;
b. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan;
c. Kepala Badan Intelijen Strategis untuk Tentara Nasional Indonesia;
d. Kepala Badan Intelijen Keamanan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
e. Pejabat kementerian melalui portal elektronik http://inatrade.kemendag.go.id.
Pemeriksaan Barang Impor
Setiap nitrocellulose yang diimpor harus terlebih dahulu menjalani proses pemeriksaan di pelabuhan asal. Pemeriksaan impor ini dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab untuk memverifikasi hal-hal berikut:[11]
a. Negara asal;
b. Negara dan pelabuhan muat barang;
c. Posting kode tarif dan deskripsi barang;
d. Jenis dan spesifikasi barang;
e. Jumlah barang yang diimpor per pelabuhan tujuan; dan
f. Waktu pengiriman.
Untuk dapat ditunjuk sebagai surveyor oleh Menteri, pelaku bisnis harus memenuhi persyaratan berikut:[12]
a. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS);
b. Memiliki pengalaman survei paling sedikit lima tahun;
c. Memiliki perwakilan atau afiliasi di luar negeri yang mampu mendukung proses pemeriksaan; dan
d. Memiliki catatan kerja yang baik sehubungan dengan layanan melakukan verifikasi dan pemeriksaan .
Agar dapat ditunjuk menjadi surveyor,Kepmendag 418/2003 mensyarakatn pelaku usaha hanya perlu memperkerjakan surveyor yang memiliki pengalaman paling sedikit lima tahun dan memiliki perwakilan atau afiliasi di luar negeri.[13]
Ketidakpatuhan
Dirjen PerLu dapat membekukan atau mencabut dokumen IP-NC dan IT-NC jika melanggar hal-hal berikut:[14]
......