Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 157/PMK.010/2015 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan (“PPh”) Didasarkan Pada Ketentuan Perjanjian Internasional. (“PMK 157/2015”).
PMK 157/2015 memungkinkan Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) (apabila mereka adalah pegawai organisasi internasional dan/atau tunduk pada hukum internasional) mendapatkan perlakuan pajak penghasilan khusus sebagaimana ditentukan dalam perjanjian internasional dimaksud Lampiran PMK 157/2015.[1]
PMK 157/2015 berlaku untuk pemerintah Indonesia, organisasi internasional, dan lembaga-lembaga lain yang tunduk pada hukum internasional serta pegawai mereka.
Perlakuan PPh
PMK 157/2015 menetapkan sejumlah kondisi bagaimana PPh diterapkan yang diformulasikan dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia dan berbagai perjanjian internasional. Perlakuan PPh yang dimaksud berlaku hingga perjanjian internasional terkait berakhir, dan bergantung dengan Menteri Keuangan menerbitkan persetujuan.[2]
Daftar lengkap perjanjian internasional yang memungkinkan untuk perlakuan PPh khusus adalah sebagai berikut:
......