Transaksi Mata Uang Asing antara Bank dan Pihak Asing

Upaya Bank Indonesia (“BI”) untuk menstabilkan nilai tukarrupiah (“IDR”) terhadap dollar Amerika (“USD”) terus berlanjut, salah satunya melalui penerbitan Peraturan No. 17/14/PBI/2015(“Peraturan Perubahan”), yang mengubah Peraturan BI No. 16/17/PBI/2014tentang Mata Uang Asing  terhadap Transaksi Rupiah antara Bank dan Pihak Asing(“Peraturan 2014”).[1]
 
Peraturan Perubahan menetapkan batasan baru bagi pihak asing[2] untuk menjual atau membeli  USD ke/dari bank melalui transaksi di tempat (spot) atau penukaran pembayaran (derivative) seperti forwards, swaps, or options.
 
Peraturan Perubahan berlaku untuk baik bank atau pihak asing yang ingin menjual atau membeli USD.
 
Ambang Batas Baru
Peraturan Perubahan menetapkan ambang batas baru untuk pihak asing yang membeli mata uang asing di bank, menjadi USD 25,000 atau nilai yang setara per nasabah per bulan.[3] Dalam Peraturan 2014, ambang batas ini ditetapkan USD 100,000 atau nilai yang setara per nasabah per bulan.[4]
 
Peraturan Perubahan tidak mengubah ambang batas untuk pihak asing yang membeli/menjual mata uang asing ke/dari bank melalui transaksi derivatif, yakni USD 1 juta atau nilai yang setara per transaksi bagi setiap pihak asing.[5]
 
Pihak asing harus memiliki underlying transaksi (impor, ekspor, atau investasi)jika ingin menjual atau membeli mata uang asing di atas ambang batas yang sudah ditetapkan.[6] Persyaratan ini dapat dihilangkan bila transaksi spot atau derivatif dilakukan melalui:[7]
a.      Transaksi Roll-over, saat masa roll-over sama atau kurang dari masa transaksi underlying sebelumnya;
b.      Pengakhiran Dini (Early termination); or
c.       Unwind.
 
Dokumen
Pihak asing yang ingin membeli mata uang asing di pasar spot, dengan jumlah lebih tinggi dari ambang batas harus menyediakan dokumen-dokumen berikut untuk diserahkan kepada bank:[8]
a.      Dokumen yang berhubungan dengan transaksi underlying (baik tetap atau perhitungan estimasi);
b.      Dokumen tambahan seperti: 1) NPWP; and 2) surat keterangan untuk mengotentikasi:
·         Validitas dokumen transaksi underlying; dan
·         Sumber dana, penggunaan mata uang asing, dan tanggal penggunaan/kwitansi dari mata uang asing (bila telah dilakukan perhitungan estimasi terhadap transaksi underlying).
 
Bila pihak asing membeli mata uang asing dengan nila setara atau di bawah tinggi ambang batas, maka mereka hanya memerlukan surat keterangan yang menyatakan nilai transaksi tidak akan melebihi tinggi ambang batas.[9]
 
Sanksi
Bank yang melanggar ketentuan di Peraturan Perubahan dan Peraturan 2014 akan dikenakan denda sebesar 1 persen dari transaksi, dengan jumlah paling sedikit IDR10 juta, dan paling banyak sebesar IDR1 miliar.
Sanksi ini akan berlaku sejak 1 Oktober 2015.[10]
 
Perubahan Peraturan berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2015. _RFS