Dalam rangka menanggulangi kelemahan nilai tukar Rupiah (“IDR”) terhadap US dollar (“USD”), Bank Indonesia (“BI”) telah menerbitkan Peraturan No. 17/13/PBI/2015(“Perubahan”) untuk mengubah Peraturan BI No. 16/16/PBI/2014tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik(“Peraturan 2014”).[1]
Perubahan tersebut membatasi jumlah pembelian dan penjualan USD, yang dapat dilaksanakan oleh perbankan melalui transaksi spot atau derivatif seperti: forward, swap, atau option.
Perubahan bersifat penting bagi perbankan dan masyarakat pada umumnya (pihak domestik).
Batas Atas Terbaru
Batas atas terbaru bagi nasabah yang ingin membeli valuta asing melalui transaksi spot adalah sebesar USD 25,000atau ekuivalennya per bulan per nasabah.[2] Sebelumnya, batas atas untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh nasabah bank melalui transaksi spot adalah sebesar USD 100,000 atau ekuivalennya per bulan per nasabah.[3]
Sementara, jika transaksi derivatif yang digunakan, maka pembelian ditetapkan sebesar USD 100,000 atau ekuivalennya per bulan per nasabah.[4] Selain itu, apabila nasabah melakukan transaksi forward atau option, maka jumah tertentu adalah sebesarUSD 1 juta atau ekuivalennya per transaksi per nasabah.[5]
Transaksi dalam jumlah besar dibandingkan dengan jumlah batas atas tertentu yang ditetapkan sangatlah mungkin, apabila didukung dengan perdagangan luar atau investasi(i.e. investasi direct, investasi portfolio, atau investasi dalam negeri atau luar negeri lainnya). Kewajiban underlyingini juga dapat dibebaskan untuk transaksi derivatif, yang dilakukan melalui:[6]
a. Perpanjangan transaksi, sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi paling lama sama dengan jangka waktu underlying transaksi awal;
b. Percepatan penyelesaian transaksi; atau
c. Pengakhiran transaksi.
Perubahan tidak mengubah jumlah batas atas tertentu untuk pembelian atau penjual valuta asing melalui transaksi derivatif, forward atau option.
Dokumen yang Dibutuhkan
Saat membeli valuta asing diatas jumlah batas atas tertentu, tiap nasabah wajib menyampaikan dokumen berikut terhadap bank, meliputi:[7]
a. Dokumen underlying transaksi (final maupun berupa perkiraan);
b. Dokumen pendukung berupa: 1) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 2) pernyataan tertulis bermaterai mengenai:
· Keaslian dan kebenaran dokumen underlying transaksi; dan
· Jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing (dalam hal underlying transaksi telah melalui perhitungan perkiraan).
Apabila nasabah membeli valuta asing yang bernilai sama dengan atau dibawah jumlah batas atas tertentu, maka nasabah tersebut wajib menyampaikan pernyataan tertulis bermateria yang menyatakan bahwa jumlah transaksi tidak melebihi jumlah batas atas tertentu. Namun, apabila nasabah menjual valuta asing dalam jumlah sama dengan atau dibawah jumlah batas atas tertentu, maka nasabah tidak diwajibkan untuk menyampaikan dokumen.[8]
Sanksi
Bank yang melanggar Peraturan 2014 akan dikenakan denda sebesar 1 persen dari transaksi, dengan denda paling sedikit sebesar IDR 1 milyar. Sanksi atas pelanggaran jumlah batas atas tertentu mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015.[9]
Perubahan telah berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2015. RFS ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku