Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (“Peraturan 2015”) dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kegiatan investasi langsung khususnya pada industri pionir di Indonesia.[1]
Peraturan 2015 memperbarui peraturan mengenai pengurangan pajak penghasilan (“PPh”) oleh wajib pajak badan(“Wajib Pajak”)dari kegiatan utama usaha dalam industri pionir,[2] sebagaimana tercantum dalam izin prinsip dan/atau izin usaha.[3]
Sebelumnya, hal yang sama telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 130/PMK.011/2011, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri No. 192/PMK.011/2014 (bersama disebut sebagai “Peraturan Sebelumnya”).
Wajib Pajak
Wajib pajak dapat memperoleh pengurangan PPh sebesar 10 persen sampai 100 persen dari penghasilan, yang akan berlaku antara lima sampai 15 tahun fiskal, atau sampai dengan 20 tahun berdasarkan ketetapan yang ditentukan oleh kebijaksanaan Menteri.[4] Pengurangan tersebut berlaku apabila Wajib Pajak telah memulai produksinya secara komersial .[5]
Guna mendapatkan hak untuk pengurangan PPh, Wajib Pajak patut memenuhi kriteria:[6]
a. Merupakan Wajib Pajak baru;
b. Merupakan industri pionir;
c. Mempunyai rencana penanaman modal sebesar Rp 1 triliun (paling sedikit) yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);[7]
d. Memenuhi ketentuan kewajiban dan rasio modal;
e. Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan menanamkan dana 10 persen (paling sedikit) dari total rencana penanaman modal; dan
f. Harus berstatus sebagai badan hukum setelah tanggal 15 Agustus 2015.
Wajib Pajak juga harus mendapatkan surat keterangan fiskal dari Direktur Jenderal Pajak (“Direktur Jenderal”),[8] jika pemegang saham Wajib Pajak tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri. Namun, persyaratan tersebut tidak berlaku apabila: (i) Pemegang saham Wajib Pajak adalah pemerintah pusat atau daerah; atau (ii) Wajib Pajak terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.[9]
Patut diketahui bahwa Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas PPh berdasarkan Pasal 31A dalam UU PPh No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (sebagaimana diubah dengan UUNo. 36 Tahun 2008) tidak dapat diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan 2015, dan sebaliknya.[10]
Mendapatkan Pengurangan PPh
Guna mendapatkan pengurangan PPh, Wajib Pajak harus menyerahkan permohonan kepada Kepala BKPM beserta dokumen pendukung: fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, fotokopi izin prinsip penanaman modal baru, dan surat pernyataan kesanggupan dan surat keterangan fiskal.[11]
Kepala BKPM akan meneliti permohonan sebelum menerbitkan rekomendasi yang akan diverifikasi oleh komite yang diselenggarakan oleh Menteri. Komite tersebut akan melaporkan hasil kepada Menteri, beserta rekomendasi jumlah PPh dan masa berlaku.[12]
Apabila rekomendasi dipersetujui, maka Menteri akan menerbitkan putusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh. Setelah itu, penerima harus menempatkan dana sebesar 10 persen dari total rencana penanaman modal di perbankan di Indonesia paling lambat tujuh hari sejak ditetapkannya keputusan .[13]
Apabila sudah mendapatkan fasilitas tersebut, Wajib Pajak dilarang untuk:[14]
a. Mengimpor atau membeli barang modal bekas dalam rangka realisasi penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh;
b. Melakukan kegiatan utama usaha yang tidak sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal;
c. Memindahtangankan aset atau kepemilikan yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh, kecuali aset tersebut: (i) digantikan dengan aset yang lebih produktif; (ii) dialihkan kepada Wajib Pajak yang telah mendapatkan surat keterangan fiskal; atau (iii) dialihkan kepemilikan melalui mekanisme listing di bursa saham;
d. Melakukan relokasi penanaman modal dalam jangka waktu lima tahun sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pajak; dan/atau
e. Mengubah metode pembukuan dalam jangka waktu lima tahun sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pajak.
Sebagai tambahan, Wajib Pajak harus secara berkala menyerahkan:[15]
a. Laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan Indonesia;
b. Laporan audit realisasi penanaman modal ;
c. Laporan realisasi produksi selama masa fasilitas; dan
d. Data transaksi antara Wajib Pajak dan perusahaan yang berkaitan, sebagaimana diminta oleh Direktur Jenderal.
Selain itu, fasilitas pengurangan PPh dapat dicabut atas alasan-alasan berikut:[16]
a. Realisasi penanaman modal terbukti kurang dari rencana penanaman modal setelah berproduksi secara komersial;
b. Wajib Pajak lalai dalam: (i) menempatkan dana penanaman modal di perbankan di Indonesia; (ii) memenuhi ketentuan penyampaian laporan; (iii) mengajukan permohonan advanced pricing agreements, apabila Wajib Pajak berorientasi ekspor dan berniat untuk melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa; dan/atau
c. Wajib Pajak menyalahgunakan fasilitas pengurangan PPh dalam rangka pengelakan pajak.
Pencabutan fasilitas harus ditetapkan oleh Menteri setelah menerima rekomendasi dari komite verifikasi atau Direktur Jenderal melalui komite verifikasi.[17]
Peraturan Peralihan
Usulan pemberian fasilitas pengurangan PPh diterbitkan oleh menteri Perindustrian atau Kepala BPKM sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015 akan diproses berdasarkan Peraturan Sebelumnya. Sementara, fasilitas pajak penghasilan yang telah didapatkan berdasarkan Peraturan Sebelumnya akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas tersebut.[18]
Peraturan 2015 mencabut dan menggantikan Peraturan Sebelumnya.
Peraturan 2015 telah diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 2015.CD ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku