| Issue Number : 2710

RUU Pertanahan

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) tengah menghimbau Rancangan Undang-Undang Pertanahan (“RUU”) sebagai salah satu bentuk program legislatif nasional 2015.[1] RUU tersebut dirancang oleh DPR  dalam rangka menanggulangi perkembangan pelaksanaan yang merujuk pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Agraria”). UU tersebut dianggap lampau dan tidak cocok untuk mengatasi perkembangan tanah saat ini.[2]
 
Secara singkat, RUU menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan:
a.       Hak negara untuk menguasai dan mengelola;
b.      Hak tanah adat;
c.       Jenis-jenis hak tanah;
d.      Tata cara dan persyaratan atas perolehan dan pelepasan hak tanah;
e.       Program reformasi tanah;
f.        Pendaftaran tanah;
g.       Perolehan tanah untuk kepentingan umum;
h.      Penyelesaian perselisihan;
i.         Pembentukan pengadilan pertanahan; dan
j.         Sanksi atas ketidak patuhan.
 
Karena sifat luas dari RUU tersebut, Indonesian Legal Brief (ILB) akan memusatkan bahasan terhadap poin “a”, “b”, “c”, dan “i” diatas.
 
RUU bersifat penting bagi pelaku usaha dalam negeri dan asing, serta masyarakat umum.
 
Hak Menguasai dan Mengelola
Pemerintah mempunyai wewenang untuk menguasai penggunaan tanah diseluruh Indonesia. Dengan Hak Menguasai, pemerintah dapat mengelola dan mengawasi penunjukan dan pengadaan tanah, serta mengatur tanah pada lokasi tertentu yang haknya telah dimiliki.[3]
 
Dalam melaksanakan Hak Menguasai, pemerintah memberi kewenangan Hak Pengelolaan tanah kepada instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Hak Pengelolaan memberi wewenang kepada instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan aksi-aksi berikut:[4]
a.       Menyusun peruntukan, dan penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
b.      Menunjuk pihak ketiga untuk memanfaatkan tanah tersebut.
 
Badan hukum dapat menjadi pemegang Hak Pengelolaan, apabila memenuhi persyaratan berikut:[5]
a.       Menjadi badan hukum milik negara/daerah;
b.      Seluruh modalnya dimiliki pemerintah dan diklasifikasikan sebagai kekayaan negara; dan
c.       Berorientasi pada pelayanan publik.  
 
Hak Tanah Adat
Sama seperti UU Agraria, RUU memastikan bahwa hanya masyarakat adat yang telah diakui dapat memperoleh hak tanah adat atas lahan tersebut.[6] Guna mendaptkan pengakuan, masyarakat hukum adat wajib membuktikan:[7]
a.       Klaim sebagai masyarakat hukum adat (i.e. masyarakat wajib aktif dan hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta sesuai dengan prinsip kesatuan negara);
b.      Wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
c.       Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya; dan
d.      Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
 
Hak atas Tanah
Terdapat lima jenis hak tanah yang tercantum dalam RUU, meliputi:[8]
1.      Hak milik;
2.      Hak guna usaha;
3.      Hak guna bangunan;
4.      Hak pakai; dan
5.       Hak sewa untuk bangunan.
 
RUU menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu dapat mempunyai Hak Milik tanah di Indonesia.[9] Pemerintah menetapkan badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik, dengan syarat:[10]
a.       Mempunyai kedudukan dan peran penting dalam pengembangan perekonomian negara, pendidikan, kebudayaan, keagamaan, dan/atau pelayanan sosial;
b.      Memastikan bahwa tanah tersebut digunakan untuk mendukung peran sebagaimana tertera pada poin “a” diatas; dan
c.       Ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah.
 
Hak Guna Usaha secara khusus diberikan dalam rangka tanah negara dibudiayakan untuk kegiatan usaha pertanian, perkebunan, pertambakan, budi daya perikanan, dan peternakan.[11] Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.[12]
 
Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan luas lima hektar atau lebih. Selain itu, RUU membatasi Hak Guna Usaha bagi pelaku usaha sebagaimana terurai dalam bagan dibawah:[13]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) tengah menghimbau Rancangan Undang-Undang Pertanahan (“RUU”) sebagai salah satu bentuk program legislatif nasional 2015.[1] RUU tersebut dirancang oleh DPR  dalam rangka menanggulangi perkembangan pelaksanaan yang merujuk pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Agraria”). UU tersebut dianggap lampau dan tidak cocok untuk mengatasi perkembangan tanah saat ini.[2]
 
Secara singkat, RUU menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan:
a.       Hak negara untuk menguasai dan mengelola;
b.      Hak tanah adat;
c.       Jenis-jenis hak tanah;
d.      Tata cara dan persyaratan atas perolehan dan pelepasan hak tanah;
e.       Program reformasi tanah;
f.        Pendaftaran tanah;
g.       Perolehan tanah untuk kepentingan umum;
h.      Penyelesaian perselisihan;
i.         Pembentukan pengadilan pertanahan; dan
j.         Sanksi atas ketidak patuhan.
 
Karena sifat luas dari RUU tersebut, Indonesian Legal Brief (ILB) akan memusatkan bahasan terhadap poin “a”, “b”, “c”, dan “i” diatas.
 
RUU bersifat penting bagi pelaku usaha dalam negeri dan asing, serta masyarakat umum.
 
Hak Menguasai dan Mengelola
Pemerintah mempunyai wewenang untuk menguasai penggunaan tanah diseluruh Indonesia. Dengan Hak Menguasai, pemerintah dapat mengelola dan mengawasi penunjukan dan pengadaan tanah, serta mengatur tanah pada lokasi tertentu yang haknya telah dimiliki.[3]
 
Dalam melaksanakan Hak Menguasai, pemerintah memberi kewenangan Hak Pengelolaan tanah kepada instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Hak Pengelolaan memberi wewenang kepada instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan aksi-aksi berikut:[4]
a.       Menyusun peruntukan, dan penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
b.      Menunjuk pihak ketiga untuk memanfaatkan tanah tersebut.
 
Badan hukum dapat menjadi pemegang Hak Pengelolaan, apabila memenuhi persyaratan berikut:[5]
a.       Menjadi badan hukum milik negara/daerah;
b.      Seluruh modalnya dimiliki pemerintah dan diklasifikasikan sebagai kekayaan negara; dan
c.       Berorientasi pada pelayanan publik.  
 
Hak Tanah Adat
Sama seperti UU Agraria, RUU memastikan bahwa hanya masyarakat adat yang telah diakui dapat memperoleh hak tanah adat atas lahan tersebut.[6] Guna mendaptkan pengakuan, masyarakat hukum adat wajib membuktikan:[7]
a.       Klaim sebagai masyarakat hukum adat (i.e. masyarakat wajib aktif dan hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta sesuai dengan prinsip kesatuan negara);
b.      Wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
c.       Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya; dan
d.      Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
 
Hak atas Tanah
Terdapat lima jenis hak tanah yang tercantum dalam RUU, meliputi:[8]
1.      Hak milik;
2.      Hak guna usaha;
3.      Hak guna bangunan;
4.      Hak pakai; dan
5.       Hak sewa untuk bangunan.
 
RUU menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu dapat mempunyai Hak Milik tanah di Indonesia.[9] Pemerintah menetapkan badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik, dengan syarat:[10]
a.       Mempunyai kedudukan dan peran penting dalam pengembangan perekonomian negara, pendidikan, kebudayaan, keagamaan, dan/atau pelayanan sosial;
b.      Memastikan bahwa tanah tersebut digunakan untuk mendukung peran sebagaimana tertera pada poin “a” diatas; dan
c.       Ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah.
 
Hak Guna Usaha secara khusus diberikan dalam rangka tanah negara dibudiayakan untuk kegiatan usaha pertanian, perkebunan, pertambakan, budi daya perikanan, dan peternakan.[11] Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.[12]
 
Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan luas lima hektar atau lebih. Selain itu, RUU membatasi Hak Guna Usaha bagi pelaku usaha sebagaimana terurai dalam bagan dibawah:[13]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info