Menteri Perindustrian (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 61/M-IND/PER/8/2015 (“Perubahan”), sebagai perubahan atas Peraturan Menteri No. 34/M-IND/PER/3/2015tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor (“Peraturan 2015”).[1]
Perubahan bertujuan untuk mempermudah prosedur bagi industri kendaraan bermotor yang ingin memproduksi kendaraan bermotor atau melakukan importasi kendaraan bermotor Completely Knock Down (“CKD”) atau Incompletely Knock Down (“IKD”).
Peraturan 2015 bersifat penting bagi seluruh perusahaan kendaraan bermotor.
Produksi Kendaraan Bermotor
Perusahaan kendaraan bermotor yang bertujuan untuk memproduksi kendaraan bermotor dapat bermitra dengan perusahaan lain dalam melaksanakan proses manufaktur, meliputi: (i) pencetakan bodi; (ii) penyambungan bodi; (iii) pengecatan bodi; (iv) perakitan komponen utama; (v) perakitan kendaraan bermotor; dan (vi) pengujian dan pengendalian mutu.[2]
Dengan mengecualikan sepeda motor dan kendaraan beroda empat atau lebih yang digunakan untuk pengangkutan barang atau transportasi umum, perusahaan kendaraan bermotor yang memproduksi atau mengimpor kendaraan bermotor dengan tujuan untuk digunakan di Indonesia wajib memenuhi spesifikasi wajib berikut:[3]
a. Merancang kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar dengan minimal Octane Number 92 dalam motor bakar cetus api(Spark Ignition - “SI”) atau Cetane Number 51 dalam motor bakar nyala kompresi (Compression Ignition - “CI”); dan
b. Memenuhi ketentuan penggunaan “17 karakter” serta syarat dan ketentuan yang tertera dalam Standar Nasional Indonesia tentang Identifikasi Kendaraan Bermotor atas Nomor Induk Kendaraan.[4]
Perubahan ini menyediakan ketentuan yang sama atas Identifikasi Kendaraan (poin “b” diatas) seperti Peraturan 2015. Namun, Peraturan 2015 tidak secara gamblang menyatakan ketentuan penggunaan 17 karakter dan ketentuan letak Nomor Induk Kendaraan.[5]
Importasi Kendaraan Bermotor CKD
Kendaraan bermotor CKD merupakan kendaraan bermotor atau sepeda motor yang terurai yang terdiri dari komponen utama kendaraan bermotor, dengan tujuan dirakit menjadi kendaraan bermotor yang utuh. Kendaraan bermotor CKD yang diimpor wajib sekurang-kurangnya terdiri dari:[6]
a. Bodi/kabin/sasi, motor penggerak, transmisi/transaxles, axles (untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih); atau
b. Bodi, motor penggerak dan transmisi, steering system dan suspension, braking system, wheels danaxles, dan electrical dan instrument (untuk sepeda motor).
Selain itu, kendaraan bermotor CKD yang diimpor wajib memenuhi tingkat keteruraian minimal sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II dalam Peraturan 2015 (untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih) atau Lampiran III dalam Peraturan 2015 (untuk sepeda motor).[7]
Namun, perusahaan kendaraan bermotor dapat dibebaskan dari syarat memenuhi tingkat keteruraian minimal apabila uraian barang kendaraan bermotor tersebut merupakan hasil produksi di Indonesia atau diambil dari uraian barang yang sebelumnya telah dipakai. Sebelumnya, Peraturan 2015 tidak menetapkan pengecualian ini.[8]
Guna mengimpor kendaraan bermotor CKD, perusahaan kendaraan bermotor wajib mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian. Apabila kendaraan bermotor CKD yang diimpor telah disambung dan dicat, perusahaan kendaraan bermotor tersebut hanya wajib melaporkan rencana ekspor dan pengecatan kepada Kementerian guna mendapatkan rekomendasi tersebut.[9]
Hal tersebut berbeda dengan Peraturan 2015, dimana rencana ekspor dan pengecatan wajib diserahkan beserta dokumen lainnya (e.g. fotokopi izin usaha industri, fotokopi tanda daftar perusahaan, dan seterusnya) dalam Pasal 16 (3) guna mendapatkan rekomendasi impor.[10]
Importasi Kendaraan Bermotor IKD
Kendaraan bermotor IKD merupakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang terurai dan tidak lengkap yang akan melalui proses manufaktur hingga menjadi kendaraan bermotor seutuhnya. Kendaraan bermotor IKD yang diimpor wajib sekurang-kurangnya terdiri dari:[11]
a. Dua komponen utama;
b. Satu komponen utama dan satu perlengkapan lainnya; atau
c. Satu bagian dari komponen utama dan satu perlengkapan lainnya.
Sebelumnya, Peraturan 2015 mengizinkan perusahaan kendaraan bermotor untuk melakukan impor kendaraan bermotor yang terdiri atas: a) dua perlengkapan lainnya; atau dua bagian dari perlengkapan lainnya.[12]
Sama seperti prosedur yang wajib dijalani guna mendapatkan rekomendasi impor untuk kendaraan bermotor CKD, perusahaan kendaraan bermotor sekarang hanya butuh melampirkan rencana ekspor dan pengecatan kepada Menteri, apabila kendaraan bermotor IKD yang diimpor telah disambung dan dicat.[13] Sebelumnya, rencana ekspor dan pengecatan wajib diserahkan beserta dokumen lainnya, sebagaimana tertera pada Pasal 25 (1) dalam Peraturan 2015.[14]
Perubahan telah diberlakukan sejak tanggal 10 Agustus 2015. RFS ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku