Manfaat Jaminan Hari Tua Diatur Ulang

Dalam rangka mengakomodasi himbauan masyarakat mengenai program jaminan hari tua, pemerintah telah mengatur ulang Peraturan Menteri No. 46 Tahun 2015tentang Penyelanggaraan Program Jaminan Hari Tua (“Peraturan”) melalui penerbitan Peraturan Menteri No. 60 Tahun 2015(“Perubahan”).[1]
 
Perubahan ini mengubah ketentuan mengenai kapan jaminan dapat dicairkan untuk para peserta dalam program tersebut.
 
Jaminan Hari Tua
Peserta jaminan hari tua[2] terbagi dalam dua kategori:[3]
a.      Peserta penerima upah, yaitu pekerja dalam perusahaan swasta dan tenaga kerja asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia; dan
b.      Peserta bukan penerima upah, i.e. pemberi kerja, pekerja mandiri, dan bukan pekerja (investor dan pengusaha).
 
Iuran bagi peserta penerima upah ditetapkan pada jumlah 5.7 persen dari upah penerima tersebut. Pemberi kerja bertanggung jawab dalam pembayaran iuran tersebut sebesar 3.7 persen, dan 2 persen sisa iuran ditanggung oleh pekerja. Dalam kondisi tertentu, perhitungan berbeda berlaku sebagai berikut:[4]