Menteri Perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 53/M-DAG/PER/7/2015 tentang on Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik (“Peraturan 2015”) guna menjaga keberadaan dan keaslian batik Indonesia.[1]
Peraturan 2015 menetapkan pedoman terkait impor tekstil dan produk tekstil batik (“TPT Batik”). Kegiatan impor tersebut sebelumnya diatur oleh peraturan-peraturan berikut ini (secara bersama-sama disebut sebagai “Peraturan Terdahulu”):
a. Peraturan Menteri Perdagangan No. 23/M-DAG/PER/6/2009tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 02/M-DAG/PER/1/2010;
b. Peraturan Menteri Perdagangan No. 83/M-DAG/PER/12/2012tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 73/M-DAG/PER/10/2014.[2]
Peraturan 2015 sangat penting maknanya bagi setiap perusahaan yang berniat mengimpor TPT batik dan TPT motif batik ke Indonesia.
Perizinan
Impor TPT batik dan TPT motif batik hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai importir terdaftar(“IT”) TPT batik dan/atau motif batik (“IT-TPT Batik dan Motif Batik”).[3]
Untuk memperoleh penetapan sebagai IT-TPT batik dan motif batik, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik[4] kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri(“Direktur Jenderal”) dengan melampirkan:[5]
a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri, atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang;
b. Angka Pengenal Importir (API);
c. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP); dan
d. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).
Atas permohonan tersebut, Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai IT-TPT batik dan motif batik paling lama lima hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, yang berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal penerbitan. Jika permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan tersebut akan ditolak.[6]
IT-TPT batik dan motif batik wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen yang telah disebutkan di atas, dan mengajukan permohonan perubahan penetapan sebagai IT-TPT batik dan motif batik. Untuk memperoleh perubahan penetapan, IT-TPT batik dan motif batik harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen yang mengalami perubahan beserta asli penetapan sebagai IT-TPT batik dan motif batik. Atas permohonan tersebut, Direktur Jenderal menerbitkan perubahan penetapan paling lama lima hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.[7]
Penetapan dapat dicabut apabila IT-TPT batik dan motif batik:[8]
a. Tidak melaksanakan: (i) kewajiban melaporkan setiap perubahan dokumen; (ii) kewajiban pencantuman informasi pada barang dan/atau kemasan dalam Bahasa Indonesia; (iii) kewajiban pelaporan (lihat bagian “kewajiban pelaporan” di bawah);
b. Menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar;
c. Melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan; atau
d. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penetapan.
Persetujuan Impor
Selain penetapan yang dijabarkan di atas, IT-TPT batik dan motif batik wajib mendapatkan persetujuan impor dari Direktur Jenderal, dengan cara menyerahkan permohonan secara elektronik dengan melampirkan:[9]
a. Penetapan sebagai IT-TPT batik dan motif batik; dan
b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (“Kementerian Koperasi dan UKM”), yang paling sedikit memuat: (i) pos tarif/HS, jenis, dan volume TPT batik dan TPT motif batik; (ii) pelabuhan tujuan; dan (iii)masa berlaku.
Atas permohonan tersebut, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan impor atau menolak permohonan paling lama lima hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Persetujuan impor yang diterbitkan berlaku paling lama satu tahun sejak tanggal penerbitan.[10]
IT-TPT batik dan motif batik wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan impor dalam hal terdapat perubahan mengenai pos tarif/HS jenis, volume TPT batik dan TPT motif batik, dan/atau pelabuhan tujuan impor. Direktur Jenderal menerbitkan perubahan persetujuan impor paling lama lima hari kerja terhitung sejak permohonan elektronik diterima dengan melampirkan:[11]
a. Penetapan sebagai IT-TPT batik dan motif batik dan persetujuan impor; dan
b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Verifikasi
Setiap impor TPT batik dan TPT motif batik wajib menempuh proses verifikasi di pelabuhan muat, yang meliputi:[12]
a. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau
b. Pelabuhan udara: Soekarno-Hatta di Tangerang.
Proses verifikasi ini dilakukan oleh survetor yang sudah ditetapkan,[13] yang akan memverifikasi keterangan yang relevan, antara lain: (i) nama dan alamat eksportir maupun importir; (ii) jenis, jumlah dan pos tarif/HS barang; (iii) negara asal, pelabuhan muat dan waktu pengapalan; dan (iv) pelabuhan tujuan.[14]
Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk laporan surveyor (“LS”) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. Selain itu, surveyor juga wajib menyampaikan:[15]
a. Rekapitulasi hasil verifikasi setiap bulan kepada Direktur Impor pada Kementerian Perdagangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya; dan
b. LS yang telah diterbitkan melalui http://inatrade.kemendag.go.id
Kewajiban Pelaporan
Setiap IT-TPT batik dan motif batik wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor TPT batik dan TPT motif batik baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap tiga bulan sekali, serta melampirkan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.
Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Direktur Impor pada Kementerian Perdagangan paling lambat tanggal lima belas setiap bulan melalui http://inatrade.kemendag.go.id, dengan tembusan kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM.[16]
Peraturan 2015 ini mencabut dan membatalkan ketentuan-ketentuan mengenai TPT batik dan TPT motif batik yang diatur dalam Peraturan Terdahulu.
Peraturan 2015 mulai berlaku tanggal 14 Oktober 2015.CD
......