| Issue Number : 2701

Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (“Peraturan 2015”).
 
Peraturan 2015 menerapkan peradilan dengan asas sederhana dan cepat di lingkup pengadilan umum untuk  penyelesaian gugatan perdata dengan nilai yang kecil. Jenis mekanisme penyelesaian ini disebut sebagai “pengadilan gugatan sederhana”.
 
Peraturan 2015 berlaku untuk masyarakat secara luas. 

Kriteria Mengenai Gugatan Perdata
Peraturan 2015 membatasi jenis gugatan perdata yang dapat diselesaikan melalui  pengadilan gugatan sederhana, dengan kriteria berikut:[1]

a. Cidera janji atau perbuatan melawan hukum;

b. Gugatan tidak melebihi Rp 200 juta;

c. Tidak dilakukan penyelesaiannya melalui pengadilan khusus (i.e. pengadilan niaga, pengadilan industrial, dsb.);

d. Tidak melibatkan sengketa tanah;

e. Para pihak dalam gugatan terdiri dari satu penggugat dan satu tergugat, kecuali keduanya memiliki kepentingan hukum yang sama;

f. Mengetahui tempat tinggal tergugat ;

g. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama; dan

h. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap tahapan persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
 
 
Pendaftaran Gugatan
Penggugat wajib mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan dengan menyerahkan atau mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan  wajib berisi keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, dan memuat penjelasan ringkas duduk perkara, serta tuntutan penggugat. Penggugat juga wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan. [2]
 
Panitera akan melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran dan menentukan apabila gugatan memenuhi kriteria untuk penyelesaian melalui pengadilan gugatan sederhana.3] Apabila gugatan tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan gugatan sederhana, maka gugatan akan dikembalikan kepada tergugat. Jika akan diteruskan melalui pengadilan gugatan sederhana, panitera akan mencatat gugatan dan mengenakan panjar biaya perkara terhadap penggugat. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan pembebasan dari kewajiban untuk membayar panjar biaya perkara.[4]
 
Apabila tahap pendaftaran telah selesai, ketua pengadilan akan menetapkan hakim untuk mengadili gugatan tersebut beserta panitera pengganti. Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim, dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat dua hari setelah menerima gugatan.[5]
 
Pemeriksaan Pendahuluan
Pada saat pemeriksaan pendahuluan, hakim yang ditetapkan akan menentukan apakah gugatan dapat diselesaikan dengan tata cara pengadilan gugatan sederhana dan pembuktiannya.[6]
 
Apabila pengadilan menyatakan gugatan adalah gugatan sederhana, maka hakim yang ditetapkan akan menetapkan sidang pertama dan memanggil kedua pihak.
 
Namun, apabila hasil pemeriksaan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan gugatan sederhana, maka hakim akan mencoret gugatan dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Patut diketahui bahwa pengajuan banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan pencoretan tersebut.[7]
 
Pemeriksaan Sidang
Pada hari sidang pertama, hakim akan mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat.[8] Apabila tercapai perdamaian, maka hakim akan membuat putusan akta perdamaian untuk kedua pihak. Namun, apabila tidak tercapai penyelesaian, maka persidangan akan dilanjutkan.
 
Dalam proses pengadilan gugatan sederhana, hakim hanya akan mendengar perincian dari penggugat, serta jawaban dari tergugat, sebelum memberi keputusan.[9] Sebagai perbandingan, pada umumnya tahap gugatan perdata mengizinkan penggugat dan tergugat untuk mengajukan provisi, rekonvensi, eksepsi, replik, duplik, dan seterusnya. 
 
Hakim dapat menggugurkan gugatan apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan sah. Apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka hakim akan melakukan pemanggilan kedua terhadap tergugat. Apabila tergugat tetap tidak hadir setelah pemanggilan kedua, maka hakim akan memberi putusan walau tergugat tidak hadir.[10]
 
Peraturan 2015 menyatakan hakim wajib memberi putusan paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.[11]
 
Keberatan
 Dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan, penggugat dan tergugat dapat mengajukan keberatan terhadap putusan ketua pengadilan.[12]
 
Permohonan keberatan diserahkan kepada panitera pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan. Dalam upaya pelengkapan keberatan, pemohon keberatan dapat menyertakan memori keberatan dengan mencantumkan poin utama dalam pengajuan keberatan tersebut.[13]
 
Pengadilan akan memberitahu pihak lawan mengenai adanya pengajuan keberatan. Dalam waktu tiga hari sejak pemberitahuan, pihak lawan dapat menyampaikan kontra memori keberatan dan menyerahkannya kepada ketua pengadilan.[14]
 
Ketua pengadilan akan menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan paling lambat satu hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.[15] Pada saat pemeriksaan keberatan, majelis hakim akan memeriksa putusan awal pada pengadilan pertama, serta memori keberatan dan kontra memori keberatan, sebelum membuat keputusan.[16]
 
Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat tujuh hari setelah penetapan majelis hakim. Patut diketahui bahwa putusan keberatan merupakan putusan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau peninjauan kembali.[17]
 
Peraturan 2015 telah berlaku sejak 7 Agustus 2015. RFS
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (“Peraturan 2015”).
 
Peraturan 2015 menerapkan peradilan dengan asas sederhana dan cepat di lingkup pengadilan umum untuk  penyelesaian gugatan perdata dengan nilai yang kecil. Jenis mekanisme penyelesaian ini disebut sebagai “pengadilan gugatan sederhana”.
 
Peraturan 2015 berlaku untuk masyarakat secara luas. 

Kriteria Mengenai Gugatan Perdata
Peraturan 2015 membatasi jenis gugatan perdata yang dapat diselesaikan melalui  pengadilan gugatan sederhana, dengan kriteria berikut:[1]

a. Cidera janji atau perbuatan melawan hukum;

b. Gugatan tidak melebihi Rp 200 juta;

c. Tidak dilakukan penyelesaiannya melalui pengadilan khusus (i.e. pengadilan niaga, pengadilan industrial, dsb.);

d. Tidak melibatkan sengketa tanah;

e. Para pihak dalam gugatan terdiri dari satu penggugat dan satu tergugat, kecuali keduanya memiliki kepentingan hukum yang sama;

f. Mengetahui tempat tinggal tergugat ;

g. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama; dan

h. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap tahapan persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
 
 
Pendaftaran Gugatan
Penggugat wajib mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan dengan menyerahkan atau mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan  wajib berisi keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, dan memuat penjelasan ringkas duduk perkara, serta tuntutan penggugat. Penggugat juga wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan. [2]
 
Panitera akan melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran dan menentukan apabila gugatan memenuhi kriteria untuk penyelesaian melalui pengadilan gugatan sederhana.3] Apabila gugatan tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan gugatan sederhana, maka gugatan akan dikembalikan kepada tergugat. Jika akan diteruskan melalui pengadilan gugatan sederhana, panitera akan mencatat gugatan dan mengenakan panjar biaya perkara terhadap penggugat. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan pembebasan dari kewajiban untuk membayar panjar biaya perkara.[4]
 
Apabila tahap pendaftaran telah selesai, ketua pengadilan akan menetapkan hakim untuk mengadili gugatan tersebut beserta panitera pengganti. Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim, dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat dua hari setelah menerima gugatan.[5]
 
Pemeriksaan Pendahuluan
Pada saat pemeriksaan pendahuluan, hakim yang ditetapkan akan menentukan apakah gugatan dapat diselesaikan dengan tata cara pengadilan gugatan sederhana dan pembuktiannya.[6]
 
Apabila pengadilan menyatakan gugatan adalah gugatan sederhana, maka hakim yang ditetapkan akan menetapkan sidang pertama dan memanggil kedua pihak.
 
Namun, apabila hasil pemeriksaan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan gugatan sederhana, maka hakim akan mencoret gugatan dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Patut diketahui bahwa pengajuan banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan pencoretan tersebut.[7]
 
Pemeriksaan Sidang
Pada hari sidang pertama, hakim akan mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat.[8] Apabila tercapai perdamaian, maka hakim akan membuat putusan akta perdamaian untuk kedua pihak. Namun, apabila tidak tercapai penyelesaian, maka persidangan akan dilanjutkan.
 
Dalam proses pengadilan gugatan sederhana, hakim hanya akan mendengar perincian dari penggugat, serta jawaban dari tergugat, sebelum memberi keputusan.[9] Sebagai perbandingan, pada umumnya tahap gugatan perdata mengizinkan penggugat dan tergugat untuk mengajukan provisi, rekonvensi, eksepsi, replik, duplik, dan seterusnya. 
 
Hakim dapat menggugurkan gugatan apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan sah. Apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka hakim akan melakukan pemanggilan kedua terhadap tergugat. Apabila tergugat tetap tidak hadir setelah pemanggilan kedua, maka hakim akan memberi putusan walau tergugat tidak hadir.[10]
 
Peraturan 2015 menyatakan hakim wajib memberi putusan paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.[11]
 
Keberatan
 Dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan, penggugat dan tergugat dapat mengajukan keberatan terhadap putusan ketua pengadilan.[12]
 
Permohonan keberatan diserahkan kepada panitera pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan. Dalam upaya pelengkapan keberatan, pemohon keberatan dapat menyertakan memori keberatan dengan mencantumkan poin utama dalam pengajuan keberatan tersebut.[13]
 
Pengadilan akan memberitahu pihak lawan mengenai adanya pengajuan keberatan. Dalam waktu tiga hari sejak pemberitahuan, pihak lawan dapat menyampaikan kontra memori keberatan dan menyerahkannya kepada ketua pengadilan.[14]
 
Ketua pengadilan akan menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan paling lambat satu hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.[15] Pada saat pemeriksaan keberatan, majelis hakim akan memeriksa putusan awal pada pengadilan pertama, serta memori keberatan dan kontra memori keberatan, sebelum membuat keputusan.[16]
 
Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat tujuh hari setelah penetapan majelis hakim. Patut diketahui bahwa putusan keberatan merupakan putusan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau peninjauan kembali.[17]
 
Peraturan 2015 telah berlaku sejak 7 Agustus 2015. RFS
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info