Selasa, Agustus 18, 2015 | Issue Number : 2700

Menteri ESDM Delegasikan Perizinan Migas ke BKPM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 23 Tahun 2015tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“Peraturan”).

Peraturan bertujuan memastikan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (“PTSP”) untuk penerbitan perizinan terkait sektor minyak dan gas.

Sebelum Peraturan baru terbit, hal yang sama diatur dalam Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dibawah Susunan PTSP (“Peraturan Sebelumnya”).

Peraturan berlaku bagi seluruh perusahaan minyak dan gas bumi yang beroperasi di wilayah Indonesia, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BPKM”).

Pendelegasian Wewenang
Menteri mendelegasikan wewenang perizinan minyak dan gas kepada Kepala BKPM yakni izin usaha, rekomendasi, persetujuan, dan bentuk perizinan lainnya (Bersama disebut sebagai “Perizinan”).[1]

Pendelegasian ini dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan. Tanggal pendelegasian akan dimulai berbeda sesuai dengan jenis perizinan. SecaPada umumnya, perizinan akan didelegasikan pada tanggal berikut: 1 Agustus 2015, 1 September 2015, atau 1 Oktober 2015.

Sebagai contoh, BKPM memulai pengurusan rekomendasi kantor perwakilan pada tanggal 1 Agustus 2015; untuk izin usaha pengolahan minyak jatuh pada tanggal 1 September 2015; dan untuk impor minyak dan bbm jatuh pada tanggal 1 Oktober 2015.[2]

Kepala BKPM akan menerbitkan perizinan dengan merujuk kepada undang-undang yang berlaku, serta standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas (“Direktur Jenderal”).[3] Selanjutnya, Kepala BKPM wajib menyediakan salinan untuk tiap perizinan yang diterbitkan kepada Menteri.[4]

Menteri dapat mencabut pendelegasian wewenang apabila:[5]
a.      Sebagian atau seluruh pendelegasian wewenang tidak dilanjutkan pendelegasiannya karena perubahan kebijakan Menteri;
b.      Kepala BKPM mengusulkan penarikan wewenang; dan
c.       Kepala BPKM tidak dapat melaksanakan wewenang yang telah didelegasikan.

Petugas Perantara
Untuk tujuan pendelegasian, Direktur Jenderal akan menunjuk pejabat/pegawai dari Direktorat Jenderal untuk ditempatkan di BKPM. Petugas tersebut bertanggung jawab untuk membantu penyelesaian dan memberikan konsultasi dan arahan mengenai perizinan, serta berkoordinasi dengan Direktur Jenderal sesuai dengan SOP.[6]

Kewajiban Pelaporan
Kepala BKPM wajib menyerahkan laporan triwulan kepada Menteri tentang pelaksanaan pendelegasian wewenang.[7] Namun, Peraturan ini tidak memperincikan tata cara penyerahan laporan tersebut. Dalam Peraturan Sebelumnya, laporan wajib diserahkan setidaknya satu kali dalam satu tahun.[8]

Ketentuan Peralihan
Menteri dan/atau Direktur Jenderal akan tetap memproses permohonan perizinan yang telah diajukan sebelum tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan diterbitkannya perizinan.[9]

Peraturan baru mencabut dan menggantikan pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang minyak dan gas bumi dalam Peraturan Sebelumnya.

Peraturan baru telah ditetapkan sejak tanggal 31 Juli 2015._CD

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda